alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Pontianak Sepuluh Besar Survei Penilaian Integritas

Raih Skor 81,85, Cermin Transparansi dan Akuntabilitas

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berhasil meraih skor 81,85 dalam Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) 2019. Hasil ini diperoleh setelah melalui survei terhadap pemangku kepentingan instansi mencakup pengguna layanan, pegawai dan ekspert terkait di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.

SPI merupakan bentuk aksi kolaboratif bersama yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk pemerintah daerah dan kementerian maupun lembaga negara.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menerangkan, Kota Pontianak merupakan satu di antara sepuluh besar kota se-Indonesia yang dinilai dalam SPI. “Ini menandakan bahwa Pemkot Pontianak sudah transparan, akuntabel dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” ujarnya usai mengikuti video conference rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Ruang Pontive Center Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (30/4).

Baca Juga :  Kluster Pernikahan di Sekadau, Tiga Warga Meninggal

Apa yang sudah dilakukan jajarannya selama ini dianggap sudah menunjukkan bentuk keseriusan dan wujud pemerintahan yang sesuai dengan aturan tata kelola pemerintahan yang benar. Diakuinya, nilai yang diperoleh tersebut memang belum mencapai nilai maksimal. Untuk itu, pihaknya masih terus berupaya meningkatkan kualitas.

Nilai yang berhasil diperoleh tersebut akan dijadikan motivasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya agar bekerja lebih serius sesuai dengan kaidah aturan tata kelola pemerintahan dan keuangan.  “Tentunya ini akan berdampak pada sektor-sektor pelayanan atau pertumbuhan dalam tata kelola pemerintahan,” tutur Edi.

Ia berharap, dengan keterbatasan yang ada, terutama dari segi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) akibat dari moratorium Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kemampuan keuangan, Pemkot Pontianak bisa berbuat semaksimal mungkin untuk pembangunan Kota Pontianak.

Baca Juga :  YPIBQ Gelar Halal Bihalal dan Wisuda ke-3 Al-Qur’an

“Dengan memberdayakan SDM yang ada semaksimal mungkin dalam tata kelola pemerintahan maupun pembangunan di Kota Pontianak,” sebutnya.

SPI adalah survei yang dilakukan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. SPI dilaksanakan pada 27 kementerian/lembaga, 15 pemerintah provinsi, 25 pemerintah kota dan 60 pemerintah kabupaten. (mse/r)

Raih Skor 81,85, Cermin Transparansi dan Akuntabilitas

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berhasil meraih skor 81,85 dalam Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) 2019. Hasil ini diperoleh setelah melalui survei terhadap pemangku kepentingan instansi mencakup pengguna layanan, pegawai dan ekspert terkait di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.

SPI merupakan bentuk aksi kolaboratif bersama yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk pemerintah daerah dan kementerian maupun lembaga negara.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menerangkan, Kota Pontianak merupakan satu di antara sepuluh besar kota se-Indonesia yang dinilai dalam SPI. “Ini menandakan bahwa Pemkot Pontianak sudah transparan, akuntabel dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” ujarnya usai mengikuti video conference rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Ruang Pontive Center Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (30/4).

Baca Juga :  Survei: Elektabilitas Airlangga Teratas, Dinilai Paling Berintegritas

Apa yang sudah dilakukan jajarannya selama ini dianggap sudah menunjukkan bentuk keseriusan dan wujud pemerintahan yang sesuai dengan aturan tata kelola pemerintahan yang benar. Diakuinya, nilai yang diperoleh tersebut memang belum mencapai nilai maksimal. Untuk itu, pihaknya masih terus berupaya meningkatkan kualitas.

Nilai yang berhasil diperoleh tersebut akan dijadikan motivasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya agar bekerja lebih serius sesuai dengan kaidah aturan tata kelola pemerintahan dan keuangan.  “Tentunya ini akan berdampak pada sektor-sektor pelayanan atau pertumbuhan dalam tata kelola pemerintahan,” tutur Edi.

Ia berharap, dengan keterbatasan yang ada, terutama dari segi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) akibat dari moratorium Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kemampuan keuangan, Pemkot Pontianak bisa berbuat semaksimal mungkin untuk pembangunan Kota Pontianak.

Baca Juga :  Kluster Pernikahan di Sekadau, Tiga Warga Meninggal

“Dengan memberdayakan SDM yang ada semaksimal mungkin dalam tata kelola pemerintahan maupun pembangunan di Kota Pontianak,” sebutnya.

SPI adalah survei yang dilakukan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. SPI dilaksanakan pada 27 kementerian/lembaga, 15 pemerintah provinsi, 25 pemerintah kota dan 60 pemerintah kabupaten. (mse/r)

Most Read

Artikel Terbaru

/