alexametrics
23.9 C
Pontianak
Saturday, May 21, 2022

Juli, Pemprov Kalbar Bentuk CSIRT

4 April ditetapkan sebagai Hari Lahir Persandian Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Persandian Nasional. Bicara tentang persandian di era modern ini, bagaimana pemerintah mengelola data-data mereka yang bisa diakses oleh siapa pun, namun aman dari kemungkinan disalahgunakan oleh pihak luar.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

DALAM beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) gencar mengelola data-data dan informasi terkait pemerintahan. Salah satunya dengan membuat Ruang Analisis Data. Untuk menjaga keamanan data-data milik pemerintah tersebut dalam waktu dekat juga bakal dibentuk computer security incident response team (CSIRT).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalbar Samuel mengungkapkan, dibentuknya CSIRT bertujuan sebagai tim tanggap darurat jika terjadi insiden keamanan siber di situs-situs milik pemerintah. “Rencana bulan Juli (CSIRT dibentuk) sesuai arahan Pemerintah Pusat,” ungkap Samuel.

Baca Juga :  Posting Medsos; ASN Jangan Nak Ngade-ngade

Lebih lanjut dijelaskan Samuel, pembentukan CSIRT merupakan salah cara antisipasi gangguan keamanan siber ke depan. Selain CSIRT, untuk antisipasi di sisi server juga terus dilakukan pembaruan terhadap sistem keamanan. “Ituakan senantiasa dilakukan secara rutin,” ucapnya.

Kemudian pihaknya bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan bekerja sama dalam mendeteksi dan menganalisa ancaman siber, serta memperkuat sistem keamanan yang ada. Apalagi pada Desember 2021 situs atau website milik Pemprov Kalbar sempat diretas atau dibobol hacker.

Atas kejadian itu, pihaknya langsung mengatasi dengan memperbarui sistem keamanan dan memeriksa update patch. “Termasuk memastikan aplikasi/website menggunakan plugin yang aman,” katanya.

Diakui Samuel, Pemprov memang telah bekerja sama dengan BSSN dalam mengamankan data dan informasi pemerintah. Yakni sesuai amanat Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

Baca Juga :  Lintasi 1500 Km di Kalbar Bukti Ketangguhan Honda CB150X

Adapun pelaksanaan persandian di daerahyang dilakukan bersama BSSN disebutkan dia, antara lain, penanganan surat melalui kamar sandi. Kemudian penggunaan dan pemanfaatan tandatangan digital.

Kemudian juga dalam penggunaan email bersandi atau email sanapati. Lalu sterilisasi ruang pimpinan dari alat sadap. “Dan yang terakhir pengacakan sinyal komunikasi menggunakan jammer,” pungkasnya. (*)

4 April ditetapkan sebagai Hari Lahir Persandian Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Persandian Nasional. Bicara tentang persandian di era modern ini, bagaimana pemerintah mengelola data-data mereka yang bisa diakses oleh siapa pun, namun aman dari kemungkinan disalahgunakan oleh pihak luar.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

DALAM beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) gencar mengelola data-data dan informasi terkait pemerintahan. Salah satunya dengan membuat Ruang Analisis Data. Untuk menjaga keamanan data-data milik pemerintah tersebut dalam waktu dekat juga bakal dibentuk computer security incident response team (CSIRT).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalbar Samuel mengungkapkan, dibentuknya CSIRT bertujuan sebagai tim tanggap darurat jika terjadi insiden keamanan siber di situs-situs milik pemerintah. “Rencana bulan Juli (CSIRT dibentuk) sesuai arahan Pemerintah Pusat,” ungkap Samuel.

Baca Juga :  Mitra Kerja PT Hasco Buana Khatulistiwa Ditangkap

Lebih lanjut dijelaskan Samuel, pembentukan CSIRT merupakan salah cara antisipasi gangguan keamanan siber ke depan. Selain CSIRT, untuk antisipasi di sisi server juga terus dilakukan pembaruan terhadap sistem keamanan. “Ituakan senantiasa dilakukan secara rutin,” ucapnya.

Kemudian pihaknya bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan bekerja sama dalam mendeteksi dan menganalisa ancaman siber, serta memperkuat sistem keamanan yang ada. Apalagi pada Desember 2021 situs atau website milik Pemprov Kalbar sempat diretas atau dibobol hacker.

Atas kejadian itu, pihaknya langsung mengatasi dengan memperbarui sistem keamanan dan memeriksa update patch. “Termasuk memastikan aplikasi/website menggunakan plugin yang aman,” katanya.

Diakui Samuel, Pemprov memang telah bekerja sama dengan BSSN dalam mengamankan data dan informasi pemerintah. Yakni sesuai amanat Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

Baca Juga :  Tutup Jalan Gajahmada Malam Hari, Siang Biarkan Ekonomi Usaha Berjalan

Adapun pelaksanaan persandian di daerahyang dilakukan bersama BSSN disebutkan dia, antara lain, penanganan surat melalui kamar sandi. Kemudian penggunaan dan pemanfaatan tandatangan digital.

Kemudian juga dalam penggunaan email bersandi atau email sanapati. Lalu sterilisasi ruang pimpinan dari alat sadap. “Dan yang terakhir pengacakan sinyal komunikasi menggunakan jammer,” pungkasnya. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/