alexametrics
26 C
Pontianak
Saturday, May 28, 2022

Insentif Nakes Semester Pertama Sudah Dibayar

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu mengatakan pembayaran insentif tenaga kesehatan sudah dilakukan. Pembayaran itu untuk semester pertama atau hingga Juni tahun 2021.

Ia menjelaskan insentif yang diterima tenaga kesehatan beragam. Sesuai dengan jumlah pasien Covid-19 yang ditangani. Sementara jumlah yang sudah dibayarkan saat ini sebesar Rp6,9 miliar. Jumlah itu untuk pembayaran hingga Juni 2021.

Sedangkan yang dialokasi untuk pembayaran insentif pada satu tahun anggaran sebesar Rp19 miliar. Saat ini tiga bulan pada semester kedua yang belum dibayarkan. Juli, Agustus dan September. “Untuk semester kedua tahun 2021, pembayaran insentif tenaga kesehatan sedang berproses,” kata Sidiq di Pontianak, kemarin.

Ia memastikan tidak ada lagi kendala dalam pembayaran insentif tenaga kesehatan. Keterlambatan pembayaran sebelumnya itu disebutkan Sidiq, karena dua faktor. Pertama dari petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan tentang pembayaran insentif yang baru keluar pada April 2021.

Sementara alokasi pembayaran insentif itu bersumber dari anggaran pada refocusing. Dana itu baru siap dialokasikan setelah adanya petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan terkait pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan.

Baca Juga :  APBD Melawi dan Mempawah Kembali Telat; Bukti Kisruh Eksekutif-Legislatif

Faktor lainnya karena meningkatkan kasus Covid-19 di Kota Pontianak. Mulai dari Bulan Mei, Juni hingga Juli 2021. Peningkatan kasus itu membuat Pontianak masuk dalam zona merah dan PPKM level IV.

“Peningkatan kasus itu membuat tenaga kesehatan terkonsentrasi pada pelayanan sehingga belum memberikan pertanggungjawaban. Selesai itu baru kemudian dibayarkan,” jelas Sidiq.

Kemudian pembayaran itu juga disesuaikan dengan jumlah pasien yang ditangani tenaga kesehatan. “Jadi tidak ada kendala karena sudah dianggarkan. Pembayaran tergantung beban kerja dan sesuai jumlah pasien,” imbuhnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kalbar, Haryanto berharap pembayaran insentif tenaga kesehatan tepat waktu. Hal ini mengingatkan resiko yang dihadapi tenaga kesehatan saat menangani pasien yang terkonfirmasi positif.

“Bisa bayangkan tenaga kesehatan, taruhannya nyawa, sehingga insentif itu diharapkan bisa tepat waktu,” ujar Haryanto.

Ia melanjutkan dirinya pernah berkomunikasi ke DPD PPNI se-Kalimantan Barat terkait insentif. Hasil yang didapat sebagian besar insentif tenaga kesehatan sudah dibayarkan. Terkecuali di Kota Pontianak. Pembayaran sempat mengalami keterlambatan.

“Pembayaran semester pertama sudah dilakukan. Selanjutnya saat ini pada semester kedua untuk tenaga kesehatan di Kota Pontianak,” jelasnya.

Baca Juga :  Nikmati Layanan Listrik Premium Daya 3.465 kVA, Gaia Bumi Raya Citi Mall Siap Beroperasi Diawal Tahun 2021

Ia melanjutkan keterlambatan pembayaran pada penghitungan menggunakan sistem baru berdasarkan peraturan kementerian keuangan. Perhitungan pembayaran mengacu pada durasi waktu penanganan kesehatan yang dilakukan pada pasien Covid-19.

“Berapa lama tenaga kesehatan itu kontak dengan pasien, sehingga harus spesifik. Karena yang di IGD beda dengan perawatan. Mungkin itu secara teknis,” kata dia. Meski demikian Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 hingga saat ini.

Anggota DPRD Kota Pontianak Zulfidar Zaedar mengatakan keterlambatan pembayaran bisa berkaitan dengan persoalan administratif. “Jika kaitannya administrasi maka tingkatkan kinerjanya karena untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan,” kata Zulfidar. Hal itupun sudah pernah disampaikannya sebagai Ketua Fraksi AKB DPRD kota Pontianak saat memberikan pandangan agar Pemerintah Kota Pontianak melakukan peningkatan kinerja mengingatkan penyerapan dana Covid-19 baru 38 persen.

Ia berharap Pemerintah Kota Pontianak mengevaluasi kinerjanya berkaitan dengan adanya teguran Menteri Dalam Negeri karena belum membayar insentif tenaga kesehatan. “Koreksi atau teguran untuk meningkatkan kembali kinerjanya,” pungkasnya. (mse)

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu mengatakan pembayaran insentif tenaga kesehatan sudah dilakukan. Pembayaran itu untuk semester pertama atau hingga Juni tahun 2021.

Ia menjelaskan insentif yang diterima tenaga kesehatan beragam. Sesuai dengan jumlah pasien Covid-19 yang ditangani. Sementara jumlah yang sudah dibayarkan saat ini sebesar Rp6,9 miliar. Jumlah itu untuk pembayaran hingga Juni 2021.

Sedangkan yang dialokasi untuk pembayaran insentif pada satu tahun anggaran sebesar Rp19 miliar. Saat ini tiga bulan pada semester kedua yang belum dibayarkan. Juli, Agustus dan September. “Untuk semester kedua tahun 2021, pembayaran insentif tenaga kesehatan sedang berproses,” kata Sidiq di Pontianak, kemarin.

Ia memastikan tidak ada lagi kendala dalam pembayaran insentif tenaga kesehatan. Keterlambatan pembayaran sebelumnya itu disebutkan Sidiq, karena dua faktor. Pertama dari petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan tentang pembayaran insentif yang baru keluar pada April 2021.

Sementara alokasi pembayaran insentif itu bersumber dari anggaran pada refocusing. Dana itu baru siap dialokasikan setelah adanya petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan terkait pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan.

Baca Juga :  Teror Digital Hantui Aktivis

Faktor lainnya karena meningkatkan kasus Covid-19 di Kota Pontianak. Mulai dari Bulan Mei, Juni hingga Juli 2021. Peningkatan kasus itu membuat Pontianak masuk dalam zona merah dan PPKM level IV.

“Peningkatan kasus itu membuat tenaga kesehatan terkonsentrasi pada pelayanan sehingga belum memberikan pertanggungjawaban. Selesai itu baru kemudian dibayarkan,” jelas Sidiq.

Kemudian pembayaran itu juga disesuaikan dengan jumlah pasien yang ditangani tenaga kesehatan. “Jadi tidak ada kendala karena sudah dianggarkan. Pembayaran tergantung beban kerja dan sesuai jumlah pasien,” imbuhnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kalbar, Haryanto berharap pembayaran insentif tenaga kesehatan tepat waktu. Hal ini mengingatkan resiko yang dihadapi tenaga kesehatan saat menangani pasien yang terkonfirmasi positif.

“Bisa bayangkan tenaga kesehatan, taruhannya nyawa, sehingga insentif itu diharapkan bisa tepat waktu,” ujar Haryanto.

Ia melanjutkan dirinya pernah berkomunikasi ke DPD PPNI se-Kalimantan Barat terkait insentif. Hasil yang didapat sebagian besar insentif tenaga kesehatan sudah dibayarkan. Terkecuali di Kota Pontianak. Pembayaran sempat mengalami keterlambatan.

“Pembayaran semester pertama sudah dilakukan. Selanjutnya saat ini pada semester kedua untuk tenaga kesehatan di Kota Pontianak,” jelasnya.

Baca Juga :  Alokasikan Dana Buat Tenaga Kesehatan

Ia melanjutkan keterlambatan pembayaran pada penghitungan menggunakan sistem baru berdasarkan peraturan kementerian keuangan. Perhitungan pembayaran mengacu pada durasi waktu penanganan kesehatan yang dilakukan pada pasien Covid-19.

“Berapa lama tenaga kesehatan itu kontak dengan pasien, sehingga harus spesifik. Karena yang di IGD beda dengan perawatan. Mungkin itu secara teknis,” kata dia. Meski demikian Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 hingga saat ini.

Anggota DPRD Kota Pontianak Zulfidar Zaedar mengatakan keterlambatan pembayaran bisa berkaitan dengan persoalan administratif. “Jika kaitannya administrasi maka tingkatkan kinerjanya karena untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan,” kata Zulfidar. Hal itupun sudah pernah disampaikannya sebagai Ketua Fraksi AKB DPRD kota Pontianak saat memberikan pandangan agar Pemerintah Kota Pontianak melakukan peningkatan kinerja mengingatkan penyerapan dana Covid-19 baru 38 persen.

Ia berharap Pemerintah Kota Pontianak mengevaluasi kinerjanya berkaitan dengan adanya teguran Menteri Dalam Negeri karena belum membayar insentif tenaga kesehatan. “Koreksi atau teguran untuk meningkatkan kembali kinerjanya,” pungkasnya. (mse)

Most Read

Artikel Terbaru

/