Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Landak, Cahyatanus, menyampaikan undang-undang cipta kerja bagian ketenagakerjaan kalau dulu karyawan ini hanya mendapat empar yang dilindungi yaitu kesehatan, kecelakaan kerja, kematian kerja, dan hari tua. "Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini menambah satu poin lagi yaitu jaminan kehilangan pekerjaan," jelasnya dikonfirmasi, Minggu (8/8).
Menurutnya, kehadirannya dalam kunker kali ini di pabrik PT. ANI merasa berkewajiban untuk menyampaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah disampaikan, ia mohon juga kepada serikat pekerja yang hadir dalam pertemuan ini dapat menyampaikannya juga, baik itu kepada karyawan kebun mau pun karyawan pabrik.
"Karena selama ini kami di DPRD Landak sering kali mendapat laporan dari para karyawan yang mengalami PHK," katanya.
Oleh karenanya, untuk mengatisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, pihaknya dari komisi A DPRD Landak hadir di tempat ini guna menyampaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020 ini. Apabila terjadi PHK selayaknya sesuai yang diatur dalam perundang undangan sebaiknya diselesaikan di dalam internal perusahaan itu sendiri karena di dalamnya ada serikat pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah yang membidangi tenaga kerja.
"Hal yang kecil seperti itu janganlah sampai meledak besar diluar dan kita juga tidak menginginkan seperti itu. Begitu juga kalau ada hal yang menyangkut pribadi karyawan dengan perusahaan, ayo duduk satu meja untuk menyelesaikannya jangan bawa orang ramai," katanya.
Selain itu, perusahaan juga dalam mempekerjakan orang, tentu harus melihat rambu-rambunya jangan sampai nanti pekerja tersebut tidak kita lindungi dengan BPJS ketenagakerjaan karena BPJS ini sangat penting sekali bagi tenagakerjaan.
“Kalau sampai ada tenaga kerja atau yang dinyatakan karyawan bulanan tidak ter-cover ke dalam BPJS ketenagakerjaan, itu sudah sangat luar biasa, dan itu bisa dipidana. Kemudian, karyawan lepas itu juga tetap di-cover dengan BPJS ketenagakerjaan dengan dua jaminan, yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja,” pungkas Cahyatanus.
Menanggapi kunker Komisi A DPRD Landak kali ini, Mill Manager POM ANI Pahauman, Arif Iban, memandang kunker yang dilakukan komisi A DPRD Landak di pabrik sawit PT. ANI ini sangat positif. Dalam penyampaian dari Ketua Komisi A tadi, menurutnya, memberikan pencerahan yang mudah pihaknya pahami.
Arif menjelaskan bahwa adanya kunker dari komisi A DPRD Landak ini dirinya sangat bersyukur, dan apa yang telah disampaikan oleh ketua komisi A DPRD Landak. "Ke depannya akan kami sampaikan juga kepada para karyawan kami secara detail melalui apel pagi agar supaya karyawan mengetahu secara jelas dan dapat memahami isi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020 ini," tutup Arif. (mif)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
