Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Landak Dorong Lanjutkan Pembangunan KIM

S
Penulis: Syahriani Siregar❯
Komisi B DPRD Landak menggelar rapat bersama OPD terkait KIM, di ruang sidang kantor DPRD Landak, Selasa (19/7).  (Istimewa)
Komisi B DPRD Landak menggelar rapat bersama OPD terkait KIM, di ruang sidang kantor DPRD Landak, Selasa (19/7). (Istimewa)
NGABANG – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak mendorong pemerintah untuk melanjutkan program strategis nasional di wilayah tersebut, yakni Kawasan Industri Mandor (KIM) di Kecamatan Mandor.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Landak Evi Juvenalis dalam rapat bersama OPD, Selasa (19/7) lalu mengatakan bahwa dilakukannya rapat pendapat terkait kelanjutan pembangunan Kawasan Industri Mandor (KIM) agar pemerintah melanjutkan pembangunan KIM.

“DPRD Landak meminta ada keseriusan dari pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan Kawasan Industri Mandor (KIM). Sehingga harapan kita juga hasil kawasan itu berdampak terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Landak,” ujar Evi Juvenalis.

Evi berharap dengan terpilihnya direktur PT Landak Barajaki dan kepengurusan komisaris yang baru bisa membuat trobosan-trobosan untuk mengembangkan Kabupaten Landak.

“Sudah terpilihnya kepengurusan yang baru, direktur dan dewan komisaris, diharapkan dengan direktur dan kepengurusan komisaris yang baru itu bisa mempresentasikan program-program kerja dan membuat trobosan-trobosan untuk mengembangkan Kabupaten Landak. Dimana kita tahu bahwa PT Landak Barajaki adalah BUMD Kabupaten Landak,” sambung Evi Juvenalis.

Di sisi lainnya, Direktur PT Landak Barajaki Maskendari mengatakan akan mempersiapkan promosi untuk Kawasan Industri Mandor (KIM) agar menarik perhatian investor.

“Untuk saat ini belum ada investor yang bergabung, oleh sebab itu kami mau mempersiapkan promosi Kawasan Industri Mandor (KIM) agar ada investor yang tertarik dan mau bergabung,” ujar Maskendari.

Sementara itu, Asisten II Sekda Landak Alexander mengatakan bahwa pemerintah daerah diminta untuk mencari solusi dalam kasus keterbatasan yang ada.

“Pemerintah daerah diminta untuk bisa mencari solusi dalam kasus keterbatasan di dalam finansial (keuangan). Diminta mencari investor,” papar Alexander. (mif)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Nilai JDIH DPRD Landak dan Pontianak Rendah, Kemenkum Kalbar Turun Tangan Benahi Sistem

Nilai JDIH DPRD Landak dan Pontianak Rendah, Kemenkum Kalbar Turun Tangan Benahi Sistem

Kanwil Kemenkum Kalbar benahi pengelolaan JDIH DPRD Landak dan Pontianak yang nilainya masih rendah.

Tiga Langkah Penting Tangani Karhutla Menurut Anggota Komisi B DPRD Sintang 

Tiga Langkah Penting Tangani Karhutla Menurut Anggota Komisi B DPRD Sintang 

Anggota DPRD Sintang Agung Gumiwang paparkan 3 langkah tangani karhutla: pencegahan, pemadaman cepat, dan pemulihan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer