alexametrics
23 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2020

PONTIANAK – Rapat Paripurna tentang penyampaian rekomendasi DPRD Kota Pontianak terhadap LKPJ Wali Kota Pontianak tahun anggaran 2020 telah dilakukan, Kamis (29/4). Dari rapat tersebut ada banyak rekomendasi pihak legislatif untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, M Arif mengatakan, rapat paripurna ini sebagai tindaklanjut Tim Pansus DPRD tentang LKPJ Wali Kota Pontianak tahun anggaran 2020. Secara keseluruhan, ada sejumlah masukan dari pihaknya (DPRD) untuk ditindaklanjuti pemkot.

Beberapa catatan hasil rapat bersama para pakar, ditemukan bahwa IPM Kota Pontianak masih rendah yaitu urutan kelima se-Pulau Kalimantan. Ke depan, capaian IPM ini dinilai harus ditingkatkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak dan Dinas Kesehatan sebagai ujung tombak peningkatan IPM diminta segera menindaklanjuti hal ini.

Baca Juga :  Pertanyakan Nasib Siduk-Teluk Batang
TANDA TANGAN: Para Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak dan Wakil Wali Kota Pontianak menandatangani laporan rekomendasi LKPJ.

Kemudian persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diakui semenjak Covid-19 menghantam terdapat penurunan. Sumber-sumber PAD yang menjadi sektor unggulan, seperti pajak hotel restoran dan hiburan kini sedikit lesu. “Mudah-mudahan tahun depan Covid-19 bisa segera hilang di Pontianak. Dengan demikian pajak yang menjadi potensi dapat kembali normal,” ujarnya.

Lebih dalam ia melanjutkan, akibat Covid-19, mau tak mau Pemkot Pontianak melakukan refocusing anggaran di tiap SOPD. Akibatnya, ada banyak program yang telah direncanakan pada tahun ini tidak bisa berjalan. Diharapkan di anggaran perubahan terdapat pengalihan sehingga pelaksanaan program yang menjadi rencana pada tahun ini bisa dianggarkan kembali.

Persoalan sosial yang muncul akibat Covid-19 juga turut menjadi masalah. Angka pengangguran naik. Ia pun berharap dinas terkait memiliki formula untuk menurunkan angka pengangguran di Pontianak.

Baca Juga :  Polda-DPRD Sepakat Jaga Alam di Kalbar
PARIPURNA: Para anggota DPRD Kota Pontianak menghadiri rapat paripurna rekomendasi dewan terhadap LKPJ Wali Kota Pontianak tahun anggaran 2020.

Sementara dalam upaya memutus mata rantai Covid-19, tambah dia, penambahan anggaran untuk vaksinasi pada tahun ini dinaikkan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang menjadi ujung tombak penanganan Covid-19 diminta melakukan terobosan agar Covid-19 bisa benar-benar lepas dari Kota Pontianak.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menerangkan hasil Pansus LKPJ 2020 oleh DPRD Kota Pontianak akan ditindaklanjuti Wali Kota Pontianak beserta jajaran. “Kami akan kawal semua rekomendasi yang disampaikan. Hasil pansus ini akan dijadikan sebagai dasar ketika mengambil keputusan,” tutupnya. (iza)

PONTIANAK – Rapat Paripurna tentang penyampaian rekomendasi DPRD Kota Pontianak terhadap LKPJ Wali Kota Pontianak tahun anggaran 2020 telah dilakukan, Kamis (29/4). Dari rapat tersebut ada banyak rekomendasi pihak legislatif untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, M Arif mengatakan, rapat paripurna ini sebagai tindaklanjut Tim Pansus DPRD tentang LKPJ Wali Kota Pontianak tahun anggaran 2020. Secara keseluruhan, ada sejumlah masukan dari pihaknya (DPRD) untuk ditindaklanjuti pemkot.

Beberapa catatan hasil rapat bersama para pakar, ditemukan bahwa IPM Kota Pontianak masih rendah yaitu urutan kelima se-Pulau Kalimantan. Ke depan, capaian IPM ini dinilai harus ditingkatkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak dan Dinas Kesehatan sebagai ujung tombak peningkatan IPM diminta segera menindaklanjuti hal ini.

Baca Juga :  Peningkatan Perekonomian di Tengah Pandemi Jadi Sorotan
TANDA TANGAN: Para Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak dan Wakil Wali Kota Pontianak menandatangani laporan rekomendasi LKPJ.

Kemudian persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diakui semenjak Covid-19 menghantam terdapat penurunan. Sumber-sumber PAD yang menjadi sektor unggulan, seperti pajak hotel restoran dan hiburan kini sedikit lesu. “Mudah-mudahan tahun depan Covid-19 bisa segera hilang di Pontianak. Dengan demikian pajak yang menjadi potensi dapat kembali normal,” ujarnya.

Lebih dalam ia melanjutkan, akibat Covid-19, mau tak mau Pemkot Pontianak melakukan refocusing anggaran di tiap SOPD. Akibatnya, ada banyak program yang telah direncanakan pada tahun ini tidak bisa berjalan. Diharapkan di anggaran perubahan terdapat pengalihan sehingga pelaksanaan program yang menjadi rencana pada tahun ini bisa dianggarkan kembali.

Persoalan sosial yang muncul akibat Covid-19 juga turut menjadi masalah. Angka pengangguran naik. Ia pun berharap dinas terkait memiliki formula untuk menurunkan angka pengangguran di Pontianak.

Baca Juga :  Pertanyakan Nasib Siduk-Teluk Batang
PARIPURNA: Para anggota DPRD Kota Pontianak menghadiri rapat paripurna rekomendasi dewan terhadap LKPJ Wali Kota Pontianak tahun anggaran 2020.

Sementara dalam upaya memutus mata rantai Covid-19, tambah dia, penambahan anggaran untuk vaksinasi pada tahun ini dinaikkan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang menjadi ujung tombak penanganan Covid-19 diminta melakukan terobosan agar Covid-19 bisa benar-benar lepas dari Kota Pontianak.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menerangkan hasil Pansus LKPJ 2020 oleh DPRD Kota Pontianak akan ditindaklanjuti Wali Kota Pontianak beserta jajaran. “Kami akan kawal semua rekomendasi yang disampaikan. Hasil pansus ini akan dijadikan sebagai dasar ketika mengambil keputusan,” tutupnya. (iza)

Most Read

Artikel Terbaru

/