alexametrics
28 C
Pontianak
Thursday, May 26, 2022

Efeknya 13 Kali Kekuatan Morfin, Bagaimana Nasib Petani Kratom

PONTIANAK- Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengeluarkan pernyataan sikap terkait peredaran dan penyalahgunaan Kratom (Mytragyna speciosa) di Indonesia.

Pernyataan sikap itu tertuang dalam surat nomor B/3985/X/KA/PL.02/2019/BNN yang dikeluarkan pada 31 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Kepala BNN RI Heru Winarko.

Dalam surat itu, BNN menyatakan, tanaman dengan nama Latin Mytragyna speciosa itu masuk ke dalam daftar bahan yang dilarang digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional.

BNN juga menyebutkan, Kratom mengandung senyawa yang berbahaya bagi kesehatan, diantaranya alkaloid mitragynine yang pada dosis rendah mempunyai efek stimulan dan dosis tinggi dapat memiliki efek sedative-narkotika.

Selain itu, Kratom juga mengandung 7-HO-mitragynine memiliki efek 13 kali kekuatan morfin yang dapat menimbulkan withdrawal symptoms (adiksi), depresi, pernafasan serta kematian.

Dalam surat BNN dengan tegas menyatakan sikap, yang mana mendukung keputusan komite nasional perubahan penggolongan narkotika dan psikotropika yang mengklasifikasikan Kratom sebagai narkotika golongan I yang tidak diperbolehkan dipergunakan dalam medis, dengan masa transisi 5 tahun.

Baca Juga :  Pengusaha dan Petani Tak Pernah Dilibatkan Pembahasan Kratom

Melakukan pemberdayaan alternatif tanaman Kratom khususnya di Kalimantan, melakukan sosialisasi dan pencegahan bahaya pemakaian Kratom di Indonesia khususnya di Kalimantan bersama kementerian terkait dan mendorong kementerian terkait agar mempersiapkan kebijakan yang sesuai paksa berakhirnya masa transisi di Indonesia.

Kepala BNN RI melalui Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono membenarkan pernyataan sikap BNN melalui surat tersebut.

“Benar. Itu surat resmi BNN. Kemarin baru didistribusikan,” katanya saat dihubungi Pontianak Post.

Menurutnya, tanaman Kratom adalah tanaman narkoba.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengatakan, tanaman Kratom merupakan salah satu komoditas unggulan di daerahnya. Bahkan, sejak puluhan tahun yang lalu, masyarakat telah melakoninya menjadi tanaman alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama saat harga beberapa komoditas seperti karet dan sawit anjlok.

Baca Juga :  Dewan Minta BRI Jelaskan Kejadian Raibnya Uang di ATM

“Saya sampaikan kepada Kepala BNN, Kratom ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi kenapa baru sekarang ribut?” Kata Nasir.

Menurut Nasir, dirinya sepakat Kratom harus di bawah kontrol pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan membuat regulasi terkait dengan tata kelola perdagangan maupun ekspor.

“Kalau mau ekspor, individu tidak boleh. Karena sulit dikontrol dan tidak ada pendapatan untuk daerah. Cukup satu pintu. Kratom tetap di bawah pengawasan pemerintah,” katanya.

“Saya yakin di Kapuas Hulu, tak ada orang yang mati karena Kratom. Tapi malah sebaliknya, ekonominya bangkit karena Kratom,” sambungnya. (arf)

PONTIANAK- Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengeluarkan pernyataan sikap terkait peredaran dan penyalahgunaan Kratom (Mytragyna speciosa) di Indonesia.

Pernyataan sikap itu tertuang dalam surat nomor B/3985/X/KA/PL.02/2019/BNN yang dikeluarkan pada 31 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Kepala BNN RI Heru Winarko.

Dalam surat itu, BNN menyatakan, tanaman dengan nama Latin Mytragyna speciosa itu masuk ke dalam daftar bahan yang dilarang digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional.

BNN juga menyebutkan, Kratom mengandung senyawa yang berbahaya bagi kesehatan, diantaranya alkaloid mitragynine yang pada dosis rendah mempunyai efek stimulan dan dosis tinggi dapat memiliki efek sedative-narkotika.

Selain itu, Kratom juga mengandung 7-HO-mitragynine memiliki efek 13 kali kekuatan morfin yang dapat menimbulkan withdrawal symptoms (adiksi), depresi, pernafasan serta kematian.

Dalam surat BNN dengan tegas menyatakan sikap, yang mana mendukung keputusan komite nasional perubahan penggolongan narkotika dan psikotropika yang mengklasifikasikan Kratom sebagai narkotika golongan I yang tidak diperbolehkan dipergunakan dalam medis, dengan masa transisi 5 tahun.

Baca Juga :  Libatkan LIPI, Legalitas Kratom Segera Diuji

Melakukan pemberdayaan alternatif tanaman Kratom khususnya di Kalimantan, melakukan sosialisasi dan pencegahan bahaya pemakaian Kratom di Indonesia khususnya di Kalimantan bersama kementerian terkait dan mendorong kementerian terkait agar mempersiapkan kebijakan yang sesuai paksa berakhirnya masa transisi di Indonesia.

Kepala BNN RI melalui Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono membenarkan pernyataan sikap BNN melalui surat tersebut.

“Benar. Itu surat resmi BNN. Kemarin baru didistribusikan,” katanya saat dihubungi Pontianak Post.

Menurutnya, tanaman Kratom adalah tanaman narkoba.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengatakan, tanaman Kratom merupakan salah satu komoditas unggulan di daerahnya. Bahkan, sejak puluhan tahun yang lalu, masyarakat telah melakoninya menjadi tanaman alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama saat harga beberapa komoditas seperti karet dan sawit anjlok.

Baca Juga :  Minta Jasa Telekomunikasi Tertibkan SMS “Liar”

“Saya sampaikan kepada Kepala BNN, Kratom ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi kenapa baru sekarang ribut?” Kata Nasir.

Menurut Nasir, dirinya sepakat Kratom harus di bawah kontrol pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan membuat regulasi terkait dengan tata kelola perdagangan maupun ekspor.

“Kalau mau ekspor, individu tidak boleh. Karena sulit dikontrol dan tidak ada pendapatan untuk daerah. Cukup satu pintu. Kratom tetap di bawah pengawasan pemerintah,” katanya.

“Saya yakin di Kapuas Hulu, tak ada orang yang mati karena Kratom. Tapi malah sebaliknya, ekonominya bangkit karena Kratom,” sambungnya. (arf)

Most Read

Lokasi Kotak Hitam Ditemukan

Terus Beri Imbauan

YP Latih Smart Patrol untuk LPHD

Ekspor Asap Lagi ke Malaysia

Artikel Terbaru

/