Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

885 Honorer Tak Bisa Ikut Seleksi

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
SOSIALIASASI: Plt BKKBN Kalbar saat bertemu dengan 35 bidan di Kabupaten Sambas dalam sosialisasi peningkatan kapasitas KB di Kabupaten Sambas. IST
SOSIALIASASI: Plt BKKBN Kalbar saat bertemu dengan 35 bidan di Kabupaten Sambas dalam sosialisasi peningkatan kapasitas KB di Kabupaten Sambas. IST
KETAPANG - Pemerintah Kabupaten Ketapang menyampaikan jawaban atas pandangan umum anggota DPRD Ketapang terhadap pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2022. Jawaban eksekutif tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Ketapang, Farhan, pada rapat paripurna, Senin (15/8). Pada kesempatan Farhan membacakan naskah jawaban eksekutif mewakili Bupati Ketapang, Martin Rantan, yang berhalangan hadir. “

Salah satunya menjawab permintaan DPRD Ketapang perihal wacana Pemerintah Pusat menghapus tenaga kontrak. Pemkab melalui Badan Kepegawaian telah melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kemudian menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN. Terhadap kebutuhan tenaga lain seperti pengemudi, kebersihan dan satuan pengamanan dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga. Status tenaga alih daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengambil langkah konkret dalam upaya penyelamatan terhadap tenaga kontrak tersebut tanpa menunggu sampai 2023. Di antaranya melakukan pemetaan tenaga kontrak yang sesuai data sebanyak 5.061.

Berdasarkan jumlah tersebut, tenaga kontrak yang berpeluang mengikuti seleksi CPNS atau PPPK sesuai kualifikasi pendidikan dan usia sebanyak 4.176. Sedangkan yang tidak lolos sebanyak 885 orang. Namun mereka berpeluang menjadi tenaga alih daya atau outsourcing “Pemerintah Kabupaten Ketapang juga menyampaikan usulan kebutuhan ASN tahun 2022 formasi PPPK untuk guru sebanyak 2.929. Kemudian tenaga kesehatan sebanyak 500 dan tenaga teknis 90 orang,” papar Farhan.

Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi, mengatakan terhadap naskah jawaban eksekutif tersebut, selanjutnya akan distribusikan kepada para Anggota DPRD Ketapang. “Naskah tersebut sebagai referensi dalam rapat-rapat pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2022 selanjutnya,” tutup Febriadi. (afi)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer