PONTIANAK POST - Fenomena “keep” atau menahan tempat di ruang publik belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
Mulai dari orang yang berdiri di lahan parkir untuk “mengamankan” tempat hingga menandai kursi di foodcourt dengan tisu atau barang pribadi.
Di tengah padatnya aktivitas masyarakat di ruang publik, persoalan berbagi fasilitas bersama ternyata masih menjadi tantangan. Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah praktik “keep” tempat yang memicu perdebatan soal etika dan keadilan sosial.
Baca Juga: Dosen Unair Nilai Rokok di Ruang Publik Ganggu Hak Nonperokok
Dilansir dari Jawapos, profesional public speaker & trainer Hearty Service, A.S. Mayangsari, menilai bahwa tindakan menahan tempat tanpa kehadiran nyata pada dasarnya berpotensi merugikan orang lain yang siap menggunakan fasilitas tersebut.
Ruang Publik Bukan untuk Diklaim Sepihak
Ketika seseorang berdiri di area parkir tanpa kendaraan atau meninggalkan barang di kursi untuk menahan tempat, secara tidak langsung ia telah membatasi akses orang lain terhadap fasilitas bersama.
Meski perilaku itu dapat dipahami dari sisi psikologis sebagai upaya mengamankan sumber daya yang dianggap terbatas, menurut Mayangsari hal tersebut tidak otomatis dapat dibenarkan.
“Ruang publik adalah shared resource, milik bersama, bukan milik yang bisa diklaim secara sepihak,” ujarnya.
Batas Wajar Menahan Tempat
Mayangsari menjelaskan bahwa tidak semua praktik “keep” dapat langsung dianggap salah. Ada sejumlah kondisi yang masih dapat ditoleransi.
“Masih dianggap wajar dalam konteks terbatas, misalnya hanya sebentar saat mengambil makanan, atau ketika kondisi tidak ramai sehingga tidak mengganggu orang lain,” jelasnya.
Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang menentukan batas etika tindakan tersebut, yakni kondisi, durasi, dan kehadiran nyata.
