alexametrics
26 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

Fasilitas Isolasi PMI di PLBN Membeludak, Karantina Dikembalikan ke Pontianak

PONTIANAK – Kebijakan Menteri Pehubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi agar Pekerja Migaran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dari Sarawak, Malaysia dikarantina di PLBN sempat membuat fasilitas isolasi di sana membeludak. Setelah berjalan selama sepekan, akhirnya PMI kembali dibawa ke Pontianak untuk isolasi.

“Itu sempat jalan satu minggu karantina di sana (PLBN). Setelah kepulangan (Kunker), Menhub langsung memerintahkan untuk dilakukan karantina (PMI) di Entikong serta Aruk, lalu terjadi penumpukan. Mulai tadi malam (Kamis) Satgas penanganan PMI di perbatasan sudah mengirimkan Bus DAMRI untuk menjemput PMI, kemudian dilakukan karantina di Kota Pontianak,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson, Kamis (30/9).

Harisson mengatakan Menhub sempat salah mendapatkan informasi terkait penanganan PMI. Menhub mengira PMI yang pulang dari Malaysia dibawa ke Pontianak tanpa prosedur ketat dan langsung diperbolehkan pulang ke tempat asal masing-masing.

“Dikiranya PMI yang datang dari Malaysia tidak dilakukan PCR dan karantina lalu langsung dipulangkan. Pak Menteri itu salah dalam mendapatkan informasi. Padahal khusus PMI di perbatasan ada Satgas Covid-19 yang menangani dan langsung berada di bawah Pangdam XII Tanjungpura,” katanya.

Baca Juga :  Tanggap dan Sigap Hadapi Bencana

Dalam penanganan PMI selama ini, menurutnya sudah dilaksanakan sesuai prosedur atau ketetapan Satgas Covid-19. Setiap PMI yang datang diminta menunjukkan bukti sudah menjalani tes PCR dari Malaysia. Ketika sudah negatif barulah mereka diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Setelah itu di Indonesia dilakukan lagi tes PCR. Dari hasil tersebut jika ada yang positif maka akan dilakukan karantina di PLBN. Lalu yang negatif langsung dibawa ke Kota Pontianak untuk dilakukan karantina lagi selama delapan hari di BPSDM, LPMP dan tempat lainnya.

“Delapan hari kemudian PMI tersebut akan kembali menjalani tes PCR. Jika sudah menunjukkan hasil negatif baru diperbolehkan pulang. Itu yang selama ini kami lakukan di bawah kendali Panglima Kodam XII Tanjungpura,” jelasnya.

Yang menjadi masalah kemarin, Menhub meminta karantina dilakukan di PLBN baik Aruk maupun Entikong. Padahal Kalbar sebenarnya sudah memiliki pengalaman menjalani hal tersebut. Ketika PMI dikarantina di Aruk dan Entikong, tempat karantina di sana belum memadai. “Pada tempat tersebut PMI ditaruh di hangar dan gudang sehingga bisa terjadi penumpukan karena PMI yang datang dalam satu hari bisa 100 orang. Jika mereka harus menjalani karantina selama delapan hari maka paling tidak tempat karantina tersebut akan diisi 800 hingga 1.000 orang,” paparnya.

Baca Juga :  Dugaan Pungli Tarif Tes PCR di Entikong, Harisson Ancam Lapor Polisi

Itu yang kemudian membuat Kalbar sempat menjadi sorotan karena justru tempat karantina di PLBN menjadi kerumunan. Lalu dianggap rentan terjadi penularan. Untuk itu Gubernur Kalbar dan Panglima Kodam XII Tanjungpura memerintahkan PMI dikarantina di Kota Pontianak dengan fasilitas hotel bintang tiga.

“Ini yang mungkin terjadi miskomunikasi, Pak Menhub tidak menerima informasi yang jelas sehingga meminta untuk karantina dilakukan di Entikong serta Aruk,” ucapnya.

Pihaknya bahkan sempat mengikuti arahan Menhub. Selama sepekan terakhir pelaksanaan karantina di PLBN, ternyata kembali terjadi kepadatan dan kerumunan seperti di awal dulu. “Di sana diketahui air kurang, WC terbatas. Setelah itu Gubernur Kalbar mendapatkan laporan dan meminta kebijakan agar kami bisa kembali melakukan karantina di Kota Pontianak. Menhub akhirnya setuju dan karantina dikembalikan lagi di Pontianak,” pungkasnya.(bar)

PONTIANAK – Kebijakan Menteri Pehubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi agar Pekerja Migaran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dari Sarawak, Malaysia dikarantina di PLBN sempat membuat fasilitas isolasi di sana membeludak. Setelah berjalan selama sepekan, akhirnya PMI kembali dibawa ke Pontianak untuk isolasi.

“Itu sempat jalan satu minggu karantina di sana (PLBN). Setelah kepulangan (Kunker), Menhub langsung memerintahkan untuk dilakukan karantina (PMI) di Entikong serta Aruk, lalu terjadi penumpukan. Mulai tadi malam (Kamis) Satgas penanganan PMI di perbatasan sudah mengirimkan Bus DAMRI untuk menjemput PMI, kemudian dilakukan karantina di Kota Pontianak,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson, Kamis (30/9).

Harisson mengatakan Menhub sempat salah mendapatkan informasi terkait penanganan PMI. Menhub mengira PMI yang pulang dari Malaysia dibawa ke Pontianak tanpa prosedur ketat dan langsung diperbolehkan pulang ke tempat asal masing-masing.

“Dikiranya PMI yang datang dari Malaysia tidak dilakukan PCR dan karantina lalu langsung dipulangkan. Pak Menteri itu salah dalam mendapatkan informasi. Padahal khusus PMI di perbatasan ada Satgas Covid-19 yang menangani dan langsung berada di bawah Pangdam XII Tanjungpura,” katanya.

Baca Juga :  UMKM Tulang Punggung Ekonomi

Dalam penanganan PMI selama ini, menurutnya sudah dilaksanakan sesuai prosedur atau ketetapan Satgas Covid-19. Setiap PMI yang datang diminta menunjukkan bukti sudah menjalani tes PCR dari Malaysia. Ketika sudah negatif barulah mereka diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Setelah itu di Indonesia dilakukan lagi tes PCR. Dari hasil tersebut jika ada yang positif maka akan dilakukan karantina di PLBN. Lalu yang negatif langsung dibawa ke Kota Pontianak untuk dilakukan karantina lagi selama delapan hari di BPSDM, LPMP dan tempat lainnya.

“Delapan hari kemudian PMI tersebut akan kembali menjalani tes PCR. Jika sudah menunjukkan hasil negatif baru diperbolehkan pulang. Itu yang selama ini kami lakukan di bawah kendali Panglima Kodam XII Tanjungpura,” jelasnya.

Yang menjadi masalah kemarin, Menhub meminta karantina dilakukan di PLBN baik Aruk maupun Entikong. Padahal Kalbar sebenarnya sudah memiliki pengalaman menjalani hal tersebut. Ketika PMI dikarantina di Aruk dan Entikong, tempat karantina di sana belum memadai. “Pada tempat tersebut PMI ditaruh di hangar dan gudang sehingga bisa terjadi penumpukan karena PMI yang datang dalam satu hari bisa 100 orang. Jika mereka harus menjalani karantina selama delapan hari maka paling tidak tempat karantina tersebut akan diisi 800 hingga 1.000 orang,” paparnya.

Baca Juga :  Tanggap dan Sigap Hadapi Bencana

Itu yang kemudian membuat Kalbar sempat menjadi sorotan karena justru tempat karantina di PLBN menjadi kerumunan. Lalu dianggap rentan terjadi penularan. Untuk itu Gubernur Kalbar dan Panglima Kodam XII Tanjungpura memerintahkan PMI dikarantina di Kota Pontianak dengan fasilitas hotel bintang tiga.

“Ini yang mungkin terjadi miskomunikasi, Pak Menhub tidak menerima informasi yang jelas sehingga meminta untuk karantina dilakukan di Entikong serta Aruk,” ucapnya.

Pihaknya bahkan sempat mengikuti arahan Menhub. Selama sepekan terakhir pelaksanaan karantina di PLBN, ternyata kembali terjadi kepadatan dan kerumunan seperti di awal dulu. “Di sana diketahui air kurang, WC terbatas. Setelah itu Gubernur Kalbar mendapatkan laporan dan meminta kebijakan agar kami bisa kembali melakukan karantina di Kota Pontianak. Menhub akhirnya setuju dan karantina dikembalikan lagi di Pontianak,” pungkasnya.(bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/