Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Di dalam pendapat akhir fraksi pada Jumat (21/5) lalu Nasdem dinyatakan menolak Raperda Kelembagaan Adat menjadi Perda Adat. Perlu diketahui, dan saya sudah sampaikan di beberapa grup Whatsapp bahwa Nasdem tidak menolak seluruh muatan yang ada di Raperda tersebut. Justru Nasdem sebenarnya sangat setuju, namun dengan beberapa koreksi atau sikap kritis dari fraksi,” kata Minadinata kepada wartawan di Ngabang, Senin (24/5).
Dalam draft raperda tersebut, kata dia, dikatakan bahwa tujuan dari pembuatan Perda ini adalah untuk membentuk lembaga adat. Hal ini menunjukkan seolah-olah lembaga adat itu belum pernah ada. “Tapi menurut yang kita ketahui, menurut pemahaman kita lembaga adat itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Temanggung, Pesirah dan Pengaraga. Itu yang memang menangani masalah peradilan adat,” jelasnya.
Kemudian, pihaknya mempertanyakan apa yang dimaksud dengan pembentukan ini. Karena di dalamnya termasuklah dewan adat. Sedangkan di ketentuan umum dinyatakan bahwa definisi dari kelembagaan adat ini, dinyatakan sebagai organisasi masyarakat. “Kita tidak sepakat di situ. Kelembagaan adat itu bukan organisasi masyarakat,” tegasnya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak menginginkan adanya intervensi terhadap lembaga adat tersebut. “Seolah-olah tidak steril,” ujarnya. Apabila dilihat pasal demi pasal, intervensi Dewan Adat Dayak (DAD) tampak luar biasa. Dari pemilihan, pelantikan dan pemberhentian lembaga adat. “Intervensi ini terlalu besar,” tambahnya,
Sedangkan DAD, menurut pemahaman pihaknya dan menurut Permendagri No 5 Tahun 2007, definisi kelembagaan adat ini berbeda dengan Dewan Adat. Dewan Adat menurut pihaknya adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). “Kami mau justru ada penguatan terhadap lembaga adat ini. Jelas tugas pokok dan fungsi mereka,” katanya.
Selanjutnya, ia pun setuju apabila ada pembinaan dari pemerintah. “Kami setuju juga kalau misalnya nanti dari kegiatan-kegiatan lembaga adat ini, ada bantuan dan pembinaan dari pemerintah. Kita bukan anti DAD, DAD itu perlu sebagai Ormas. Tapi jelas tugas dan fungsi mereka di AD/ART. Memang cara kerja mereka dengan lembaga adat. Tapi mereka tidak boleh intervensi ke dalam situ,” ujar Minadinata. (mif)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
