Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Landak Bersihkan Semua APK

A
Penulis: A'an❯

 

BERSIHKAN: Tim gabungan menyisir dan menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) paslon Pilkada Kabupaten Landak, Minggu (24/11).
BERSIHKAN: Tim gabungan menyisir dan menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) paslon Pilkada Kabupaten Landak, Minggu (24/11).

NGABANG – Memasuki tahapan masa tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Landak, bersama tim gabungan dalam Pokja Penertiban APK, mulai menyisir dan menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Pilkada yang masih terpasang di wilayah Kabupaten Landak, pada Minggu (24/11).


Advertisement

Penertiban ini dilakukan karena saat ini telah memasuki tahapan tiga hari masa tenang yang berlangsung dari 24 hingga 26 November 2024. Seluruh APK yang masih terpasang, baik APK calon Bupati dan Wakil Bupati, maupun calon Gubernur dan Wakil Gubernur, langsung diturunkan oleh petugas.

Ketua Bawaslu Landak, Barto Agato Dirgo, menjelaskan bahwa penertiban dibagi dalam empat tim yang menyisir seluruh wilayah hingga ke kecamatan.

“APK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus sudah bersih selama tiga hari masa tenang. Jadi Bawaslu bersama tim di Kabupaten Landak, melalui Pokja Penertiban APK, akan menyelesaikan penertiban ini dalam waktu tiga hari,” jelas Barto.

Advertisement

Penertiban ditargetkan selesai dalam satu hari, karena APK pasangan calon harus dipastikan bersih sehari sebelum pelaksanaan pencoblosan surat suara.

Selain petugas Panwaslu Kecamatan yang turut dikerahkan untuk menyisir APK, kendaraan di setiap kecamatan juga disiapkan untuk mengangkut APK yang telah diturunkan. APK yang telah diturunkan akan dibawa ke kantor Bawaslu baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

“Selama tiga hari masa tenang sebelum hari pemilihan, APK harus sudah bersih. Jadi, tidak ada lagi APK yang terpasang di wilayah Kabupaten Landak,” ucapnya.

Advertisement

Selain itu, selama masa tenang, media massa, baik elektronik, cetak, online, maupun media sosial, tidak lagi diperbolehkan menyiarkan materi kampanye pasangan calon.

Masyarakat juga dilarang menyebarkan berita bohong, kampanye hitam, atau informasi lainnya yang dapat menciptakan suasana tidak kondusif menjelang pemilihan.

“Kami juga melarang masyarakat untuk mengganggu atau menghalangi hak pilih orang lain. Kekuasaan suara ada pada pemilih, dan mereka diberi kemerdekaan untuk menentukan hak pilih mereka hingga tanggal 27 November nanti,” imbuh Barto.Barto juga mengingatkan kepada pasangan calon maupun tim pemenangan bahwa tidak ada alasan untuk melakukan sosialisasi atau pertemuan tertutup selama masa tenang.

Terkait potensi politik uang, Barto menyebut bahwa pihak yang memberi maupun menerima politik uang dapat dikenakan ancaman pidana berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Paling singkat pidananya adalah 36 bulan (tiga tahun), dan paling lama 72 bulan (enam tahun), dengan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp 1 miliar,” tambah Barto.

Mengenai pemberian barang dengan iming-iming memilih salah satu pasangan calon, menurut Barto, hal itu harus diuji berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Selama tiga hari masa tenang ini, Bawaslu mengerahkan seluruh jajaran di setiap tingkatan untuk berpatroli di tempat-tempat yang rawan dan berpotensi terjadi kampanye. Dia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka demi menyukseskan Pilkada 2024 pada Rabu, 27 November 2024. (arf)

Advertisement
Editor : A'an
Sumber : Pontianak Post

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer