alexametrics
26.7 C
Pontianak
Wednesday, May 25, 2022

Sembilan Pejabat Eselon III Tunda Dilantik Akibat Positif Covid-19

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menunda pelantikan sembilan pejabat eselon tiga karena dinyatakan positif Covid-19 saat diperiksa sehari sebelum dilantik. Selasa (1/3), seharusnya ada 51 pejabat yang dilantik, terdiri atas satu pejabat eselon II dan 50 pejabat eselon III.

“Eselon tiga yang kena Covid-19 itu ada sembilan, jadi kami beri cuti sakit dulu seminggu ini. Mudah-mudahan minggu depan sudah sehat baru kami lantik,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Derah Kalbar, Ani Sofyan.

Selain itu, rencananya hari ini juga kembali digelar pelantikan untuk sejumlah pejabat eselon IV. Sebelum dilantik, semua wajib menjalani tes PCR sehari sebelum pelantikan. Jika ditemukan ada yang positif Covid-19, maka pelantikan mereka akan ditunda dan kemudian dilaksanakan bersamaan dengan sembilan pejabat eselon III sebelumnya.

“Eselon IV kan besok (hari ini), hari ini (kemarin) tes, sore hasilnya, mudah-mudahan bisa dilantik semua. Tapi kalau ada yang positif kami gabungkan dengan eselon III itu,” terangnya.

Sementara itu satu pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik kemarin adalah Kepala Dinas Kesehatan Kalbar yang dijabat oleh drg. Hary Agung Tjahyadi. Sampai saat ini menurut Ani masih ada enam jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar yang masih kosong. Untuk mengisinya dalam waktu dekat bakal dilaksanakan proses job fit.

Adapun enam jabatan yang masih kosong tersebut antara lain Kepala Biro Pemerintahan, Biro Kesra, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Umum, Kepala Dinas PUPR dan Wakil Direktur RSUD Soedarso.

“Dalam waktu dekat kami job fit hasilnya kami sampaikan ke Pak Gubernur. Pak gub mau ngisi yang mana nanti kewenangan Pak gub, kalau masih ada sisa yang kosong baru kami lelang jabatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji kembali mengingatkan soal serapan anggaran. Saat ini sudah memasuki bulan ketiga 2022 masih banyak yang belum siap untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

“Terutama di Dinas Pendidikan. Padahal banyak kegiatan, anggaran paling besar itukan di Diknas. Makanya harus (cepat eksekusi anggaran), supaya tampilan-tampilan eksekusi anggaran kita itu bagus,” pesannya.

Midji sapan karibnya mengatakan ada hal-hal yang harusnya bisa cepat dibelanjakan di awal tahun. Jika misalnya untuk proyek belum siap, maka hal-hal tersebutlah yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Salah satunya pembayaran tambahan perbaikan penghasilan (TPP) untuk ASN. Akan tetapi ihwal TPP masih terganjal karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Dampak Corona, Pedagang Sui Pinyuh Sepi Pembeli

“Karena persetujuan dari menteri keuangan belum turun. Sementara kita (daerah) dikritik kadang eksekusi anggaran lama, tapi kadang aturan-aturan itu masih dari sana (pusat), masih perlu persetujuan. Kalau dulu TPP enam bulan sekali harus persetujuan dari sana (pusat), kalau sekarang alhamdulillah satu tahun, tapi kan belum keluar, jadi nanti dirapel, akhirnya uang itu ngendap di kas daerah,” paparnya.

Selain itu, Midji meminta agar pencairan dana-dana bantuan serta hibah bisa cepat dieksekusi. Karena soal hibah juga termasuk dalam penyerapan anggaran yang bisa dilakukan di awa tahun. “Sehingga tampilan itu jadi bagus. Semakin banyak uang beredar di masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin bagus. Kalau disimpan ya pertumbuhan anggaran Pemda yang makin bagus, tapi tak baik untuk pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Midji juga meminta semua pejabat bekerja dengan aturan. Jangan sampai ada pegawai yang tersandera oleh masalah yang dibuat sendiri. Karena sekali membuat masalah, lalu ketika menyelesaikannya tidak berdasarkan aturan, maka pasti akan timbul masalah-masalah baru. “Kalau pejabat sudah tersandera dengan masalah maka dia tidak efektif lagi menjalankan tugas, lebih bagus tidak ada jabatan. Kalau sudah terlalu banyak masalah dalam diri dia, bagus minta pensiun dini kalau bisa atau berhenti jadi pejabat, atau dari ASN,” tegasnya.

Hasil pelantikan ini disebutkan dia akan terus dievaluasi. Minimal dalam tiga bulan ke depan harus ada perkembangan, terutama soal percepatan serapan anggaran. “Yang lama eksekusi anggaran akan kami evaluasi tiga bulan ini, yang tidak bisa berkinerja baik, bukan lagi demosi, tapi tak akan saya beri jabatan (non job). Kan tidak salah, tapi harus evaluasi dulu, aturannya kan ada,” tutupnya.

Usai dilantik, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Hary Agung Tjahyadi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya menduduki jabatan baru. “Ini menjadi tantangan besar saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab dan bekerja dengan prinsip keikhlasan. Dua hal itu yang saya pegang,” ucapnya.

Hary menambahkan, beberapa hal yang bakal menjadi fokus pekerjaan jajarannya dalam waktu dekat. Salah satunya terkait penanganan Covid-19. Tren peningkatan kasus di Kalbar saat ini diprediksi masih akan terjadi peningkatan.

“(Covid-19) Menjadi fokus utama dalam tugas di Dinkes, meskipun diketahui bahwa pencegahan dan penanganan Covid-19 tidak bisa diekrjakan oleh orang-orang di Dinkes saja, tapi ada yang namanya Satgas Covid-19 yang bergabung di dalamnya berbagai sektor,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pontianak Kualitas Udara Terbersih

Namun ia akan berupaya memperkuat peran Dinkes sebagai bagian dari Satgas tersebut. Hal pertama yang penting menurutnya adalah soal cakupan vaksinasi. Beberapa target yang harus dilakukan terkait percepatan vaksinasi adalah tidak hanya cakupan dosis pertama mencapai 70 persen, tapi juga dosis kedua. “Karena belum semua (daerah) mencapai 70 persen untuk vaksinasi dosis kedua, masih ada sekitar 10 kabupaten,” terangnya.

Kemudian pihaknya juga bakal mengejar vaksinasi lanjut usia (lansia) yang ditargetkan minimal 60 persen. Tak hanya dosis pertama, tapi juga dosis kedua. “Ini (vaksinasi) sebagian dari upaya untuk menekan jumlah hospitalisasi dan menekan jumlah angka kematian dengan cara vaksinasi,” ujarnya.

Diakuinya ketika cakupan vaksinasi dosis pertama rata-rata sudah di atas angka 70 persen, maka Kalbar akan masuk ke masa yang agak sulit untuk mencari sasaran vaksinasi. Dalam kondisi ini, pemerintah akan berhadapan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang memang masih ada menolak dan sulit memahami. Dengan demikian perlu didorong melalui pendekatan keluarga serta bisa masuk dari lingkup RT/RW.

“Tiap daerah tentu punya kondisi dan situasi yang berbeda caranya juga akan berbeda. Bagaimana mengajak tokoh agama dan masyarakat melalui peran Satgas untuk mengajak semuanya. Jadi tentu tiap daerah punya cara yang berbeda,” ucapnya.

Upaya pencegahan lainnya lanjut dia, dengan memperketat protokol kesehatan (prokes). Salah satu di antaranya impelementasi aplikasi PeduliLindungi di masyarakat. Ia melihat sejauh ini belum maksimal diterapkan di ruang-ruang publik.

“Seharusnya penerapan PeduliLindungi dengan sanksi, karena aturan sudah dibuat. Jadi sama-sama, Satgas melakukan penerapan PeduliLndungi di tempat publik, sekaligus diberikan sanksi yang akan membantu menyadarkan masyarakat untuk perlu menerapkan prokes, ditambah lagi tren kasus di Kalbar masih tinggi,” paparnya.

Dalam pengendalian penularan Covid-19 varian omicron dijelaskan dia, Kalbar perlu belajar dari beberapa negara yang sudah melewati gelombang ketiga dan provinsi lain di Indonesia yang angka kasusnya sudah menurun.

“Kita (Kalbar) diprediksi oleh Kementerian berjarak 3-4 minggu (penurunan kasus), dibandingkan Jawa dan Bali yang sudah duluan (turun),” katanya.

Lalu hal lainnya yang tak kalah penting, Hary Agung mengatakan bahwa Satgas Covid-19 di daerah jangan sampai kendur melaksanakan tracing dan testing. Ia mengajak kabupaten/kota kembali gencar melaksanakan pemeriksaan PCR agar langkah antisipasi bisa dijalanlan maksimal. (bar)

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menunda pelantikan sembilan pejabat eselon tiga karena dinyatakan positif Covid-19 saat diperiksa sehari sebelum dilantik. Selasa (1/3), seharusnya ada 51 pejabat yang dilantik, terdiri atas satu pejabat eselon II dan 50 pejabat eselon III.

“Eselon tiga yang kena Covid-19 itu ada sembilan, jadi kami beri cuti sakit dulu seminggu ini. Mudah-mudahan minggu depan sudah sehat baru kami lantik,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Derah Kalbar, Ani Sofyan.

Selain itu, rencananya hari ini juga kembali digelar pelantikan untuk sejumlah pejabat eselon IV. Sebelum dilantik, semua wajib menjalani tes PCR sehari sebelum pelantikan. Jika ditemukan ada yang positif Covid-19, maka pelantikan mereka akan ditunda dan kemudian dilaksanakan bersamaan dengan sembilan pejabat eselon III sebelumnya.

“Eselon IV kan besok (hari ini), hari ini (kemarin) tes, sore hasilnya, mudah-mudahan bisa dilantik semua. Tapi kalau ada yang positif kami gabungkan dengan eselon III itu,” terangnya.

Sementara itu satu pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik kemarin adalah Kepala Dinas Kesehatan Kalbar yang dijabat oleh drg. Hary Agung Tjahyadi. Sampai saat ini menurut Ani masih ada enam jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar yang masih kosong. Untuk mengisinya dalam waktu dekat bakal dilaksanakan proses job fit.

Adapun enam jabatan yang masih kosong tersebut antara lain Kepala Biro Pemerintahan, Biro Kesra, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Umum, Kepala Dinas PUPR dan Wakil Direktur RSUD Soedarso.

“Dalam waktu dekat kami job fit hasilnya kami sampaikan ke Pak Gubernur. Pak gub mau ngisi yang mana nanti kewenangan Pak gub, kalau masih ada sisa yang kosong baru kami lelang jabatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji kembali mengingatkan soal serapan anggaran. Saat ini sudah memasuki bulan ketiga 2022 masih banyak yang belum siap untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

“Terutama di Dinas Pendidikan. Padahal banyak kegiatan, anggaran paling besar itukan di Diknas. Makanya harus (cepat eksekusi anggaran), supaya tampilan-tampilan eksekusi anggaran kita itu bagus,” pesannya.

Midji sapan karibnya mengatakan ada hal-hal yang harusnya bisa cepat dibelanjakan di awal tahun. Jika misalnya untuk proyek belum siap, maka hal-hal tersebutlah yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Salah satunya pembayaran tambahan perbaikan penghasilan (TPP) untuk ASN. Akan tetapi ihwal TPP masih terganjal karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Damianus Nadu, Peraih Kalpataru dari Bengkayang

“Karena persetujuan dari menteri keuangan belum turun. Sementara kita (daerah) dikritik kadang eksekusi anggaran lama, tapi kadang aturan-aturan itu masih dari sana (pusat), masih perlu persetujuan. Kalau dulu TPP enam bulan sekali harus persetujuan dari sana (pusat), kalau sekarang alhamdulillah satu tahun, tapi kan belum keluar, jadi nanti dirapel, akhirnya uang itu ngendap di kas daerah,” paparnya.

Selain itu, Midji meminta agar pencairan dana-dana bantuan serta hibah bisa cepat dieksekusi. Karena soal hibah juga termasuk dalam penyerapan anggaran yang bisa dilakukan di awa tahun. “Sehingga tampilan itu jadi bagus. Semakin banyak uang beredar di masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin bagus. Kalau disimpan ya pertumbuhan anggaran Pemda yang makin bagus, tapi tak baik untuk pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Midji juga meminta semua pejabat bekerja dengan aturan. Jangan sampai ada pegawai yang tersandera oleh masalah yang dibuat sendiri. Karena sekali membuat masalah, lalu ketika menyelesaikannya tidak berdasarkan aturan, maka pasti akan timbul masalah-masalah baru. “Kalau pejabat sudah tersandera dengan masalah maka dia tidak efektif lagi menjalankan tugas, lebih bagus tidak ada jabatan. Kalau sudah terlalu banyak masalah dalam diri dia, bagus minta pensiun dini kalau bisa atau berhenti jadi pejabat, atau dari ASN,” tegasnya.

Hasil pelantikan ini disebutkan dia akan terus dievaluasi. Minimal dalam tiga bulan ke depan harus ada perkembangan, terutama soal percepatan serapan anggaran. “Yang lama eksekusi anggaran akan kami evaluasi tiga bulan ini, yang tidak bisa berkinerja baik, bukan lagi demosi, tapi tak akan saya beri jabatan (non job). Kan tidak salah, tapi harus evaluasi dulu, aturannya kan ada,” tutupnya.

Usai dilantik, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Hary Agung Tjahyadi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya menduduki jabatan baru. “Ini menjadi tantangan besar saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab dan bekerja dengan prinsip keikhlasan. Dua hal itu yang saya pegang,” ucapnya.

Hary menambahkan, beberapa hal yang bakal menjadi fokus pekerjaan jajarannya dalam waktu dekat. Salah satunya terkait penanganan Covid-19. Tren peningkatan kasus di Kalbar saat ini diprediksi masih akan terjadi peningkatan.

“(Covid-19) Menjadi fokus utama dalam tugas di Dinkes, meskipun diketahui bahwa pencegahan dan penanganan Covid-19 tidak bisa diekrjakan oleh orang-orang di Dinkes saja, tapi ada yang namanya Satgas Covid-19 yang bergabung di dalamnya berbagai sektor,” ungkapnya.

Baca Juga :  Tawuran Dua Kelompok Buruh di Jalan Adi Sucipto, Dipicu Masalah Ini

Namun ia akan berupaya memperkuat peran Dinkes sebagai bagian dari Satgas tersebut. Hal pertama yang penting menurutnya adalah soal cakupan vaksinasi. Beberapa target yang harus dilakukan terkait percepatan vaksinasi adalah tidak hanya cakupan dosis pertama mencapai 70 persen, tapi juga dosis kedua. “Karena belum semua (daerah) mencapai 70 persen untuk vaksinasi dosis kedua, masih ada sekitar 10 kabupaten,” terangnya.

Kemudian pihaknya juga bakal mengejar vaksinasi lanjut usia (lansia) yang ditargetkan minimal 60 persen. Tak hanya dosis pertama, tapi juga dosis kedua. “Ini (vaksinasi) sebagian dari upaya untuk menekan jumlah hospitalisasi dan menekan jumlah angka kematian dengan cara vaksinasi,” ujarnya.

Diakuinya ketika cakupan vaksinasi dosis pertama rata-rata sudah di atas angka 70 persen, maka Kalbar akan masuk ke masa yang agak sulit untuk mencari sasaran vaksinasi. Dalam kondisi ini, pemerintah akan berhadapan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang memang masih ada menolak dan sulit memahami. Dengan demikian perlu didorong melalui pendekatan keluarga serta bisa masuk dari lingkup RT/RW.

“Tiap daerah tentu punya kondisi dan situasi yang berbeda caranya juga akan berbeda. Bagaimana mengajak tokoh agama dan masyarakat melalui peran Satgas untuk mengajak semuanya. Jadi tentu tiap daerah punya cara yang berbeda,” ucapnya.

Upaya pencegahan lainnya lanjut dia, dengan memperketat protokol kesehatan (prokes). Salah satu di antaranya impelementasi aplikasi PeduliLindungi di masyarakat. Ia melihat sejauh ini belum maksimal diterapkan di ruang-ruang publik.

“Seharusnya penerapan PeduliLindungi dengan sanksi, karena aturan sudah dibuat. Jadi sama-sama, Satgas melakukan penerapan PeduliLndungi di tempat publik, sekaligus diberikan sanksi yang akan membantu menyadarkan masyarakat untuk perlu menerapkan prokes, ditambah lagi tren kasus di Kalbar masih tinggi,” paparnya.

Dalam pengendalian penularan Covid-19 varian omicron dijelaskan dia, Kalbar perlu belajar dari beberapa negara yang sudah melewati gelombang ketiga dan provinsi lain di Indonesia yang angka kasusnya sudah menurun.

“Kita (Kalbar) diprediksi oleh Kementerian berjarak 3-4 minggu (penurunan kasus), dibandingkan Jawa dan Bali yang sudah duluan (turun),” katanya.

Lalu hal lainnya yang tak kalah penting, Hary Agung mengatakan bahwa Satgas Covid-19 di daerah jangan sampai kendur melaksanakan tracing dan testing. Ia mengajak kabupaten/kota kembali gencar melaksanakan pemeriksaan PCR agar langkah antisipasi bisa dijalanlan maksimal. (bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/