
PONTIANAK POST - Pemerintah Daerah Kabupaten Landak menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025 bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Aula Besar Kantor Bupati Landak pada Selasa (14/1).
Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Landak Gutmen Nainggolan menyatakan bahwa pemerintah daerah dan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat akan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mengkoordinasikan strategi pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi.
Gutmen menjelaskan beberapa poin kesepakatan yang dicapai dalam rapat tingkat tinggi tersebut, termasuk sinergi dalam pengendalian inflasi komoditas beras dengan mengkaji potensi penyediaan sarana produksi pertanian (Saprotan) dan alat mesin pertanian (Alsintan) guna meningkatkan produktivitas padi.
"Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) terutama untuk komoditas yang berpotensi mengalami inflasi, seperti beras, sebagai langkah pencegahan dampak kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), dan beras premium per 15 Januari 2025," ujar Gutmen.
Ia juga menegaskan perlunya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai off-taker untuk menjaga ketersediaan pasokan dan memotong rantai distribusi. "Kemudian, diperlukan keberadaan Komite Anti-Distraksi (KAD) untuk mengurangi inefisiensi distribusi bahan pokok penting di Kabupaten Landak," tambah Gutmen.
Menurutnya, kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerapkan kerangka 4K , yaitu; Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif — sangat penting untuk menjaga pengendalian inflasi, terutama dalam mendukung program pemerintah seperti makan bergizi gratis. "Penguatan ketersediaan data melalui pemetaan komoditas unggulan dari hulu ke hilir juga menjadi fokus utama," lanjutnya.
Gutmen menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Landak berkomitmen untuk mengoptimalkan pembayaran digital dalam transaksi pemerintah di seluruh OPD, termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
"Kami juga merencanakan lomba pembayaran pajak menggunakan QRIS di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Terakhir, kami bersinergi untuk memastikan kelancaran integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Dana Rekening Induk (SIPDRI) Kabupaten Landak dengan sistem PT BPD Kalimantan Barat, agar indikator SP2D Online dapat terealisasi," tutup Gutmen. (arf)



