Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua DPRD Landak Heri Saman, mengatakan Raperda tentang Peradilan Adat ini diperjuangkan dan disusun di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Landak karena merupakan prakarsa DPRD Kabupaten Landak. Raperda ini diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat.
“Setelah menyikapi banyak aspirasi yang tumbuh berkembang di masyarakat terutama di dalam praktik sehari-hari di Masyarakat Adat Dayak bahwa peradilan adat masih dipraktikkan dan diakui di Kabupaten Landak. Ini (peradilan adat) yang merupakan cerminan nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa sebagai upaya memulihkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan sang pencipta. Sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat,” jelas Heri Saman di Ngabang.
Ketua DPRD menambahkan, untuk itu harus diwujudkan dalam hal pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat hukum adat perlu mengatur tata cara menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat hukum adat oleh pengurus adat melalui musyawarah dan mufakat didalam sistem peradilan Adat Dayak di Kabupaten Landak.
“Sehingga peradilan adat ini sendiri maksudnya adalah sebagai wujud pengakuan pemerintah atau negara terhadap keberadaan dan perlindungan serta penghormatan kepada masyarakat hukum adat dayak di Kabupaten Landak. Menjamin kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan sehingga dalam proses peradilan adat itu tidak ada lagi sembarang orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai fungsionaris adat bisa menjatuhkan hukuman terhadap seseorang, karena bukan fungsinya melaksanakan peradilan adat itu sendiri,” sambung Heri.
Heri menjelaskan tujuan peradilan adat itu sendiri, mewujudkan masyarakat hukum adat yang aman, toleran, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi, sehingga tidak ada sewenang-wenangan fungsionaris adat dalam hal untuk menetapkan tentang hukum adat.
“Tugas dan wewenang dari pada peradilan adat itu adalah menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa adat timanggong, atau sebutan lainnya sesuai dengan tingkatannya yaitu pasirah, panaraga, timanggong, sesuai dengan tingkatannya dan sesuai kewenangannya ini masing-masing menangani perkara sesuai dengan ketentuan hukum adat di wilayah-wilayah masing-masing timanggong,” papar Heri Saman.
Dirinya juga mengatakan di dalam hal ini juga negara memberikan kepastian dan bahwa didalam pasal 18B UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Dan kita di Kabupaten Landak, ini lembaga adat kita masih ada. Peradilan masih ada sehingga ini juga menjadi dasar kita untuk menyusun satu raperda peraturan daerah tentang Peradilan Adat sehingga diharapkan ini bisa ditetapkan bersama. Ini maksud dari public hearing ini untuk mendengar maksud dari pada DAD Kabupaten Landak, DAD Kecamatan, dan perwakilan dari pada Timanggong Kecamatan se-Kabupaten Landak” ujar Heri Saman.
Sehingga, lanjut Heri Saman, di dalam hal ini bisa mengakomodir hal tersebut. Karena masing-masing kecamatan memiliki sebutan nilai dan istilah adat dan hukum adat masing-masing.
“Ini tidak sama dan ini merupakan suatu kewenangan tersendiri fungsionaris adat di wilayah tersebut dalam hal menangani perkara adatanya sehingga perlu diskusikan pada sesi public hearing ini,” tutup Heri. (mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

