Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi A DPRD Landak Evaluasi Hasil Pilkades 2022

Y
Penulis: Yulfi Asmadi❯
Komisi A DPRD Landak menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Landak, Kamis (6/10). (ist)
Komisi A DPRD Landak menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Landak, Kamis (6/10). (ist)
NGABANG - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menggelar Rapat dengar pendapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Landak terkait Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 di Kabupaten Landak, Kamis (6/10).

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Landak Cahyatanus, mengatakan agenda rapat hari ini Komisi A DPRD Kabupaten Landak melakukan RDP dengan Pemdes terkait Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 yang sudah dilaksanakan.

“Kami ingin tahu sejauh mana pelaksanaan pilkades ini, kemudian sejauh mana penanganan sengketa yang sudah diajukan kepada penyelesaian sengketa di tingkat kabupaten,” ujar Cahyatanus di Ngabang.

Selain itu, ia juga mengatakan dari penjelasan Kabid Admindes DPMPD bahwa dari enam desa yang mengajukan keberatan atas terpilihnya Kepala Desa yang terpilih ternyata alat bukti yang disampaikan oleh mereka tidak cukup.

“Dari penjelasan Kabid, bahwa dari enam desa yang mengajukan keberatan ternyata alat bukti mereka tidak cukup. Artinya bukti-bukti yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Perbub 18 tahun 2021. Oleh karenanya dari tingkat kecamatan dan kabupaten tidak menerima,” imbuh Cahyatanus.

Cahyatanus mengaku sangat mengapresiasi kepada pemerintah yang telah melaksanakan pilkades berjalan dengan lancar and tertib. Sehingga nanti pada saat pelantikkan berjalan dengan baik.

“Kami berharap kepada Kepala Desa yang terpilih dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dan Kepada Calon Kepala Desa yang belum terpilih masih ada kesempatan 6 tahun berikutnya, silahkan melakukan hal-hal positif untuk masyarakat,” tutup Cahyatanus. (mif)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Nilai JDIH DPRD Landak dan Pontianak Rendah, Kemenkum Kalbar Turun Tangan Benahi Sistem

Nilai JDIH DPRD Landak dan Pontianak Rendah, Kemenkum Kalbar Turun Tangan Benahi Sistem

Kanwil Kemenkum Kalbar benahi pengelolaan JDIH DPRD Landak dan Pontianak yang nilainya masih rendah.

DPRD Kapuas Hulu Minta BMD Tak Produktif Sumbang PAD Dievaluasi

DPRD Kapuas Hulu Minta BMD Tak Produktif Sumbang PAD Dievaluasi

DPRD Kapuas Hulu meminta BMD yang tak menghasilkan PAD, termasuk SPBU Uncak Kapuas, segera dievaluasi atau dilepas.

Bupati Ketapang Tegaskan Ukuran Pembangunan Bukan Hanya Statistik, tetapi Kepuasan Masyarakat

Bupati Ketapang Tegaskan Ukuran Pembangunan Bukan Hanya Statistik, tetapi Kepuasan Masyarakat

Evaluasi pembangunan Ketapang 2026 diminta tak berhenti pada angka statistik, tetapi harus terlihat dari manfaat dan kepuasan masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer