alexametrics
31 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

Aliansi Mahasiswa Seruduk Dewan Kalbar

PONTIANAK—Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat Menggugat mendatangi Kantor DPRD Kalbar, Selasa(30/6). Masa yang diprediksi berjumlah ratusan orang ini menyampaikan beberapa tuntutan ke wakil rakyat. Mulai dari permintaan menghentikan pembahasan RUU HIP, revisi UU Minerba sampai ke masalah Pendidikan Perguruan Tinggi di Kalbar.

Uliz Azmi, Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Mahasiswa Kalbar Menggugat menyebutkan bahwa tuntutan aliansia mahasiwa yang terutama adalah masalah pendidikan secara kolektif, persoalan kebangsaan, UU minerba di Kalbar , RUU HIP termasuk kasus hukum Novel Baswendan yang tidak sesuai fakta hukum.

“Hasilnya setelah dengar pendapat dengan beberapa perwakilan mahasiwa, Dewan Kalbar sendiri akan memfasilitasi terutama soal pendidikan. Minggu depan sepertinya akan tatap muka dengan Gubernur, Rektor dan Stackholder lainnya,” ucap dia.

Baca Juga :  Orientasi Tata Laksana Gizi Buruk Bagi Puskesmas

Di Bidang Pendidikan sendiri, dari sudut pandang aliansi mahasiswa sedang terjadi degradasi. Artinyah pendidikan di perguruan tinggi yang semula dapat dirasakan secara langsung, namun hari ini tidak dapat dirasakan langsung. Harusnya akses seperti internet, kuota dan jaringan dengan metode web daring pertemuan harus aman.

“Namun tidak semua fasilitas tersebut mampu diakomodir mahasiswa. Tidak memadai. Tak semua mahasiswa punya. Bahkkan adik-adik di tingkat SMA/SMP juga tidak maksimal belajar. Sedikit memberi gambar sejak Covid-19 bahwa Pendidikan di Kalbar sekarang sedang tidak baik-baik,” jelasnya.

Martinus Sudarno, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kalbar satu diantara wakil rakyat yang menerima perwakilan mahasiswa menyebutkan bahwa  hasil dialog dari ruangan Meranti banyak menyoroti masalah kependidikan di Kalbar. Harus diakui kondisi pendidikan pada saat pandemi Covid-19, menjadi kekalutan tersendiri.

Baca Juga :  Bahas APBDP 2020 Lebih Awal

Di sisi lain juga disinggung bagaimana bantuan mahasiswa di luar Kalbar yang masih bertahan. Ditemukan fakta tersendiri bahwa ada mahasiswa menerima dan tidak menerima bantuan terdampak Covid-19.

”Kami temukan. Saya mendapat banyak pengaduan khususnya mahasiswa yang belajar di Pulau Jawa sudah mendaftar dan melengkapi semua persyaratan tetapi ada yang menerima dan tidak menerima,” ucapnya.(den)

PONTIANAK—Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat Menggugat mendatangi Kantor DPRD Kalbar, Selasa(30/6). Masa yang diprediksi berjumlah ratusan orang ini menyampaikan beberapa tuntutan ke wakil rakyat. Mulai dari permintaan menghentikan pembahasan RUU HIP, revisi UU Minerba sampai ke masalah Pendidikan Perguruan Tinggi di Kalbar.

Uliz Azmi, Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Mahasiswa Kalbar Menggugat menyebutkan bahwa tuntutan aliansia mahasiwa yang terutama adalah masalah pendidikan secara kolektif, persoalan kebangsaan, UU minerba di Kalbar , RUU HIP termasuk kasus hukum Novel Baswendan yang tidak sesuai fakta hukum.

“Hasilnya setelah dengar pendapat dengan beberapa perwakilan mahasiwa, Dewan Kalbar sendiri akan memfasilitasi terutama soal pendidikan. Minggu depan sepertinya akan tatap muka dengan Gubernur, Rektor dan Stackholder lainnya,” ucap dia.

Baca Juga :  Kembangkan Benih Nila Unggul untuk Pembudidaya Ikan

Di Bidang Pendidikan sendiri, dari sudut pandang aliansi mahasiswa sedang terjadi degradasi. Artinyah pendidikan di perguruan tinggi yang semula dapat dirasakan secara langsung, namun hari ini tidak dapat dirasakan langsung. Harusnya akses seperti internet, kuota dan jaringan dengan metode web daring pertemuan harus aman.

“Namun tidak semua fasilitas tersebut mampu diakomodir mahasiswa. Tidak memadai. Tak semua mahasiswa punya. Bahkkan adik-adik di tingkat SMA/SMP juga tidak maksimal belajar. Sedikit memberi gambar sejak Covid-19 bahwa Pendidikan di Kalbar sekarang sedang tidak baik-baik,” jelasnya.

Martinus Sudarno, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kalbar satu diantara wakil rakyat yang menerima perwakilan mahasiswa menyebutkan bahwa  hasil dialog dari ruangan Meranti banyak menyoroti masalah kependidikan di Kalbar. Harus diakui kondisi pendidikan pada saat pandemi Covid-19, menjadi kekalutan tersendiri.

Baca Juga :  Usulkan Temajuk jadi Geowisata Menggunakan Konsep Pentahelix 

Di sisi lain juga disinggung bagaimana bantuan mahasiswa di luar Kalbar yang masih bertahan. Ditemukan fakta tersendiri bahwa ada mahasiswa menerima dan tidak menerima bantuan terdampak Covid-19.

”Kami temukan. Saya mendapat banyak pengaduan khususnya mahasiswa yang belajar di Pulau Jawa sudah mendaftar dan melengkapi semua persyaratan tetapi ada yang menerima dan tidak menerima,” ucapnya.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/