Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Samuel mengatakan masih banyak pekerja rentan yang merupakan pekerja sektor informal yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok serta rentan terhadap risiko sosial dan tidak mampu membayar iuran jaminan sosial seperti petani, nelayan, tukang ojek, buruh harian, tukang kayu mandiri, tukang batu mandiri pedagang kaki lima, sopir, juru parkir, pekerja sosial keagamaan dan pekerja lainnya.
“Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Landak berinisiasi untuk menetapkan Peraturan Bupati ini yang bertujuan untuk melindungi pekerja rentan di Kabupaten Landak. Dan dalam pelaksanaannya sejauh ini Pemerintah Kabupaten Landak telah melaksanakan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak melalui Nota Kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2022,” terang Samuel.
Pj Bupati Landak juga menyatakan Pemerintah Kabupaten Landak berkomitmen dalam perlindungan pekerja rentan di Kabupaten Landak, dengan penganggaran program jaminan sosial yang dibiayai oleh APBD pada tahun 2023, dan untuk pelaksanaan melalui TSLP/CSR. “Untuk tahap awal program ini, diharapkan pelaku usaha dapat berpartisipasi melaksanakan perlindungan bagi pekerja rentan dalam periode 3 bulan dan sampai saat ini terdapat beberapa perusahaan yang telah berkontribusi dan pada hari ini akan saya berikan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Landak terhadap pelaku usaha,” Ucapnya.
Samuel juga menyampaikan terimakasih atas kontribusi yang telah diberikan oleh perusahaan terhadap pembangunan di Kabupaten Landak melalui program TSLP/CSR, baik itu dalam kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, lingkungan, hukum, keagamaan, sosial, budaya, kesenian, dan program di bidang lainnya.
“Program-program TSLP oleh perusahaan di harapkan bersinergi dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga pemerintah, masyarakat dan perusahaan dapat berjalan beriringan, untuk kemajuan Kabupaten Landak yang kita cintai ini,” ungkap Samuel.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Landak Vinsensius selaku Ketua Forum CSR/TSLP Kabupaten Landak menyampaikan berdasarkan data realisasi investasi yang dirilis oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal realisasi investasi PMA atau PMDN Kabupaten Landak sebesar Rp1,073 triliun atau mencapai 203,13 persen.
“Adapun 3 besar sektor yang mendominasi realisasi investasi di Kabupaten Landak adalah sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan seperti kebun kelapa sawit, pertambangan, dan sektor industri makanan atau pabrik kelapa sawit. Kabupaten Landak memiliki sumber daya alam yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di sektor perkebunan sehingga menjadi salah satu penggerak utama bagi kemajuan daerah,” jelas Vinsensius.
Vinsensius juga mengatakan bagi Pemerintah Daerah komoditas kelapa sawit merupakan yang sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka peluang kerja yang besar bagi masyarakat setempat. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Piagam Penghargaan oleh Pj Bupati Landak didampingi oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat dan Ketua Forum CSR/TSLP kepada perusahaan atas Pelaksanaan CSR/TSLP Kepada Pekerja Rentan, Adapun perusahaan yang dimaksud yaitu, PT MAK, PT SMS, PT Agrina Indah, dan PT PN 13. Dan juga penyerahan klaim kepada Ahli Waris Pegawai Tidak tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Landak atas nama peserta Alm M Sodikin dengan besaran manfaat sebagai berikut: Jaminan Kematian sebesar Rp42 juta, dan Manfaat Beasiswa untuk 2 Orang Anak Rp 162.000.000. (mif)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
