Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

NGABANG – Komisi B DPRD Kabupaten Landak menggelar Rapat dengar pendapat untuk kejelasan status tanah bekas Program Pengembangan Karet Rakyat (PPKR) Aset Badan Milik Negara (BMN) di ruang rapat gedung DPRD Landak, Selasa (6/12).
Rapat kala itu meghadirkan Dinas Perkebunan Kabupaten Landak, BPKAD, Perwakilan BPN, Camat Sengah Temila, Kapolsesk Sengah Temila, Danramil Sengah Temila, dan perwakilan masyarakat. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Landak Evi Juvenalis menyampaikan agenda rapat hari itu adalah Terkait Kejelasan Status Tanah Ex PKKR Aset Badan Milik Negara (BMN).
“Agenda rapat hari ini adalah bermediasi persoalan sengketa status tanah bekas PPKR Aset Badan Milik Negara,” ujar Ketua Komisi B DPRD Landak Evi Juvenalis.
Selain itu, ia juga berharap pemerintah daerah melanjutkan mediasi dengan Dirjen Perkebunan.
“Supaya pemerintah yang melanjutkan mediasi dengan Dirjenbun agar status tanah tersebut jelas,” ungkap Evi. (mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



