
KETAPANG - Bupati Ketapang, Martin Rantan, mengeluarkan imbauan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang terkait aturan pencegahan gratifikasi di hari raya.
Imbauan ini ditindaklanjuti dari surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2023, yang diterima pada 25 Maret 2024.
Dalam imbauannya, Martin menekankan beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Di antaranya semua pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.
Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.
"Hal itu dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, dan memiliki resiko sanksi pidana," kata Martin.
Selain itu, apabila ASN menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
Martin menegaskan, permintaan dana dan atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh ASN, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan, atau ASN lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
"Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak atau kedaluwarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya," pesannya.
Kepala perangkat daerah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.
Kepala perangkat daerah diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
"Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh ASN diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang," paparnya. (afi)



