PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang diraih Pemkab Ketapang.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Sri Haryati, kepada Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, bersama Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, di Aula BPK Perwakilan Kalbar, Pontianak, Senin (25/5).
Alex menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang yang terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
"Opini WTP ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab," kata Alex.
Namun demikian, lanjut Alex, capaian WTP bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, yang paling utama adalah bagaimana pengelolaan anggaran benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kita ingin setiap rupiah anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Dia juga memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK guna memperkuat sistem pengendalian intern serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
"Kami menjadikan rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar tata kelola pemerintahan semakin baik, efektif, dan akuntabel," tambahnya.
Sementara Itu Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Sri Haryati, menekankan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan empat aspek utama.
"Keempat aspek tersebut meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern," terangnya.
