alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 15, 2022

Program KOTAKU Kalbar 2020 Tetap Berjalan di Tengah Pandemi

Program Kotaku (NSUP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 serta untuk mendukung terwujudnya permukiman layak huni dan berkelanjutan. Adapun tujuan yang ingin dicapai berupa peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung terwujudnya permukiman  yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Dalam penanganan permukiman kumuh ini diperlukan dukungan dari pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Merujuk UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa, Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman dan ini dapat diartikan bahwa pemda sebagai nakhoda memegang kunci dalam mengarahkan dan mensinergikan segala bentuk kolaborasi antarpihak untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.


JALAN LINGKUNGAN: Padat Karya Jalan Lingkungan 300 M lokasi RT. 004 RW. 018, RT. 008 RW. 018 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak 2020.

Pengurangan permukiman kumuh di berbagai provinsi di Indonesia memerlukan keseriusan pemerintah daerah dan Provinsi Kalbar berkomitmen untuk itu. Pemda menjadi garda terdepan dalam kegiatan penanganan kawasan pemukiman kumuh.

Komitmen pengurangan kumuh melalui program KOTAKU yang selalu didengungkan di berbagai kesempatan adalah menjadi tanggung jawab pemda dan ini sudah menjadi rumusan nasional yang menyatakan bahwa pemda sebagai nakhoda dalam pengurangan kawasan permukiman kumuh.

Provinsi Kalbar sebagai salah satu provinsi yang berkomitmen dalam pengurangan kumuh tetap menjalankan program KOTAKU meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini agar target program 2020 tercapai. Pelaksanaannya tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : 19/SE/DC/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Tata Cara Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Pelaksanaan Padat Karya harus menaati protokol kesehatan dengan membuat langkah-langkah penyesuaian metode kerja secara ekstra dalam pelaksanaan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2020 agar tetap berjalan.

Baca Juga :  Program TMMD Ke-108, Pasi Ter Menjadi Penyemangat

Semua ini harus dipatuhi adalah semata-mata dalam kerangka melindungi para pihak yang akan melaksanakan kegiatan KOTAKU melalui upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran Covid-19 dan agar pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak serta pelaksanaan kegiatan KOTAKU Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Atas dasar tersebut, Pemprov Kalimantan Barat tetapmelanjutkan proses pelaksanaan padat karya di tingkat kelurahan, mengingat tidak sedikit jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan Bantuan Pemerintah Masyarakat (BPM) Tahun 2020 di provinsi ini dengan wilayah dampingan sebanyak 110 kelurahan/desa. Dari total tersebut, 37 kelurahan masuk kategori penanganan yang mendapatkan BPM regular dan Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) dengan total keseluruhan Rp.37 miliar di 37 kel/desa yang tersebar di 12 kabupaten/kota.

Di Kota Pontianak terdapat 7 Kelurahan, Kuburaya 2 desa, Mempawah 1 desa, Landak 3 desa, Singkawang 3 kelurahan, Bengkayang 1 desa, Sambas 3 desa, Sanggau 6 desa, Sekadau 1 desa, Sintang 3 desa, Ketapang 5 desa, dan Kayong Utara 2 desa.

Total keseluruhan yang mendapatkan BPM Tahun 2020 adalah 37 kelurahan/desa dengan nilai BPM per-kel/desa Rp1 miliar yang diperuntukkan untuk kegiatan infrastruktur jalan lingkungan, drainase, IPAS, rabat beton, dan sebagainya dengan prinsip kegiatan tersebut harus berdampak pada pengurangan kawasan kumuh.

Baca Juga :  Cakupan Wilayah Hijau Kota Pontianak Kian Terkikis

Dari semua kelurahan/desa yang mendapatkan bantuan BPM sangat memerlukan percepatan dalam pelaksanaan sesuai dengan target yang telah menjadi ketetapan bersama bahwa akhir Desember 2020 seluruh pekerjaan padat karya melalui program kotaku harus sudah tuntas, dengan catatan harus dilakukan secara tertib dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, tertib meningkatkan kepatuhan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib dalam menjaga kualitas infrastruktur yang terbangun dengan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan kualitas infrastruktur; dan mengoptimalkan peran KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) agar infrastruktur yang terbangun melalui program Kota Tanpa kumuh (KOTAKU) tetap terpelihara dan dapat memberikan manfaat yang lebih lama bagi masyarakat.

Perlu adanya kesadaran murni dan kolektif dari masyarakat untuk merawat, memelihara secara mandiri sehingga infrastruktur yang dibangun melalui program KOTAKU bermanfaat lebih lama dan memiliki dampak terhadap peningkatan roda perekonomian masyarakat melalui akses perbaikan kualitas infrastruktur.(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Kotaku (NSUP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 serta untuk mendukung terwujudnya permukiman layak huni dan berkelanjutan. Adapun tujuan yang ingin dicapai berupa peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung terwujudnya permukiman  yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Dalam penanganan permukiman kumuh ini diperlukan dukungan dari pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Merujuk UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa, Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman dan ini dapat diartikan bahwa pemda sebagai nakhoda memegang kunci dalam mengarahkan dan mensinergikan segala bentuk kolaborasi antarpihak untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.


JALAN LINGKUNGAN: Padat Karya Jalan Lingkungan 300 M lokasi RT. 004 RW. 018, RT. 008 RW. 018 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak 2020.

Pengurangan permukiman kumuh di berbagai provinsi di Indonesia memerlukan keseriusan pemerintah daerah dan Provinsi Kalbar berkomitmen untuk itu. Pemda menjadi garda terdepan dalam kegiatan penanganan kawasan pemukiman kumuh.

Komitmen pengurangan kumuh melalui program KOTAKU yang selalu didengungkan di berbagai kesempatan adalah menjadi tanggung jawab pemda dan ini sudah menjadi rumusan nasional yang menyatakan bahwa pemda sebagai nakhoda dalam pengurangan kawasan permukiman kumuh.

Provinsi Kalbar sebagai salah satu provinsi yang berkomitmen dalam pengurangan kumuh tetap menjalankan program KOTAKU meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini agar target program 2020 tercapai. Pelaksanaannya tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : 19/SE/DC/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Tata Cara Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Pelaksanaan Padat Karya harus menaati protokol kesehatan dengan membuat langkah-langkah penyesuaian metode kerja secara ekstra dalam pelaksanaan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2020 agar tetap berjalan.

Baca Juga :  Program TMMD Ke-108, Pasi Ter Menjadi Penyemangat

Semua ini harus dipatuhi adalah semata-mata dalam kerangka melindungi para pihak yang akan melaksanakan kegiatan KOTAKU melalui upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran Covid-19 dan agar pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak serta pelaksanaan kegiatan KOTAKU Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Atas dasar tersebut, Pemprov Kalimantan Barat tetapmelanjutkan proses pelaksanaan padat karya di tingkat kelurahan, mengingat tidak sedikit jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan Bantuan Pemerintah Masyarakat (BPM) Tahun 2020 di provinsi ini dengan wilayah dampingan sebanyak 110 kelurahan/desa. Dari total tersebut, 37 kelurahan masuk kategori penanganan yang mendapatkan BPM regular dan Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) dengan total keseluruhan Rp.37 miliar di 37 kel/desa yang tersebar di 12 kabupaten/kota.

Di Kota Pontianak terdapat 7 Kelurahan, Kuburaya 2 desa, Mempawah 1 desa, Landak 3 desa, Singkawang 3 kelurahan, Bengkayang 1 desa, Sambas 3 desa, Sanggau 6 desa, Sekadau 1 desa, Sintang 3 desa, Ketapang 5 desa, dan Kayong Utara 2 desa.

Total keseluruhan yang mendapatkan BPM Tahun 2020 adalah 37 kelurahan/desa dengan nilai BPM per-kel/desa Rp1 miliar yang diperuntukkan untuk kegiatan infrastruktur jalan lingkungan, drainase, IPAS, rabat beton, dan sebagainya dengan prinsip kegiatan tersebut harus berdampak pada pengurangan kawasan kumuh.

Baca Juga :  Bertambah Satu Pasien Positif Covid-19 di Ketapang, Total se-Kalbar jadi Sepuluh

Dari semua kelurahan/desa yang mendapatkan bantuan BPM sangat memerlukan percepatan dalam pelaksanaan sesuai dengan target yang telah menjadi ketetapan bersama bahwa akhir Desember 2020 seluruh pekerjaan padat karya melalui program kotaku harus sudah tuntas, dengan catatan harus dilakukan secara tertib dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, tertib meningkatkan kepatuhan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib dalam menjaga kualitas infrastruktur yang terbangun dengan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan kualitas infrastruktur; dan mengoptimalkan peran KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) agar infrastruktur yang terbangun melalui program Kota Tanpa kumuh (KOTAKU) tetap terpelihara dan dapat memberikan manfaat yang lebih lama bagi masyarakat.

Perlu adanya kesadaran murni dan kolektif dari masyarakat untuk merawat, memelihara secara mandiri sehingga infrastruktur yang dibangun melalui program KOTAKU bermanfaat lebih lama dan memiliki dampak terhadap peningkatan roda perekonomian masyarakat melalui akses perbaikan kualitas infrastruktur.(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/