alexametrics
31 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

Sidang Sengketa Informasi Yayasan Munzalan, Termohon Tolak Mediasi

PONTIANAK – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat menggelar sidang sengketa informasi yang diajukan oleh Syarifah Sholeha Novianty atas keterbukaan informasi publik berupa hasil audit laporan keuangan Yayasan Baitul Maal Munzalan Indonesia. Sidang dengan Nomor Register 005/REG-PSI/09/2019 ini digelar di Gedung Dinas Komunkasi dan Informasi Provinsi Kalbar, Selasa (1/10) pagi.

Dalam sidang tersebut, Syarifah Sholeha Novianty selaku pemohon didampingi oleh Suparman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan salah seorang pelapor. Sementara Yayasan Baitul Maal Munzalan Indonesia selaku termohon diwakili dua penasihat hukum. Salah satunya adalah Anggia Anggraini.

Dalam sidang sengketa yang beragendakan pemeriksaan awal ini, majelis hakim yang diketuai Rospita Vici Paulyn melakukan pemeriksaan terhadap beberapa unsur terkait permohonan sengketa. Sebelum masuk pada pembahasan sengketa yang diajukan, surat kuasa pemohon juga diperiksa.

Dalam sengketa informasi ini, pihak pemohon meminta keterbukaan informasi atas hasil audit laporan keuangan Yayasan Baitul Maal Munzalan Indonesia, selaku badan publik yang mengelola dana dari masyarakat. Dalam persidangan, pihak pemohon membeberkan kronologis dan dasar permohonannya.

Sebelum masuk ke tahap sengketa, pemohon atas nama pribadi pernah meminta kepada pihak yayasan untuk melakukan transparansi informasi atas laporan hasil audit keuangan tersebut. Hal ini mengingat semua yayasan yang menghimpun dana masyarakat wajib memberikan informasi dan transparansi kepada publik terkait dana yang dikelola.

Pemohon mengakui, pihak termohon pernah menyampaikan informasi terkait laporan hasil audit keuangan yang dimohonkan. Hanya saja, laporan yang disampaikan dinilai tidak lengkap. Ada beberapa halaman pada laporan tersebut yang tidak disertakan.

Baca Juga :  Pembalap Syarif Mahmud Mendadak Lelang Motor Kesayangannya, Untuk Apa?

Menanggapi hal itu, penasihat hukum termohon, Anggia Anggraini, menyebutkan bahwa halaman dalam laporan yang tidak disertakan tersebut tidak memuat angka-angka seperti halnya neraca, melainkan hanya penjelasan-penjelasan. Bahkan, pihaknya juga sudah mengunggah laporan keuangan tersebut ke laman resmi Yayasan Baitul Maal Munzalan Indonesia.

Namun, menurut pemohon, laporan keuangan yang diunggah di laman yayasan tersebut tidak bisa diakses atau dibuka.

Menanggapi pernyataan kedua belah pihak, majelis hakim Komisi Informasi merekomendasikan untuk dilakukan mediasi pada sidang selanjutnya. Namun, pihak termohon menolak dan menyatakan akan memberikan laporan keuangan tersebut kepada pihak pemohon dalam waktu 30 menit. “Kami minta waktu 30 menit,” kata Anggia Angraini.

Sementara itu, majelis hakim memberikan waktu beberapa hari kepada pihak termohon untuk memberikan informasi tentang laporan keuangan yang diminta oleh pihak pemohon, sebelum sidang sengketa informasi diputuskan.

“Pihak termohon minta waktu 30 menit untuk menyampaikan apa yang diminta pemohon. Namun, jika ternyata informasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak pemohon, maka proses ajudikasi tetap akan dilanjutkan,” kata Ketua Majelis Hakim Komisi Informasi Rospita Vici Paulyn.

“Tapi jika sudah sesuai, pemohon harus mengajukan permohonan pencabutan sengketa. Jadi kita anggap tidak ada sengketa,” sambungnya. Menurut Rospita, keterbukaan informasi publik sering terkendala sulitnya masyarakat mengakses laman/website yang disediakan badan publik. Ketika laman tidak bisa diakses, publik/masyarakat tidak bisa disalahkan jika menuntut keterbukaan informasi itu.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah masyarakat dan relawan mendatangi kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalbar, Rabu (7/8) siang. Mereka meminta masukan dan berkonsultasi terkait keterbukaan informasi publik.

Baca Juga :  Sutarmidji Raih Public Leader Awards

“Kami ke sini (Komisi Informasi_red) agar bisa mendapat keterbukaan informasi dan transparansi publik dari sebuah yayasan yang menggalang dana umat, yakni Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI),” kata Syarifah Sholeha Novianty.

Menurut perempuan yang akrab disapa Ipeh ini, semua yayasan yang menghimpun dana umat wajib memberikan informasi dan transparansi kepada umat terkait dana yang dikelola. “Kami berkonsultasi ke Komisi Informasi ini agar yayasan tersebut dapat membuka informasi kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dikatakan Novi, dirinya sudah meminta langsung dengan pihak berkompeten di internal BMI untuk memberikan informasi yang diinginkan. Yakni audit keuangan tahun 2018. Akan tetapi, tidak ada laporan audit dari keuangan yayasan tersebut dituangkan baik di media sosial maupun laman resmi yayasan.

“Kami sudah berkomunikasi ke yayasan tersebut. Sudah ada jawaban, namun kami belum bisa menemukan laporan atau audit keuangannya. Untuk 2018. Kita belum tahu untuk tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan setelah berkomunikasi dengan Komisi Informasi ini, bisa dibuka semua.

Karena, sejauh ini yang kami temukan belum ada (laporan_red),” tuturnya.

Novi menerangkan, dirinya aktif sebagai relawan BMI sejak tahun 2015 lalu. Dia juga sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang diasuh BMI. Kehadirannya di KI bersama masyarakat, hanya sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan dari BMI.

“Saya sekarang bersama-sama masyarakat datang ke sini (KI) hanya ingin meminta transparansi saja. Bukan karena ada dugaan apa-apa. Kami hanya minta ini ada transparansi yang bisa dibuka kepada masyarakat luas,” tuturnya.(arf)

PONTIANAK – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat menggelar sidang sengketa informasi yang diajukan oleh Syarifah Sholeha Novianty atas keterbukaan informasi publik berupa hasil audit laporan keuangan Yayasan Baitul Maal Munzalan Indonesia. Sidang dengan Nomor Register 005/REG-PSI/09/2019 ini digelar di Gedung Dinas Komunkasi dan Informasi Provinsi Kalbar, Selasa (1/10) pagi.

Dalam sidang tersebut, Syarifah Sholeha Novianty selaku pemohon didampingi oleh Suparman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan salah seorang pelapor. Sementara Yayasan Baitul Maal Munzalan Indonesia selaku termohon diwakili dua penasihat hukum. Salah satunya adalah Anggia Anggraini.

Dalam sidang sengketa yang beragendakan pemeriksaan awal ini, majelis hakim yang diketuai Rospita Vici Paulyn melakukan pemeriksaan terhadap beberapa unsur terkait permohonan sengketa. Sebelum masuk pada pembahasan sengketa yang diajukan, surat kuasa pemohon juga diperiksa.

Dalam sengketa informasi ini, pihak pemohon meminta keterbukaan informasi atas hasil audit laporan keuangan Yayasan Baitul Maal Munzalan Indonesia, selaku badan publik yang mengelola dana dari masyarakat. Dalam persidangan, pihak pemohon membeberkan kronologis dan dasar permohonannya.

Sebelum masuk ke tahap sengketa, pemohon atas nama pribadi pernah meminta kepada pihak yayasan untuk melakukan transparansi informasi atas laporan hasil audit keuangan tersebut. Hal ini mengingat semua yayasan yang menghimpun dana masyarakat wajib memberikan informasi dan transparansi kepada publik terkait dana yang dikelola.

Pemohon mengakui, pihak termohon pernah menyampaikan informasi terkait laporan hasil audit keuangan yang dimohonkan. Hanya saja, laporan yang disampaikan dinilai tidak lengkap. Ada beberapa halaman pada laporan tersebut yang tidak disertakan.

Baca Juga :  Sutarmidji Raih Public Leader Awards

Menanggapi hal itu, penasihat hukum termohon, Anggia Anggraini, menyebutkan bahwa halaman dalam laporan yang tidak disertakan tersebut tidak memuat angka-angka seperti halnya neraca, melainkan hanya penjelasan-penjelasan. Bahkan, pihaknya juga sudah mengunggah laporan keuangan tersebut ke laman resmi Yayasan Baitul Maal Munzalan Indonesia.

Namun, menurut pemohon, laporan keuangan yang diunggah di laman yayasan tersebut tidak bisa diakses atau dibuka.

Menanggapi pernyataan kedua belah pihak, majelis hakim Komisi Informasi merekomendasikan untuk dilakukan mediasi pada sidang selanjutnya. Namun, pihak termohon menolak dan menyatakan akan memberikan laporan keuangan tersebut kepada pihak pemohon dalam waktu 30 menit. “Kami minta waktu 30 menit,” kata Anggia Angraini.

Sementara itu, majelis hakim memberikan waktu beberapa hari kepada pihak termohon untuk memberikan informasi tentang laporan keuangan yang diminta oleh pihak pemohon, sebelum sidang sengketa informasi diputuskan.

“Pihak termohon minta waktu 30 menit untuk menyampaikan apa yang diminta pemohon. Namun, jika ternyata informasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak pemohon, maka proses ajudikasi tetap akan dilanjutkan,” kata Ketua Majelis Hakim Komisi Informasi Rospita Vici Paulyn.

“Tapi jika sudah sesuai, pemohon harus mengajukan permohonan pencabutan sengketa. Jadi kita anggap tidak ada sengketa,” sambungnya. Menurut Rospita, keterbukaan informasi publik sering terkendala sulitnya masyarakat mengakses laman/website yang disediakan badan publik. Ketika laman tidak bisa diakses, publik/masyarakat tidak bisa disalahkan jika menuntut keterbukaan informasi itu.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah masyarakat dan relawan mendatangi kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalbar, Rabu (7/8) siang. Mereka meminta masukan dan berkonsultasi terkait keterbukaan informasi publik.

Baca Juga :  Sekretaris MATAKIN Kalbar dan Ketua MAKIN Kubu Raya Masuk Nominasi Calon Penyuluh Agama Khonghucu Teladan 2020

“Kami ke sini (Komisi Informasi_red) agar bisa mendapat keterbukaan informasi dan transparansi publik dari sebuah yayasan yang menggalang dana umat, yakni Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI),” kata Syarifah Sholeha Novianty.

Menurut perempuan yang akrab disapa Ipeh ini, semua yayasan yang menghimpun dana umat wajib memberikan informasi dan transparansi kepada umat terkait dana yang dikelola. “Kami berkonsultasi ke Komisi Informasi ini agar yayasan tersebut dapat membuka informasi kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dikatakan Novi, dirinya sudah meminta langsung dengan pihak berkompeten di internal BMI untuk memberikan informasi yang diinginkan. Yakni audit keuangan tahun 2018. Akan tetapi, tidak ada laporan audit dari keuangan yayasan tersebut dituangkan baik di media sosial maupun laman resmi yayasan.

“Kami sudah berkomunikasi ke yayasan tersebut. Sudah ada jawaban, namun kami belum bisa menemukan laporan atau audit keuangannya. Untuk 2018. Kita belum tahu untuk tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan setelah berkomunikasi dengan Komisi Informasi ini, bisa dibuka semua.

Karena, sejauh ini yang kami temukan belum ada (laporan_red),” tuturnya.

Novi menerangkan, dirinya aktif sebagai relawan BMI sejak tahun 2015 lalu. Dia juga sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang diasuh BMI. Kehadirannya di KI bersama masyarakat, hanya sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan dari BMI.

“Saya sekarang bersama-sama masyarakat datang ke sini (KI) hanya ingin meminta transparansi saja. Bukan karena ada dugaan apa-apa. Kami hanya minta ini ada transparansi yang bisa dibuka kepada masyarakat luas,” tuturnya.(arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/