Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hadapi Kemarau dan Karhutla, DAD Mempawah Gelar Ritual Bapinta’ Ujatn ka Jubata Minta Hujan

W
Wabup Mempawah prosesi ritual bapinta
Wabup Mempawah prosesi ritual bapinta' ujatn yang dilaksanakan masyarakat adat suku dayak di Kabupaten Mempawah.

Advertisement

PONTIANAK POST - Dewan Adat Dayak (DAD) dan Ketimanggongan se-Kabupaten Mempawah menggelar ritual adat Bapinta’ Ujatn ka Jubata sebagai ikhtiar menghadapi kemarau panjang dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ritual meminta turunnya hujan itu dilaksanakan di Panyugu Nek Aban, Dusun Dandang, Desa Kecurit, Kecamatan Toho, Senin (7/9).

Ketua DAD Kabupaten Mempawah, Adrianus, mengatakan ritual tersebut merupakan bentuk doa masyarakat Dayak kepada Jubata agar hujan segera turun dan membantu memadamkan karhutla.

“Inti dari ritual ini adalah bentuk doa masyarakat Dayak kepada Jubata agar diturunkan hujan untuk memadamkan karhutla di wilayah Kabupaten Mempawah,” jelasnya.

Ritual tersebut turut dihadiri Wakapolres Mempawah Kompol Reynaldi Guzel, Ketua DAD Mempawah Adrianus, para Timanggong se-Kabupaten Mempawah, Forkopimcam, camat, kepala desa, masyarakat adat Dayak serta tamu undangan lainnya. Menurut Adrianus, Bapinta’ Ujatn ka Jubata merupakan ritual yang kerap dilaksanakan masyarakat Dayak, terutama setelah masa tanam maupun ketika terjadi kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan.

Panyugu Nek Aban dipilih sebagai lokasi ritual karena dipercaya sebagai tempat sakral oleh masyarakat adat. “Di Payugu Nek Aban ini, masyarakat adat meyakini bahwa apa yang mereka lakukan selalu direstui Jubata. Dan Panyugu Nek Aban ini sudah ada sejak 1929 dan dianggap tepat yang baik untuk bepinta (meminta),” bebernya.

Advertisement

Dalam kesempatan itu, DAD Kabupaten Mempawah juga menyampaikan sejumlah sikap dan tuntutan kepada pemerintah terkait bencana karhutla di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Mempawah.

Adrianus meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Selain itu, pemerintah diminta memperhatikan izin konsesi yang bermasalah, terutama perusahaan perkebunan yang hak guna usahanya (HGU) telah habis atau melakukan pelanggaran yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan karhutla.

“Pertama, kami berharap agar bencana karhutla ini ditetapkan statusnya menjadi bencana nasional,” tegasnya.

DAD juga meminta pemerintah melakukan pemulihan kawasan terdampak karhutla dengan menanam tanaman khas Kalimantan serta segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

“Berikutnya, kami minta pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap bencana karhutla dengan menanam tanaman khas Kalimantan. Terakhir, kita mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU masyarakat adat,” pungkasnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Belanja APBD Perubahan Kalbar Naik Jadi Rp6,21 Triliun, Penanganan Karhutla Diperkuat

Belanja APBD Perubahan Kalbar Naik Jadi Rp6,21 Triliun, Penanganan Karhutla Diperkuat

Belanja APBD Perubahan Kalbar 2026 naik menjadi Rp6,21 triliun untuk memperkuat pelayanan publik dan penanganan karhutla.

Tiga Perusahaan Diselidiki Terkait Karhutla, Pemkab Landak Perketat Pengawasan

Tiga Perusahaan Diselidiki Terkait Karhutla, Pemkab Landak Perketat Pengawasan

Pemkab Landak menyelidiki tiga perusahaan terkait karhutla dan memperketat pengawasan lahan HGU selama musim kemarau.

Terdampak Asap Karhutla, Warga Sintang Bisa Datang ke Posko Kesehatan untuk Atasi Gangguan Pernapasa

Terdampak Asap Karhutla, Warga Sintang Bisa Datang ke Posko Kesehatan untuk Atasi Gangguan Pernapasa

Warga Sintang terdampak asap Karhutla bisa mendapat layanan kesehatan di sejumlah posko, termasuk bagi yang mengalami sesak napas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer