alexametrics
34 C
Pontianak
Friday, September 30, 2022

Kick-off GNPIP Kalbar: Bersinergi Kendalikan Inflasi Pangan

PONTIANAK – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menggelar Kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), di Aula Keriang Bandong, Gedung KPw BI Prov. Kalimantan Barat, Senin (19/9). Hadir Gubernur Kalbar, bupati/wali kota, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta pemangku kepentingan terkait.

Kepala KPw BI Kalbar Agus Chusaini menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi antara BI dengan pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait dalam mengatasi inflasi.

Agus menyebut, tren kenaikan inflasi global saat ini disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan energi akibat perang Rusia-Ukraina.

 

“Negara-negara lain di dunia mengalami inflasi yang tinggi. Kita bersyukur inflasinya tergolong rendah. Tetapi kita harus waspada, penyesuaian harga BBM bersubsidi pada bulan ini bisa mendorong kenaikan harga barang lainnya. Semoga inflasi pada tahun ini tidak lebih tinggi dari angka lima persen,” ujarnya.

Selain itu, kata Agus, upaya pengendalian inflasi perlu diperkuat dengan mencermati dampak rambatan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan efektivitas subsidi penyangga sosial. Langkah ini penting dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat.

Baca Juga :  DPRD Sahkan Raperda APBD Ketapang 2021

Oleh sebab itu, GNPIP diluncurkan. GNPIP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2022. Programnya mencakup beberapa aspek, termasuk peningkatan produksi, pemetaan produksi dan permintaan yang lebih baik, penguatan distribusi melalui kerjasama antar daerah, operasi pasar, dan peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian inflasi pangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam arahannya menyampaikan langkah pengendalian inflasi yang dapat ditempuh, antara lain memperluas kerja sama antar daerah dan melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga.

Pemerintah Pusat sendiri telah menginstruksikan Pemda baik tingkat I maupun tingkat II agar menyisihkan dua persen Dana Alokasi Umum untuk kegiatan pengendalian inflasi. “Dari dana tersebut kita adakan pasar murah, operasi pasar, bantuan sosial, dan lain-lain,” katanya.

Baca Juga :  Mempawah Raih Opini WTP Lima Tahun Berturut

Sutarmidji juga meminta bupati dan wali kota yang daerahnya rawan bencana untuk cepat tanggap dalam mengajukan bantuan beras. Lantaran bila pasokan beras kurang di daerah tersebut, maka berpotensi terjadi inflasi. “Beras itu paling besar bobotnya dalam penghitungan inflasi,” imbuhnya.

Dia juga meminta kepala dinas terkait memperhatikan sejumlah komoditas yang berkaitan dengan kekhasan kuliner masyarakat di masing-masing daerah. “Misalnya di Singkawang dan Pontianak, menu kwetiau, bakso, dan lain-lain itu harus pakai sawi keriting. Tentu harus dijaga agar pasokannya cukup,” sebutnya.

Sejauh ini, Sutarmidji menilai inflasi dari komoditas pangan di Kalbar masih terkendali dengan baik. Sekarang, Kalbar sudah swasembada beras dimana jumlah produksi melebihi kebutuhan masyarakat. Bahkan, Kota Pontianak mendapat penghargaan TPID Kabupaten/Kota Terbaik Wilayah Kalimantan dan Kabupaten Landak mendapat penghargaan TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Wilayah Kalimantan. (ars)

PONTIANAK – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menggelar Kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), di Aula Keriang Bandong, Gedung KPw BI Prov. Kalimantan Barat, Senin (19/9). Hadir Gubernur Kalbar, bupati/wali kota, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta pemangku kepentingan terkait.

Kepala KPw BI Kalbar Agus Chusaini menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi antara BI dengan pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait dalam mengatasi inflasi.

Agus menyebut, tren kenaikan inflasi global saat ini disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan energi akibat perang Rusia-Ukraina.

 

“Negara-negara lain di dunia mengalami inflasi yang tinggi. Kita bersyukur inflasinya tergolong rendah. Tetapi kita harus waspada, penyesuaian harga BBM bersubsidi pada bulan ini bisa mendorong kenaikan harga barang lainnya. Semoga inflasi pada tahun ini tidak lebih tinggi dari angka lima persen,” ujarnya.

Selain itu, kata Agus, upaya pengendalian inflasi perlu diperkuat dengan mencermati dampak rambatan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan efektivitas subsidi penyangga sosial. Langkah ini penting dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat.

Baca Juga :  Perkumpulan Masyarakat  Pasar Gunung Rayakan Imlek di Masa Pandemi

Oleh sebab itu, GNPIP diluncurkan. GNPIP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2022. Programnya mencakup beberapa aspek, termasuk peningkatan produksi, pemetaan produksi dan permintaan yang lebih baik, penguatan distribusi melalui kerjasama antar daerah, operasi pasar, dan peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian inflasi pangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam arahannya menyampaikan langkah pengendalian inflasi yang dapat ditempuh, antara lain memperluas kerja sama antar daerah dan melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga.

Pemerintah Pusat sendiri telah menginstruksikan Pemda baik tingkat I maupun tingkat II agar menyisihkan dua persen Dana Alokasi Umum untuk kegiatan pengendalian inflasi. “Dari dana tersebut kita adakan pasar murah, operasi pasar, bantuan sosial, dan lain-lain,” katanya.

Baca Juga :  DPRD Sahkan Raperda APBD Ketapang 2021

Sutarmidji juga meminta bupati dan wali kota yang daerahnya rawan bencana untuk cepat tanggap dalam mengajukan bantuan beras. Lantaran bila pasokan beras kurang di daerah tersebut, maka berpotensi terjadi inflasi. “Beras itu paling besar bobotnya dalam penghitungan inflasi,” imbuhnya.

Dia juga meminta kepala dinas terkait memperhatikan sejumlah komoditas yang berkaitan dengan kekhasan kuliner masyarakat di masing-masing daerah. “Misalnya di Singkawang dan Pontianak, menu kwetiau, bakso, dan lain-lain itu harus pakai sawi keriting. Tentu harus dijaga agar pasokannya cukup,” sebutnya.

Sejauh ini, Sutarmidji menilai inflasi dari komoditas pangan di Kalbar masih terkendali dengan baik. Sekarang, Kalbar sudah swasembada beras dimana jumlah produksi melebihi kebutuhan masyarakat. Bahkan, Kota Pontianak mendapat penghargaan TPID Kabupaten/Kota Terbaik Wilayah Kalimantan dan Kabupaten Landak mendapat penghargaan TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Wilayah Kalimantan. (ars)

Most Read

Artikel Terbaru

/