Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Landak Sahkan Raperda Perangkat Daerah dan RPJMD 2025–2029

A
Penulis: Arief Nugroho❯
Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat menandatangani berita acara Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap dua raperda strategis di Aula Kantor DPRD Landak, Kamis (7/8).
Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat menandatangani berita acara Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap dua raperda strategis di Aula Kantor DPRD Landak, Kamis (7/8).

PONTIANAK POST – DPRD Kabupaten Landak mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) strategis, yakni pembentukan dan susunan perangkat daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan III Tahun 2025 di Aula Kantor DPRD Landak, Kamis (7/8). Rapat dipimpin Ketua DPRD Landak Herculanus Heriadi dan dihadiri Bupati Landak Karolin Margret Natasa, para anggota dewan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).


Advertisement

Bupati Karolin menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dalam menetapkan dua raperda tersebut. Menurutnya, penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dilakukan mengikuti dinamika nasional, termasuk perubahan jumlah kementerian dan lembaga di pusat.

“Ada penggabungan dan pemisahan OPD sesuai kebutuhan tugas dan beban kerja. Setelah penetapan, kita akan membuka lowongan untuk mengisi jabatan pimpinan OPD baru maupun yang kosong akibat penyesuaian,” ujar Karolin.

Terkait RPJMD 2025–2029, Karolin menegaskan bahwa rencana pembangunan daerah telah diselaraskan dengan visi nasional dan provinsi, termasuk program Nawacita Presiden serta prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. “Sesuai instruksi Mendagri, pemerintah daerah wajib mendukung program strategis nasional. Meski ruang kreasi daerah terbatas, kami berkomitmen memastikan program prioritas sampai ke masyarakat,” kata Karolin.

Advertisement

Herculanus Heriadi menambahkan, RPJMD harus diajukan ke Gubernur Kalbar paling lambat minggu ketiga bulan ini untuk evaluasi. Ia juga mengungkapkan adanya penambahan dua OPD baru guna mendukung visi dan misi kepala daerah secara optimal. (arf)

Advertisement

Artikel Terkait

Nilai JDIH DPRD Landak dan Pontianak Rendah, Kemenkum Kalbar Turun Tangan Benahi Sistem

Nilai JDIH DPRD Landak dan Pontianak Rendah, Kemenkum Kalbar Turun Tangan Benahi Sistem

Kanwil Kemenkum Kalbar benahi pengelolaan JDIH DPRD Landak dan Pontianak yang nilainya masih rendah.

Satono Minta Perangkat Daerah Sambas Perkuat Sinergi, Program Pembangunan Harus Tepat Sasaran

Satono Minta Perangkat Daerah Sambas Perkuat Sinergi, Program Pembangunan Harus Tepat Sasaran

Bupati Sambas Satono meminta seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi agar program pembangunan tepat sasaran dan bermanfaat.

Realisasi Anggaran Pemkab Sintang Triwulan III 2026 Terungkap, Satu OPD Baru Capai 19 Persen

Realisasi Anggaran Pemkab Sintang Triwulan III 2026 Terungkap, Satu OPD Baru Capai 19 Persen

Realisasi anggaran Pemkab Sintang Triwulan III 2026 terungkap, satu OPD baru menyerap 19 persen akibat kendala aplikasi SIPD.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer