Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Acara tersebut diikuti para Bendahara Dinas dan ASN Pemkab Ketapang. Acara dimulai dengan sambutan Kepala BPKAD Donatus Franseda dilanjutkan dengan pembukaan acara oleh Asisten III Sekda Heronimus Tanam kemudian sambutan Kepala KPP Pratama Ketapang yang diwakili Kepala Seksi Pengawasan IV Dedy Kurniawan.
Bagi setiap ASN pelaporan SPT Tahunan secara online merupakan kegiatan wajib tahunan yang mesti segera dilaksanakan, untuk mengisi formulir SPT tersebut dibutuhkan formulir 1721-A2 karena merupakan bukti potong PPh 21 selama satu tahun bekerja.
Heronimus Tanam menyampaikan bahwa pembuatan bukti potong sebenarnya sudah ada sejak dulu, tetapi perlu ada penyegaran untuk bendahara karena ada update peraturan dan aplikasi.
“Sebenarnya E-Bupot sudah dapat digunakan pada bulan April tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2021. Sehingga dibutuhkan sosialisasi secara berkesinambungan untuk dapat digunakan secara optimal,” katanya.
Dedy Kurniawan menyampaikan, dengan adanya E-Bupot ini diharapkan para pemotong/pemungut instansi pemerintah dalam hal ini para bendahara dinas dapat diberi kemudahan dalam menerbitkan form 1721-A2. “Karena aplikasi E-Bupot ini user friendly penggunaannya sangat mudah," ujarnya.
Heronimus Tanam juga menambahkan "Untuk para ASN diharapkan dapat segera memadankan atau menggunakan data NIK sebagai NPWP sebagai single identity number."
Acara dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Tim Penyuluh KPP Pratama Ketapang, menyampaikan materi terkait pembuatan bukti potong pajak penghasilan 1721-A2 menggunakan aplikasi e-Bupot. Serta menjelaskan bahwa batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2023. Dalam hal ini materi disampaikan oleh Fungsional Penyuluh, Yudhistira Oktapriwan Gadadewa Nusantara.
Penyampaian materi terkait pemadanan NIK sebagai NPWP dilanjutkan oleh Nindya Sylviana Wibowo yang mana pemadanan NIK sebagai NPWP ini telah diamanatkan oleh UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemutakhiran data dapat dilakukan secara mandiri melalui laman djponline.pajak.go.id.
Sosialisasi ini merupakan sinergi positif antara KPP Pratama Ketapang dengan Pemkab Ketapang dan diharapkan dapat melahirkan kerjasama-kerjasama dalam bentuk lain yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan masing-masing instansi. (r/*)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



