Bukan Sekadar Serapan Anggaran, DPRD Ketapang Minta Program Dishub dan Dispar Berdampak
PONTIANAK POST - Komisi IV DPRD Ketapang mengevaluasi serapan anggaran di Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Ketapang. Evaluasi tersebut dilaksanakan dalam rapat kerja bersama pada Senin (15/9). Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Riyan Heryanto, dan dihadiri anggota Komisi IV. Hadir langsung dalam kesempatan itu Kepala Dinas Perhubungan Ketapang, Uti Royten, dan Kepala Dinas Pariwisata Ketapang, Andreas Hardi.
Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Riyan Heryanto, menegaskan bahwa evaluasi serapan anggaran merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD. Menurutnya, serapan anggaran tidak hanya dilihat dari sisi persentase, tetapi juga harus dikaitkan dengan capaian program serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Evaluasi ini penting untuk memastikan setiap anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Kami ingin melihat progres masing-masing program, kendala yang dihadapi, sekaligus langkah yang dilakukan OPD agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal,” kata Riyan.
Baca Juga: Minta OPD Strategis Tetap Maksimalkan Kinerja di Tengah Pemangkasan Anggaran
Pada pembahasan bersama Dinas Perhubungan, Komisi IV turut menyoroti pelaksanaan berbagai program di bidang perhubungan, termasuk realisasi kegiatan yang telah berjalan maupun kegiatan yang masih dalam proses. OPD diminta terus melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum terlaksana dengan tetap memperhatikan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, bersama Dinas Pariwisata, pembahasan diarahkan pada perkembangan program dan kegiatan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Komisi IV mendorong agar anggaran yang telah disiapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap pengembangan destinasi wisata, peningkatan kunjungan wisatawan, serta pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan wisata.
Komisi IV juga meminta kedua OPD untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target serapan anggaran tahun 2026.
“Yang paling penting bukan hanya bagaimana anggaran terserap, tetapi bagaimana anggaran tersebut menghasilkan program yang berkualitas dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, kami berharap seluruh OPD dapat terus meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang masih belum terealisasi,” pungkas Riyan. (afi)
