Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SAKIP Landak Mesti Ditingkatkan

a
Penulis: admin2❯
EVAKUASI: Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi membuka rapat fasilitasi evaluasi SAKIP Kabupaten Landak, di aula kantor bupati Landak, Senin (25/10).ISTIMEWA
EVAKUASI: Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi membuka rapat fasilitasi evaluasi SAKIP Kabupaten Landak, di aula kantor bupati Landak, Senin (25/10).ISTIMEWA
NGABANG - Pemerintah Kabupaten Landak menggelar rapat fasilitasi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Landak tahun 2021 di Aula Kantor Bupati Landak, Senin (25/10). Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi menyampaikan pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

"Untuk mewujudkan hal tersebut di daerah, pemerintah daerah harus mampu menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan hingga proses evaluasi," ungkapnya saat membuka kegiatan tersebut.

Wakil Bupati menjelaskan prinsip good governance merupakan komitmen mutlak penyelenggaraan pemerintahan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan demokratis, sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah.

Heriadi juga mengajak agar fasilitasi evaluasi SAKIP dalam bentuk workshop ini sebagai evaluasi dan perbaikan kinerja perangkat daerah menuju SAKIP Kabupaten Landak ke predikat yang lebih baik. "Karena sebagaimana rekomendasi tim evaluator Kemenpan Reformasi Birokrasi atas SAKIP Kabupaten Landak 2020, perangkat daerah harus menyusun langkah-langkah perbaikan agar 2021 bisa lebih baik," tururnya.

Lebih jauh dirinya menerangkan bahwa SAKIP Kabupaten Landak 2021 perlu ditingkatkan agar predikatnya semakin baik, tiap tahun semakin naik, namun tetap perlu perbaikan dan penyempurnaan.

“Kami turut mengucapkan terimakasih kepada Narasumber Ananda Juarsa dan Fernando Silalahi dari Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilias Aparatur dan Pengawasan II Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang telah hadir dalam rapat,” tutupnya. (mif)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer