Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Edi mengatakan, penerapan PUG harus terlaksana di semua perangkat daerah. "Penerapan ini masih belum seperti yang diharapkan. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya belum optimalnya pelaksanaan sistem PPRG dan masih terbatasnya penyediaan data terpilah gender," katanya.
Edi juga menjelaskan, masih banyak terdapat berbagai permasalahan pemberdayaan perempuan.
"Adanya diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak, itu di antaranya masalah tersebut," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, bahwa Pemkab Ketapang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Ketapang melaksanakan kegiatan ini dalam rangka percepatan pencapaian Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Ketapang.
"Sebagai upaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut dari sisi perencanaan anggaran dilakukan melalui anggaran yang responsif gender. Anggaran responsif gender diarahkan untuk menghapus kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender secara menyeluruh," pungkasnya. (afi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



