Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Pengelolaan keuangan dan aset desa diharapkan dilaksanakan secara baik dan benar berdasarkan asas transparansi, kepastian hukum, efektif, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai,” ucap Vinsensius saat membuka kegiatan tersebut.
Menurut Sekda, perencanaan dan pelaporan keuangan dan aset desa sudah harus menggunakan aplikasi yang disediakan yakni sistem keuangan desa (siskeudes) dan sistem pengelolaan aset desa (sipades).
“Saya berharap dengan pembinaan-pembinaan yang telah diberikan, didukung dengan respon positif dari kepala desa, termasuk dengan mengikuti kegiatan bimtek hari ini, kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa di kabupaten landak semakin membaik,” ungkap Vinsensius.
Vinsensius mengingatkan kepada OPD teknis terkait di tingkat kabupaten dan kecamatan, agar terus menciptakan kerja sama dan koordinasi yang baik, bersinergi dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah desa.
“Selain itu kepada APIP kabupaten dan camat agar memperkuat fungsi pengawasan sebagai upaya mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, sekaligus pencegahan dini atas penyalahgunaan keuangan dan aset desa,” tutup Vinsensius.
Sekda menyampaikan bahwa pembangunan yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan. Ditegaskan bahwa hal itu bukanlah hasil coba-coba, tetapi adalah akibat perencanaan yang baik.
"Pembangunan desa dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. dalam pencapaian tujuan tersebut, pembangunan dilakukan secara bertahap, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,” ujar Vinsensius.
Desa membangun, menurut dia, menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, sebagai pihak yang merencanakan, melaksanakan sekaligus sebagai penerima manfaat. Dia berharap melalui pendekatan ini, desa menerima konsekuensi untuk memiliki kemampuan, menjadi lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya yang dimiliki.
“Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian desa adalah dengan mempersiapkan sumber daya aparatur desa sebagai ujung tombak pembangunan di desa. Pemerintah maupun pemerintah daerah berperan dalam melakukan pembinaan, membentuk aparatur pemerintahan desa yang berkualitas, memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,” tegas Vinsensius.
Dikatakannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. “Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. untuk itu menjadi sangat penting bagaimana kepala desa dapat memfungsikan dan memberdayakan seluruh perangkat yang ada. mampu membangun tim kerja yang efektif, membangun lingkungan kerja yang kondusif, yang diyakini akan mampu meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja,” ucapnya. (mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



