
KETAPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang kembali membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Sebanyak 999 formasi disiapkan untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Sebanyak 999 formasi tersebut dibagi menjadi tiga formasi. Tenaga guru mendapatkan sebanyak 593 orang. Di antaranya umum dan khusus sebanyak 578 formasi serta disabilitas sebanyak 15 formasi. Sedangkan untuk tenaga kesehatan mendapatkan alokasi sebanyak 305 formasi. Di antaranya kategori umum sebanyak 61 formasi, khusus sebanyak 241 dan tiga fotmasi untuk disabilitas.
Sedangkan untuk tenaga teknis mendapatkan jatah sebanyak 101 formasi. Sebanyak 19 formasi untuk kategori umum, kategori khusus sebanyak 80 formasi dan disablitas dua formasi.
Bupati Ketapang, Martin Rantan, mengatakan pengumuman seleksi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2023.
“Pengumuman seleksi tersebut dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran. Di antaranya persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan dokumen untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis,” katanya, Rabu (20/9).
Martin melanjutkan, masyarakat yang hendak melamar bisa mengakses informasi resmi dalam situs online https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdm.ketapangkab.go.id. Selain itu juga dapat menghubungi Nomor 082154315862.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan sesuai jadwal maka pengumuman seleksi akan berlangsung sejak 19 September hingga 3 Oktober 2023. Dilanjutkan dengan pendaftaran seleksi pada 20 September hingga 9 Oktober.
Sedangkan untuk seleksi administrasi akan dijadwalkan pada 20 September sampai 12 Oktober. Kemudian untuk hasil seleksi adminsitrasi akan diumumkan pada 13 hingga 16 Oktober. “Nanti akan ada masa sanggah dan jawab sanggah. Kemudian pengumuman pascasanggah serta penarikan data final,” jelasnya.
Nantinya, lanjut Alex, akan dilakukan penjadwalan seleksi kompetensi, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi pada 30 Oktober hingga 6 November. Untuk pelaksanaan seleksi kompetensi pada 8 November sampai 2 Desember. Dilanjutkan dengan pengolahan nilai, pengumuman kelulusan, pengisian DRH NI PPPK sampai usulan NI PPPK.
Alex meminta kepada para pihak yang ingin mendaftar, maka harus serius, terutama dalam mempersiapkan administrasi hingga kapasitas diri dalam mengikuti seleksi kompetensi. “Pelamar harus teliti. Setiap persyaratan harus dilengkapi, jika bingung jangan sungkan untuk bertanya agar tahapan seleksi bisa dilalui dengan baik dan bisa mendapat hasil terbaik,” pesannya.
Sebelumnya Bupati Martin Rantan menjelaskan, jika guru kontrak tidak bisa menjadi pegawai PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Ketapang masih punya cara menjadikan guru kontrak sebagai pegawai outsourcing. “Ini biasanya akan disediakan oleh penyedia tenaga kerja dan gajinya setara dengan Upah Minimun Regional,” ungkapnya.
Martin juga menjelaskan, bagi tenaga kontrak yang tidak sarjana, berkemungkinan bisa ditampung hanya dengan tenaga outsourcing. “Apakah dia penjaga sekolah, apakah dia peramu kantor, atau tenaga pengaman dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, yang penting gajinya bisa berubah,” ujarnya.
Martin berharap apa menjadi arahan ini bisa disampaikan kepada keluarga dan masyarakat dengan benar. “Tadi telah disampaikan terkait napak tilas, juga mengenai masa depan tenaga kontrak dan komitmen sebagai tenaga kontrak kepada daerah. Jadi, saya harap bapak dan ibu bisa sampaikan juga kepada keluarga dan masyarakat dengan baik,” pesannya. (afi)



