Jelang Pemilu 2029, Bawaslu Kubu Raya dan Gerindra Bahas Data Partai hingga Sengketa Pemilu
PONTIANAK POST – Bawaslu Kubu Raya memperkuat komunikasi dengan partai politik sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029. Langkah tersebut dilakukan melalui Konsolidasi Demokrasi bersama DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Kubu Raya, Rabu (23/9) di Sungai Raya.
Ketua Bawaslu Kubu Raya Encep Endan mengatakan, konsolidasi dilakukan untuk membangun sinergi dan komunikasi sejak dini. Pengalaman serta evaluasi Pemilu 2024 menjadi bahan pembahasan untuk mempersiapkan pemilu berikutnya.
“Kami ingin membangun sinergi yang lebih baik dan lebih kuat dengan partai politik sebagai peserta pemilu,” ujar Encep.
Baca Juga: KPU Singkawang Sosialisasikan Hak Pilih kepada Penyandang Disabilitas, Dorong Pemilu Inklusif
Anggota Bawaslu Kubu Raya Yance Christy mengatakan, kegiatan tersebut mencakup tiga agenda, yakni uji petik pemutakhiran data partai politik, coaching clinic Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP), dan konsolidasi demokrasi.
Dalam pemutakhiran data, Bawaslu mengingatkan partai politik memperbarui data kepengurusan dan keanggotaan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, serta kesiapan kantor partai. Bawaslu juga meminta salinan SK kepengurusan terbaru DPC Partai Gerindra Kubu Raya.
Sementara coaching clinic membahas mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, termasuk pemeriksaan, mediasi, dan adjudikasi.
Ketua DPC Partai Gerindra Kubu Raya Mansur Zahri mengapresiasi pendampingan Bawaslu. “Tentunya modul coaching clinic yang diberikan Bawaslu akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota partai, termasuk dalam memberikan edukasi kepada masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Golkar Kalbar Dukung PT 5 Persen di Pemilu 2029, Dorong Berlaku hingga DPRD Provinsi-Kabupaten/Kota
Dalam diskusi, Gerindra menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman Pemilu 2024, antara lain penguatan pengawasan di daerah pemilihan dan peningkatan komunikasi antara peserta pemilu dengan Bawaslu.
Anggota Bawaslu Kubu Raya Gustiar mengatakan, pemutakhiran data keanggotaan juga penting untuk mencegah pencatutan nama masyarakat. Partai politik didorong memastikan data yang disampaikan sesuai kondisi sebenarnya.
“Kami dari Bawaslu juga mendorong partai politik memanfaatkan kegiatan reses sebagai salah satu sarana pendidikan politik kepada masyarakat,” ucap Gustiar.
