alexametrics
26 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

Pemprov Siapkan Mal Pelayanan Publik

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengungkapkan, pembangunan Gedung Kantor Gubernur 6 Lantai merupakan kebutuhan untuk penempatan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Itu dilakukan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta membangun mal pelayanan publik. “Pembangunan gedung pemerintah, kamimenambah bangunan kantor gubernur karena kami diminta untuk membuat mal layanan publik,” ungkap Midji sapaan akrabnya.

Adapun syarat dari Mal Pelayanan Publik, posisinya harus berada persis di pinggir jalan protokol. Untuk itu kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang berada di pinggir Jalan A Yani saat ini akan digunakan untuk Mal Pelayanan Publik tersebut. Sementara kantor BKAD sendiri nantinya dipindah ke kantor gubernur 6 lantaiyang kini tengah dibangun. Selain BKAD gedung baru tersebut juga bakal digunakan oleh OPD lainnya termasuk Bappeda.  “Nantinya gedung BKAD yang terletak di pinggir jalan protokol Jalan A Yani I, akan dijadikan Mal PelayananPublik. Karena itukan di depanJalan A Yani, jadi lebih mudah, nanti pelayanansatu pintu di situ semua,” paparnya.

Baca Juga :  Abriansyah Calon Tunggal

Midji memastikan semua perencanaan pembangunan dilaksanakan tidak sembaranganatau asal bangun. Semua diperhitungkan sesuai kebutuhan dan skala prioritas yang terukur. “Mengapamembangun kantor gubernur karena kami diminta untuk membuat MalPelayanan Publik. Mau cari lahan baru di depan jalan protokol pasti mahal, bagusnya memanfaatkan yang ada,”katanya.

Seperti diketahui pembangunan Gedung Kantor Gubernur 6 Lantai tersebut kini sudah memasuki tahap ketiga. Yang mana di tahun 2021 ini dianggarkan dengan pagu sebesar Rp41,2 miliar. “Perkantoran diperkirakan di tahun 2021 sudah selesai. Sehingga tahun depan itu kami (Pemprov) fokus untuk jalan dan sekolah,” pungkasnya.(bar)

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengungkapkan, pembangunan Gedung Kantor Gubernur 6 Lantai merupakan kebutuhan untuk penempatan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Itu dilakukan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta membangun mal pelayanan publik. “Pembangunan gedung pemerintah, kamimenambah bangunan kantor gubernur karena kami diminta untuk membuat mal layanan publik,” ungkap Midji sapaan akrabnya.

Adapun syarat dari Mal Pelayanan Publik, posisinya harus berada persis di pinggir jalan protokol. Untuk itu kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang berada di pinggir Jalan A Yani saat ini akan digunakan untuk Mal Pelayanan Publik tersebut. Sementara kantor BKAD sendiri nantinya dipindah ke kantor gubernur 6 lantaiyang kini tengah dibangun. Selain BKAD gedung baru tersebut juga bakal digunakan oleh OPD lainnya termasuk Bappeda.  “Nantinya gedung BKAD yang terletak di pinggir jalan protokol Jalan A Yani I, akan dijadikan Mal PelayananPublik. Karena itukan di depanJalan A Yani, jadi lebih mudah, nanti pelayanansatu pintu di situ semua,” paparnya.

Baca Juga :  BRG Perkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Gambut

Midji memastikan semua perencanaan pembangunan dilaksanakan tidak sembaranganatau asal bangun. Semua diperhitungkan sesuai kebutuhan dan skala prioritas yang terukur. “Mengapamembangun kantor gubernur karena kami diminta untuk membuat MalPelayanan Publik. Mau cari lahan baru di depan jalan protokol pasti mahal, bagusnya memanfaatkan yang ada,”katanya.

Seperti diketahui pembangunan Gedung Kantor Gubernur 6 Lantai tersebut kini sudah memasuki tahap ketiga. Yang mana di tahun 2021 ini dianggarkan dengan pagu sebesar Rp41,2 miliar. “Perkantoran diperkirakan di tahun 2021 sudah selesai. Sehingga tahun depan itu kami (Pemprov) fokus untuk jalan dan sekolah,” pungkasnya.(bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/