
NGABANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Landak Vinsensius, membuka sosialisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Landak di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Rabu (6/9).
Vinsensius menyampaikan sasaran dari saber pungli yaitu pada sektor pelayanan publik, penegakan hukum, perizinan, kepegawaian, pendidikan, pengadaan barang, dan jasa serta kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.
Vinsensius menyampaikan tingginya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang koruptif.
Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap prektik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Secara umum, Sekda menjelaskan, pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan praktik kejahatan atau perbuatan pidana.
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab pungli meliputi aspek individu pelaku yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang baik, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau bekerja serta ajaran agama yang kurang diterapkan.
Sedangkan aspek organisasi, sambung Vinsensius, yaitu kurangnya sikap keteladanan pimpinan, kultur organisasi yang kurang baik, lemahnya sistem akuntabilitas dan transparansi di instansi pemerintah serta kelemahan sistem pengendalian internal pada suatu organisasi.
Demi meningkatkan efektifitas pemberantasan pungutan liar, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.
“Sedangkan pada tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Landak telah membentuk Satgas Saber Pungli yang pertama kalinya dengan Keputusan Bupati Landak Nomor 700/514/HK-2016 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Landak dan telah dikukuhkan pada tanggal 26 November 2016 yang lalu dan selanjutnya untuk tahun 2023 telah diterbitkan Keputusan Bupati Landak Nomor 42/INSPEKTORAT/TAHUN 2023 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Landak,” jelasnya. (mif)



