Bupati Mempawah Tekankan Optimalisasi PAD dalam Pembahasan Perubahan APBD 2026
PONTIANAK POST – Bupati Mempawah, Erlina menegaskan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian struktur anggaran dan defisit, serta pengalokasian anggaran program prioritas menjadi perhatian serius Pemkab Mempawah dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Erlina dalam rapat paripurna DPRD Mempawah dengan agenda jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Mempawah terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, kemarin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Mempawah Safruddin dan dihadiri Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi Burdadi, jajaran kepala OPD, staf ahli, para asisten, serta Wakil Ketua DPRD Mempawah Darwis dan Riduan HM Yusuf beserta anggota DPRD.
Mengawali jawabannya, Erlina menyampaikan apresiasi atas perhatian, pandangan, saran dan kritik konstruktif yang disampaikan pimpinan, anggota DPRD dan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mempawah.
Baca Juga: Awan Mulai Bermunculan, OMC Dioptimalkan hingga 24 September Padamkan Karhutla
“Segala masukan, saran, dan kritik yang bersifat membangun akan menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Mempawah di masa yang akan datang,” kata Erlina.
Menurutnya, selain peningkatan PAD, Pemkab Mempawah juga memberikan perhatian terhadap penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta peningkatan kinerja layanan publik.
“Berkaitan dengan peningkatan PAD, penyesuaian struktur anggaran dan defisit, serta pengalokasian anggaran pada program-program prioritas menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.
Erlina menegaskan berbagai kritik, saran dan masukan fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2026. Hal tersebut diharapkan dapat memastikan kebijakan anggaran mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung harmonis dan lancar serta diselesaikan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Apabila masih terdapat pertanyaan, saran, dan pendapat dari fraksi-fraksi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, kiranya dapat kita bahas bersama pada rapat-rapat selanjutnya,” pungkasnya. (wah)
