
NGABANG – Pemerintah Kabupaten Landak menggelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanut rekomendasi hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Rabu (1/11).
Penjabat (Pj) Bupati Landak Samuel mengingatkan pimpinan OPD agar dapat menindaklanjuti temuan yang ada agar tidak berulang kembali pada tahun yang akan datang.
“Ini merupakan peran bapak/ibu sebagai pimpinan, tinggal arahkan stafnya untuk ditindaklanjuti. Jadi sekali lagi saya harapkan perhatian yang serius terutama dari semua pimpinan untuk menindaklanjuti temuan yang ada di unit kerjanya masing-masing,” ucap Samuel di Ngabang.
Samuel mengatakan, semua pihak hendaknya mengikuti segala ketentuan dan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Kepatuhan terhadap peraturan menurutnya ada dua.
Dari sisi administrasi dan dari sisi kerugian daerah. Dari sisi administrasi, masih bisa segera ditindaklanjuti, misalnya dengan memberikan teguran kepada bawahan.
“Akan tetapi kalau sudah pengembalian kerugian daerah, nah ini lah yang susah apalagi dalam jumlah yang besar. Disinilah peran APIP untuk mengingatkan kepada kita semua di awal serta memberikan warning bahwa ada masalah, seperti keuangannya tidak sesuai atau pertanggung jawabannya tidak sesuai,” terang Pj Bupati.
Samuel mengatakan bahwa pada kesempatan tersebut akan melihat dan membahas rapor dari pelaksanaan tugas Pemkab Landak dari 2016 hingga 2023 secara kumulatif.
“Dalam kegiatan ini, ini merupakan gelar perkara rapor kita agar menjadi perhatian kita bersama. Harapan saya agar tidak ada masalah. Mari kita laksanakan pengelolaan keuangan daerah ini sesuai dengan ketentuan,” ujar Samuel.
Ia juga berpesan agar APIP untuk selalu menginventarisasi, memantau dan mencatat perkembangan tindaklanjut hasil pengawasan secara berkesinambungan dan melaporkannya kepada Bupati.
APIP juga diharapkan dapat selalu berpedoman kepada standar audit dan kode etik pengawasan yang berlaku dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Kita mau petugas pembina kita bersih sehingga tidak ada beban untuk menindak atau untuk memberikan pembinaan kepada unit kerja,” pungkasnya. (mif)



