
NGABANG – Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Landak Heri Saman mengukuhkan Hutan Adat Bukit Oha’k sebagai areal pelaksanaan kearifan lokal budaya milik masyarakat adat di Desa Rees, Kecamatan Menjalin, Kamis (14/9).
Pengukuhan hutan adat seluas 226 hektare tersebut ditandai dengan pemasangan patok batas hutan adat Ohak dan pelepasliaran lima ekor binturung sitaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar dari masyarakat.
“Hari ini saya datang untuk menyerahkan Surat Keputusan Hutan Adat Bukit Oha’k dari Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak sebagai bentuk dukungan atas kesepakatan masyarakat adat Binua Oha’k, Pemerintah Desa Rees, DAD Kecamatan Menjalin, dan PT HDL untuk melengkapi administrasi pengurusan kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya surat keputusan tersebut pihaknya ingin agar ekosistem hutan tetap terjaga. Keselamatan ekosistem hutan, hewan, dan manusia harus benar-benar terjaga di Kabupaten Landak sesuai dengan Perda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Oleh karenanya, kata Heri, hal itu perlu mendapat dukungan dari masyarakat di Kabupaten Landak agar berkomitmen bersama-sama menjaga keberlangsungan hutan adat.
“Dan hari ini juga kita mengucapkan terima kasih kepada kepala BKSD KalBar Pak Widodo, yang sudah ikut menyumbang atau melepaskan satwa liar lima ekor binturong di kawasan hutan adat Bukit Oha’k, sehingga menambah jumlah hewan yang hidup di Bukit Oha’k,” ungkap Ketua DPRD Landak ini.
Heri juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Landak telah mengusulkan seluas 22 ribu hektare hutan untuk ditetapkan menjadi hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari angka tersebut, baru sekitar 1200 hektare yang sudah mendapat Surat Keputusan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Untuk itu saya berharap masyarakat untuk tidak berburu hewan di kawasan hutan adat tersebut karena sudah disepakati bersama seluruh masyarakat adat yang ada di Desa Rees dan sekitarnya,” pungkasnya. (mif)



