Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terima WTP 8 Kali Berturut

a
Penulis: admin2❯
TERIMA: Bupati Landak Karolin Margret Natasa menerima hasil LKPD Ta 2020 dan predikat WTP dari BPK RI Kalbar, Kamis (20/5).HUMAS KAB FOR PONTIANAK POST
TERIMA: Bupati Landak Karolin Margret Natasa menerima hasil LKPD Ta 2020 dan predikat WTP dari BPK RI Kalbar, Kamis (20/5).HUMAS KAB FOR PONTIANAK POST
KABUPATEN Landak kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kamis (20/5).

Dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 Kabupaten Landak medapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut berdasarkan dari empat kriteria yakni Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan predikat WTP yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Landak dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.

“Ini bentuk keseriusan kami bersama OPD dalam mengelola keuangan daerah bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Landak, sehingga kita bisa meraih predikat WTP untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut. Semoga ini bisa terus kita pertahankan ditahun berikutnya,” ungkap Karolin di Pontianak, Kamis (20/5).

Bupati menjelaskan bahwa predikat yang diberikan BPK RI tersebut harus sejalan dengan pembangunan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Landak bisa dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Rahmadi mengatakan bahwa pencapaian opini WTP tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

“Pencapaian opini WTP dalam kualitas LKPD diharapkan menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah mampu mewujudkan kinerja keuangan yang mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Konstitusi, UUD 1945,” ucap Rahmadi, di Pontianak, Kamis. (mif)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

AHY Tegaskan Opini WTP Bukan Sekadar Predikat, tetapi Tolok Ukur Pengelolaan Keuangan Negara

AHY Tegaskan Opini WTP Bukan Sekadar Predikat, tetapi Tolok Ukur Pengelolaan Keuangan Negara

AHY menegaskan opini WTP harus menjadi standar pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.

Sekda Kubu Raya Minta Publik Menilai Kinerja ASN secara Objektif, Ungkap WTP 12 Kali dan Sanksi Tegas

Sekda Kubu Raya Minta Publik Menilai Kinerja ASN secara Objektif, Ungkap WTP 12 Kali dan Sanksi Tegas

Sekda Kubu Raya ajak masyarakat menilai kinerja ASN secara objektif. Yusran ungkap indikator, WTP 12 kali, hingga sanksi ASN.

Komisi XI DPR RI Dorong Penguatan Peran BPKP Mengawal Program Prioritas Nasional, Raihan WTP 18 Kali Beruntun Jadi Modal Perkuat Tata Kelola

Komisi XI DPR RI Dorong Penguatan Peran BPKP Mengawal Program Prioritas Nasional, Raihan WTP 18 Kali Beruntun Jadi Modal Perkuat Tata Kelola

Komisi XI DPR RI mendukung penguatan peran BPKP dalam mengawal program prioritas nasional setelah mencatat opini WTP ke-18.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer