alexametrics
26 C
Pontianak
Saturday, July 2, 2022

Ke Depan, Daerah Hanya Rasakan Dampaknya

PONTIANAK–Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Batubara dengan titik kewenangan berada di tangan Pempus (Pemerintah Pusat). Dampaknya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merevisi dengan menutup Dinas ESDM dalam pembentukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kalbar.

Mad Nawir Panitia Khusus OPD menyebutkan bahwa sebagian wakil rakyat tidak setuju dan sudah menyampaikan ketika melakukan pembahasan belum lama ini. “Jujur, saya pribadi kurang sependapat direvisinya Dinas ESDM. Sebab, Kalbar memiliki banyak Sumber Daya Alam (SDA) melimpah,” ungkapnya kemarin.

Menurut Nawir, peralihan kewenangan dari daerah ke pusat jelas akan membawa konsekuensi merugikan daerah. Bagi, pengusaha tambang di daerah, cukup merepotkan dalam pengurusan adminitrasi perizinan. “Ini bisa kontrakproduktif. Daerah punya sumber alam tetapi pusat menenetukan kewenangan perizinan kepada siapa,” ucapnya.

Baca Juga :  Penghapusan Tenaga Honorer sebagai Pelaksanaan Undang-Undang

Di sisi lain, dia mengkhawatirkan bahwa sumber alam yang ada di daerah justru tidak terlalu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang ada dengan aturan undang-undang tersebut, kekayaan daerah terancam dikeruk habis-habisan. “Lihat bagaimana kasus banjir besar di Kalsel. Warga di sana merasakan dampaknya sampai hari ini karena rendaman air,” ucapnya.

Politisi PPP Kalbar ini berharap kebijakan sumber daya alam di daerah dapat memberikan dampak berupa kesejahteraan kepada rakyat Kalbar dan bukan sebaliknya. Maka dari itu, diapun berharap pempus memikirkan kembali keberadaan sumber alam Kalbar dengan mempertimbangkan UU tentang Minerba dan Batubara.(den)

PONTIANAK–Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Batubara dengan titik kewenangan berada di tangan Pempus (Pemerintah Pusat). Dampaknya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merevisi dengan menutup Dinas ESDM dalam pembentukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kalbar.

Mad Nawir Panitia Khusus OPD menyebutkan bahwa sebagian wakil rakyat tidak setuju dan sudah menyampaikan ketika melakukan pembahasan belum lama ini. “Jujur, saya pribadi kurang sependapat direvisinya Dinas ESDM. Sebab, Kalbar memiliki banyak Sumber Daya Alam (SDA) melimpah,” ungkapnya kemarin.

Menurut Nawir, peralihan kewenangan dari daerah ke pusat jelas akan membawa konsekuensi merugikan daerah. Bagi, pengusaha tambang di daerah, cukup merepotkan dalam pengurusan adminitrasi perizinan. “Ini bisa kontrakproduktif. Daerah punya sumber alam tetapi pusat menenetukan kewenangan perizinan kepada siapa,” ucapnya.

Baca Juga :  Norsan Ajak Semua Saling Menghormati

Di sisi lain, dia mengkhawatirkan bahwa sumber alam yang ada di daerah justru tidak terlalu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang ada dengan aturan undang-undang tersebut, kekayaan daerah terancam dikeruk habis-habisan. “Lihat bagaimana kasus banjir besar di Kalsel. Warga di sana merasakan dampaknya sampai hari ini karena rendaman air,” ucapnya.

Politisi PPP Kalbar ini berharap kebijakan sumber daya alam di daerah dapat memberikan dampak berupa kesejahteraan kepada rakyat Kalbar dan bukan sebaliknya. Maka dari itu, diapun berharap pempus memikirkan kembali keberadaan sumber alam Kalbar dengan mempertimbangkan UU tentang Minerba dan Batubara.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/