Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penertiban Aktivitas PETI di Kabupaten Landak
NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa berharap semua pihak dapat bersinergi dalam menangani Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Landak. Hal tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral terkait penanganan PETI di Wilayah Kabupaten Landak, Selasa (2/2) di Kantor Bupati.
"Saya harap Forkopimcam setempat untuk segera melakukan koordinasi dan berbagai upaya pembinaan di masyarakat. Karena persoalan PETI ini memerlukan kerja sama kita semua, misalnya penyuluhan dilaksanakan maka penegakan hukum juga demikian supaya saling melengkapi," ucap Bupati.
Ia mengatakan, penanganan PETI di Kabupaten Landak perlu kerja sama lintas sektor untuk melakukan penertiban dan pembinaan di masyarakat. Apabila penanganan hal ini tidak seimbang, maka dipastikan dia tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. Apalagi aktivitas tersebut, menurut dia, kerap merugikan warga sekitar dan pemerintah.
"Kita ingin hal ini ditangani secara seimbang antara penyuluhan dan penegakan hukum karena penyuluhan tanpa sanksi dipastikan hal ini akan terus terulang," katanya.
Bahkan, ucap Karolin, tak sedikit aktivitas PETI ini yang merusak fasilitas umum yang dibangun pemerintah. Beberapa di antaranya, dimisalkan dia pada bangunan rabat beton, embung, jembatan, dan fasilitas lainnya. "Semua rusak karena PETI di area bangunan tersebut yang akhirnya merugikan warga setempat dan pemerintah," ungkapnya.
Kepala Polres (Kapolres) Landak AKBP Ade Kuncoro Ridwan menegaskan bahwa pihaknya akan selalu berkoordinasi dalam penanganan PETI di Kabupaten Landak. Namun dalam penanganan hal ini pihaknya akan memfokuskan pada pemilik modal. "Dalam menangani PETI ini, nantinya kita akan fokus pada pemilik modal. Karena jika tidak ada yang mendanai penambangan, pasti warga sekitar juga tidak akan bekerja di sana. Nah, bila hal ini kita lakukan maka dipastikan aktivitas PETI akan terhenti dengan sendirinya," ujar Kapolres.
Aktivitas PETI, diakui dia, nyatanya masih marak di hampir setiap kecamatan di Kabupaten Landak. Menurut data Unit IntelKam mereka, hanya Kecamatan Sebangki yang tidak terdata adanya penambang. Data pemilik mesin dompeng di Kabupaten Landak ini, dijabarkan Kapolres, ada sekitar 180 orang dari jumlah mesin dompeng 230 set dari lokasi 42 desa dari 12 kecamatan.
Kapolres juga dengan tegas meminta para Kapolsek untuk aktif dalam penanganan hal ini, dengan mengajak serta pihak pemerintah dalam hal ini pihak kecamatan. "Nanti jika para camat akan melakukan kegiatan terkait hal ini, saya harap para Kapolsek untuk siap turun. Dan ini perintah Saya," tutup Kapolres.
Sebelumnya diberitakan bahwa aparat gabungan TNI-Polri hingga tokoh adat mendatangi sejumlah lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di berbagai daerah di Kabupaten Landak, Selasa (2/2). Pemerintah Kabupaten bersama Polri kompak menyatakan komitmen menjegal pemilik modal PETI dan membina masyarakat penambang.
Di wilayah Kecamatan Meranti dan Banyuke Hulu misalnya, dua Polsek serempak mendatangi lokasi PETI. "Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari adanya laporan tentang maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin di wilayah Dusun Peluntan Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak," kata Kapolsek Meranti IPDA Hendra Setyawan.
Sore itu, pihaknya hanya menemukan delapan set mesin yang sedang tidak berkerja. Mereka tak mendapati satu orang pun pekerja PETI di wilayah pertambangan tersebut. Tim lalu mengamankan beberapa barang bukti yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin.
“Kami bersama pemerintah kecamatan dan tokoh setempat akan terus memberikan imbauan terhadap para penambangan ilegal khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Meranti," ucapnya.
Di saat yang hampir bersamaan, personel Polsek dan Koramil Menyuke menyergap sejumlah lokasi PETI di Kecamatan Banyuke Hulu. Kapolsek Menyuke Iptu Dahman mengatakan bahwa pihaknya memberikan pemahaman bagi masyarakat penambang agar tidak melakukan penambangan liar itu. Kemudian para penambang didata mereka beserta identitas para pemilik lubang, lalu diberikan imbauan untuk menghentikan aktivitasnya. Mengingat lokasi yang dijadikan tempat penambangan itu ilegal, sehingga negara berhak untuk memberhentikan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut.
“Kegiatan penambangan emas tanpa izin ini jelas sudah melanggar aturan serta dapat menimbulkan gangguan keamanan maupun kerusakan terhadap lingkungan nantinya,” jelas Kapolsek Menyuke. (mif)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
