Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu dan KPU Ketapang Dilaporkan ke DKPP

A
Penulis: A'an❯
LAPORKAN: Tim kuasa hukum M. Ali, saat memberikan keterangan kepada awak media terkait laporannya ke DKPP, Minggu (3/3).
LAPORKAN: Tim kuasa hukum M. Ali, saat memberikan keterangan kepada awak media terkait laporannya ke DKPP, Minggu (3/3).

KETAPANG - Salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik oleh komisioner Bawaslu dan KPU.


Advertisement

Laporan ini dilayangkan oleh caleg nomor urut 5 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) daerah pemilihan Ketapang 7, Muhammad Ali. "Kemarin sudah resmi kita laporkan ke DKPP dengan nomor pengaduan : 05-P/L-DKPP/III/2024," kata kuasa hukum Muhammad Ali, Dewa M Satria, Minggu (3/3).

Dewa menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan bukti pendukung terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan para penyelenggara pemilu berkaitan dengan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terjadi di TPS 11 Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong.

"Dalam PSU yang dilakukan hingga lima surat suara tidak mendasar, sehingga kami menduga ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua dan anggota Bawaslu selaku pihak yang merekomendasikan, serta ketua dan anggota KPU selaku pihak yang menjalankan rekom untuk pelaksanaan PSU lima surat suara," tegasnya.

Advertisement

Apalagi, lanjut Dewa, banyak informasi berkaitan dengan PSU lima surat suara untuk menguntungkan salah satu calon dari Partai Nasdem yang menjadi saingan dari kliennya.

Terlebih caleg tersebut merupakan kerabat dekat salah satu anggota Bawaslu Ketapang yang diduga menjadi aktor dalam pengondisian PSU hingga lima surat suara.

"Untuk detailnya akan kami sampaikan ketika persidangan, karena menyangkut materi perkara. Yang jelas, kami meyakini DKPP akan berlaku adil dan profesional dalam menangani kasus ini, karena DKPP menjadi pihak yang dibentuk untuk mewadahi harapan-harapan dari pihak yang dirugikan akibat perilaku tidak netral dan pelanggaran etik penyelenggara," ujar Dewa.

Advertisement

Dewa menambahkan, selain persoalan etik, pihaknya juga menemukan dugaan adanya perbuatan melawan hukum atas proses terbitnya rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Bawaslu Ketapang hingga proses pelaksanaan PSU yang terjadi di TPS 11 Desa Tuan-Tuan oleh KPU Ketapang.

"Dalam waktu dekat kami juga akan mengambil langkah hukum atas adanya hal tersebut," pungkasnya. (afi)

Advertisement
Editor : A'an
Sumber : Pontianak Post

Artikel Terkait

Bawaslu Temukan Sejumlah Partai Politik di Kota Pontianak Belum Perbarui Data Sipol KPU

Bawaslu Temukan Sejumlah Partai Politik di Kota Pontianak Belum Perbarui Data Sipol KPU

Bawaslu temukan sejumlah partai politik di Kota Pontianak belum perbarui data kepengurusan dan kantor di Sipol.

KPU Singkawang Tetapkan 179.067 Pemilih dalam Pemutakhiran Data Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026

KPU Singkawang Tetapkan 179.067 Pemilih dalam Pemutakhiran Data Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026

KPU Singkawang tetapkan 179.067 pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026.

Pemilih Kubu Raya Tambah 2.823 Orang, KPU Tetapkan DPB Triwulan II Sebanyak 473.229 Pemilih

Pemilih Kubu Raya Tambah 2.823 Orang, KPU Tetapkan DPB Triwulan II Sebanyak 473.229 Pemilih

KPU Kab. Kubu Raya tetapkan DPB Triwulan II 2026 sebanyak 473.229 pemilih atau bertambah 2.823 orang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer