DPRD Ketapang Usulkan 6 Prioritas Jalan dan Jembatan untuk APBD Kalbar 2027, Ini Daftarnya
PONTIANAK POST - Kebutuhan perbaikan jalan dan jembatan yang menghubungkan sejumlah wilayah di Ketapang menjadi perhatian Komisi IV DPRD Ketapang. Komisi IV menyampaikan enam usulan prioritas infrastruktur untuk diperjuangkan dalam perencanaan APBD Kalbar 2027.
Hal ini disampaikan komisi IV DPRD Ketapang saat melakukan kunjungan kerja dan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.
Usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja Komisi IV ke sejumlah kecamatan di Ketapang. Perhatian utama diarahkan pada pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi serta kelanjutan pembangunan ruas jalan yang dinilai penting bagi konektivitas antardaerah.
Baca Juga: Polisi Tangkap Dua Terduga Pengedar Ekstasi di Ketapang, 22 Butir Pil Disita dari Pelaku
Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Riyan Heryanto, mengatakan infrastruktur jalan yang memadai bukan hanya mempermudah perjalanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran distribusi hasil pertanian dan perkebunan, akses menuju pusat perdagangan, serta biaya transportasi warga.
“Oleh karena itu, penanganan jalan dan jembatan menjadi salah satu kebutuhan yang berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Enam usulan prioritas yang disampaikan Komisi IV DPRD Ketapang yakni jalan Marau–Sedawak–Air Upas sepanjang 11 kilometer yang melintasi Kecamatan Marau dan Kecamatan Air Upas. Kemudian lanjutan pembangunan Jalan Mahawa–Tanjung sepanjang 7,5 kilometer di Kecamatan Jelai Hulu, dan pemeliharaan Jembatan Sungai Dua, sepanjang 14 meter dan lebar 6 meter di Kecamatan Marau.
Selanjutnya pemeliharaan Jembatan Sungai Sarang, sepanjang 8 meter dan lebar 6 meter di Kecamatan Marau, pemeliharaan Jembatan Seriham, sepanjang 10 meter dan lebar 6 meter, di Desa Harapan Baru dan Desa Air Upas, serta lanjutan pembangunan Jalan Sungai Nanjung di Kecamatan Matan Hilir Selatan.
Baca Juga: Bukan Sekadar Perbaiki Jalan, CSR WHW di Ketapang Ikut Tangani Karhutla dan Cegah Putus Sekolah
Komisi IV menilai keterhubungan jalan provinsi dengan jalan kabupaten perlu terus diperkuat agar akses masyarakat antarkawasan semakin baik. Pemeliharaan secara berkelanjutan juga penting untuk menjaga kondisi infrastruktur, mengurangi hambatan perjalanan, dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi warga.
Melalui audiensi tersebut, Komisi IV mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar usulan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tahun 2027, dengan memperhatikan kondisi lapangan, tingkat kebutuhan masyarakat, kewenangan pemerintah, serta kemampuan anggaran.
Riyan mengungkapkan, bagi masyarakat di wilayah yang diusulkan, tindak lanjut atas kebutuhan infrastruktur ini menjadi hal yang penting untuk terus dipantau. Perbaikan jalan dan jembatan diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan perjalanan, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih baik bagi warga, petani, pekebun, pelaku usaha, dan pengguna jalan lainnya.
