Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengesahan Raperda tersebut dilakukan setelah tujuh fraksi DPRD Landak menyampaikan pendapat akhir. Ketujuh fraksi menyetujui Raperda P-APBD tahun anggaran 2022 untuk disahkan menjadi Perda. Namun sejumlah fraksi menyampaikan catatannya terhadap P-APBD tersebut.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Yohanes Desianto meminta Pemda mengimbangi kebutuhan belanja yang meningkat dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih memadai.
“Dalam pengamatan Fraksi Gerindra beberapa hal yang menghambat lajunya PAD yaitu masih banyak potensi riil yang belum tergali, kurang maksimalnya dalam pengelolaan maupun sistem yang dibangun, banyaknya kebocoran yang jumlahnya cukup tinggi, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh para aparatur,” ungkap Yohanes di Ngabang, Jumat (23/9) malam.
Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem melalui Desi Nellyda menyampaikan, berdasarkan rincian yang telah di sampaikan. Fraksi Partai Nasdem melihat PAD kabupaten landak mengalami perubahan dan ini harus ditingkatkan.
“Fraksi Nasdem berharap pemerintah daerah harus membuat terobosan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dengan melibatkan semua stakeholder dan perlu pembiayaan yang memadai,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi Partai Nasdem juga berharap dengan waktu hampir habis tahun anggaran 2022 pemerintah harus segera melakukan percepatan terhadap pembangunan-pembangunan daya serap anggaran agar masyarakat dapat merasakan pembangunan itu. Pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah supaya melaksanakan pengawasan secara optimal terhadap para penggunaan anggaran.
“Dalam hal ini dinas atau OPD terkait agar selalu taat kepada asas pengelolaan keuangan daerah yang tertib di lingkungan Pemerintah Kebupaten Landak,” jelasnya.
Rincian Perubahan APBD tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Landak yakni, Pendapatan sebelumnya Rp1.287.061.474.101,- bertambah Rp 32.179.310,390,- menjadi Rp1.319.240.785.491,-. Sementara Belanja berjumlah Rp1.330.649.690.225,- bertambah Rp 97 229.194.390,-. Jumlah Belanja setelah perubahan menjadi Rp1.427.878.884.615,-. Defisit setelah perubahan berjumlah Rp108.638.100.124,-.
Selanjutnya Pembiayaan Daerah yang terdiri dari, Penerimaan Pembiayaan semula Rp44.976.283.000 bertambah Rp69.348.643.074,-. Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp114.324.926.074,-. Pengeluaran Pembiayaan semula Rp1.388.066.876 bertambah Rp4.298.759.074,- menjadi Rp5.686.825.950,-. Jumlah Netto Pembiayaan sebelumnya Rp43.588.216.124,- bertambah Rp65.049.884.000,-. Jumlah Netto Pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp108.638.100.124,-. Sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak mengalami perubahan yakni Rp0,-.
Ketua DPRD Landak, Heri Saman ditemui setelah rapat peripurna menyebut tujuh fraksi sudah menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2022 dan semuanya dapat menerima dan menyetujui sehingga RAPBD ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Terimakasih kepada semua fraksi yang sudah memberikan pendapat akhirnya. Dalam prosesnya kita sudah rapat gabungan dengan Badan Anggaran sudah selesai kita sepakati untuk komposisi Pendapatan baik itu dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Transfer, sampai Struktur Belanja sudah kita bahas bersama sehingga mala mini bisa ditetapkan,” ujar Heri Saman di Ngabang.
Heri Saman menjelaskan dengan ditetapkannya APBD Perubahan ini diharapkan segera dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Bupati sehingga kegiatan-kegiatan terutama tentang urusan wajib yang pelayanan dasar agar segera dilaksanakan.
“Diharapkan kegiatan-kegiatan yang terutaman urusan wajib pelayanan dasar agar dapat segera dilaksanakan kegiatannya sehingga capaian Target Belanja Daerah segera dilaksanakan sehingga pelayanan masyarakat atau pelayanan dasar seperti pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya bisa berjalan secepatnya,” sambung Heri Saman.
Sementara itu di tempat yang sama, Pj Bupati Landak Samuel menyampaikan apresiasi kepada semua semua pihak atas perannya dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD ini baik legislatif maupun eksekutif yang telah bersinergi mulai dari awal dan bisa berjalan dengan lancar dan malam ini disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Ia mengatakan bahwa nantinya Pemerintah Provinsi akan mengevaluasi rancangan APBD tersebut selama 14 hari kerja dan diharapkan dalam evaluasi nanti bisa berjalan baik dan lancar sehingga akhirnya nanti APBD Perubahan tersebut bisa ditetapkan dan akan mulai direalisasikan atau dilaksanakan.
“Kita sekarang ini memang benar-benar perlu melaksanakan APBD Perubahan ini karena penyerapan anggaran di Kabupaten Landak sendiri masih sekitar 50% yang mana seharusnya pada akhir triwulan ketiga ini seharusnya sudah mencapai 75%. Nah ini menjadi sorotan dari Pemerintah Provinsi maupun Kemendagri dan juga Kementerian Keuangan,” ucapnya. (mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



