alexametrics
32 C
Pontianak
Thursday, August 11, 2022

Pangkas 50 Persen Anggaran Belanja

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) kembali melakukan pemangkasan 50 persen dari pagu murni, untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk UPT. Hal ini dilakukan mereka sebagai langkah antisipsi berkurangnya dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat serta Pendapatan Daerah akibat pandemi Covid-19.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, pemangkasan anggaran tidak hanya digunakan mereka untuk penanganan Covid-19, tapi juga antisipasi berkurangnya pendapatan daerah. Ia memperkirakan kucuran dana dari Pemerintah Pusat baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai sekitar Rp450 miliar. Termasuk juga target pendapatan daerah dipastikan dia bakal berkurang di angka yang sama. “Dana dari Pusat berkurang, perkiraan saya sekitar Rp450 miliar dan target pendapatan daerah (berkurang) sekitar jumlah yang sama,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Minggu (3/5).

Baca Juga :  Kejutan Sabtu Berkah, Hypermart Beri Promo Termurah Sejagat

Meski demikan orang nomor satu di Kalbar itu berharap kegiatan padat karya di desa tetap bisa dilaksanakan, agar masyarakat memiliki pendapatan. Demikian juga dengan pengerjaan beberapa ruas jalan dan jembatan, diharapkan dia, bisa tetap dilaksanakan untuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. “Untuk belanja pupuk dan bibit tidak akan saya kurangi karena kita akan dorong produksi pangan,” ujarnya.

Dengan berkurangnya pendapatan daerah yang mencapai ratusan miliar, Midji, sapaan akrabnya, mengaku sudah memiliki beberapa solusi. Namun apa solusinya, belum bisa ia sampaikan. Rencana dia dalam waktu dekat bakal dilaksanakan pertemuan bersama DPRD Kalbar untuk membahas hal tersebut. “Saya sudah ada beberapa solusi yang nanti kami bicarakan dengan dewan (DPRD Kalbar, Red) agar pendapatan tidak besar berkurang, sehingga masyarakat desa bisa ada gerak pembangunan dan pendapatan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Mad Nawir Terkejut Saat Reses; Banyak Warga Putus BPJS Kesehatan

Seperti diketahui sebelumnya Pemprov telah menganggarkan biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp300 miliar melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalbar. Sutarmidji mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp300 miliar itu berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT) dan hasil realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Dari jumlah tersebut yang terbesar ada di pos kesehatan dan bantuan sosial. (bar)

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) kembali melakukan pemangkasan 50 persen dari pagu murni, untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk UPT. Hal ini dilakukan mereka sebagai langkah antisipsi berkurangnya dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat serta Pendapatan Daerah akibat pandemi Covid-19.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, pemangkasan anggaran tidak hanya digunakan mereka untuk penanganan Covid-19, tapi juga antisipasi berkurangnya pendapatan daerah. Ia memperkirakan kucuran dana dari Pemerintah Pusat baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai sekitar Rp450 miliar. Termasuk juga target pendapatan daerah dipastikan dia bakal berkurang di angka yang sama. “Dana dari Pusat berkurang, perkiraan saya sekitar Rp450 miliar dan target pendapatan daerah (berkurang) sekitar jumlah yang sama,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Minggu (3/5).

Baca Juga :  Berkas Perkara Anam Dinyatakan Lengkap

Meski demikan orang nomor satu di Kalbar itu berharap kegiatan padat karya di desa tetap bisa dilaksanakan, agar masyarakat memiliki pendapatan. Demikian juga dengan pengerjaan beberapa ruas jalan dan jembatan, diharapkan dia, bisa tetap dilaksanakan untuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. “Untuk belanja pupuk dan bibit tidak akan saya kurangi karena kita akan dorong produksi pangan,” ujarnya.

Dengan berkurangnya pendapatan daerah yang mencapai ratusan miliar, Midji, sapaan akrabnya, mengaku sudah memiliki beberapa solusi. Namun apa solusinya, belum bisa ia sampaikan. Rencana dia dalam waktu dekat bakal dilaksanakan pertemuan bersama DPRD Kalbar untuk membahas hal tersebut. “Saya sudah ada beberapa solusi yang nanti kami bicarakan dengan dewan (DPRD Kalbar, Red) agar pendapatan tidak besar berkurang, sehingga masyarakat desa bisa ada gerak pembangunan dan pendapatan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Masyarakat Sudah Taati PPKM

Seperti diketahui sebelumnya Pemprov telah menganggarkan biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp300 miliar melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalbar. Sutarmidji mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp300 miliar itu berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT) dan hasil realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Dari jumlah tersebut yang terbesar ada di pos kesehatan dan bantuan sosial. (bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/