alexametrics
31 C
Pontianak
Friday, May 27, 2022

Mahasiswa IAIN Protes Besaran Pengurangan UKT

PONTIANAK – Penerapan uang kuliah tunggal di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak jadi polemik. Sejumlah mahasiswa merasa potongan UKT masih mahal, menggelar demontrasi di depan gedung rektorat, menuntut pengurangan UKT dari sepuluh persen menjadi 15 persen.

Koordinator Aksi Mahasiswa, Rabuan mengatakan, ada beberapa tuntutan mahasiswa kepada lembaga terkiat UKT yang diterapkan. Yakni mengenai pengurangan sepuluh persen UKT harus dilakukan verifikasi meski mahasiswa telah menyerahkan persyaratan.

Rabuan menyatakan, seharusnya ketika mahasiswa telah menyerahkan berkas persyaratan untuk pengurangan nominal UKT, lembaga tidak perlu lagi melakukan penyeleksian.

“Kalau berkas sudah diajukan, jangan ada lagi mahasiswa yang tidak lolos. Mereka yang mengajukan berarti berharap adanya pengurangan,” kata Rabuan, Kamis (3/9).

Menurut dia, terhadap mahasiswa yang sudah mengajukan keringanan, maka wajib mendapatkan pengurangan tanpa terkecuali. “Pengurangan UKT hanya sepuluh persen. Kalau dipikir tentu tidak masuk akal. Karena satu semeseter ini kuliahnya online,” ucapnya.

Dia menyatakan, bahkan peruntukan UKT tidak ada transparansi (keterbukaan) dari lemabaga, untuk apa saja peruntukannya. ” Pada 2017 mungkin IAIN merupakan kampus termurah UKT-nya. Sejak 2018, UKT semakin mahal. Untuk UKT I, misalnya, dari Rp1 juta naik menjadi Rp2,4 juta,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ingin Jadi Dosen, Keterbatasan Bukan Jadi Penghalang

Smentara, dia menambahkan, jika dilihat dengan fasilitas yang ada sangat tidak masuk akal.  Yang jelas penerapan UKT tersebut berbanding terbalik dengan latar belakang orangtua a mahasiswa yang bekerja sebagai petani, nelayan dan buruh.

Kedua, lanjut Rabuan, mengenai subsidi kuota, sampai sekarang tidak ada kejelasan dari kampus kapan subsidi itu akan diberikan. Katanya bekerjasama dengan beberapa perusahaan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Rektor IAIN Pontianak, Misdah di hadapan mahasiswa, menyatakan, mengenai tuntutan pengurangan UKT lebih dari sepuluh persen, sudah tidak dapat lagi dilakukan. Hal itu karena berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan lainnya.

“Untuk verifikasi data bagi pengurangan UKT, saya sudah sampaikan kepada bidang kemahasiswaan. Bahwa mahasiswa cukup menyampaikan syarat yang tidak melanggar aturan. Dengan bukti orangtuanya bukan PNS, TNI, dan Polri, maka masuk sebagai mahasiswa yang mendapat pengurangan sepuluh persen,” tegas Misdah.

Baca Juga :  Aliansi Tolak PLTN, Audiensi ke DPRD Kalbar

Misdah menerangkan, mengenai subsidi kuota, kampus akan memberikan subsidi kuota tersebut. Namun saat ini pihaknya masih menjajaki kerja sama dengan tiga perusahaan. Namun akan dipilih yang benar-benar memberi keuntungan mahasiswa dan kuota itu akan diberikan setiap bulan.

“Untuk transparansi penggunaan anggaran PBNP, kami akan sampaikan kepada mahasiswa selama tidak bertetangan dengan aturan. Rincian penggunaan keuangannya untuk apa saja akan disampaikan” ucapnya.

Misdah menyatakan, terkait tuntutan lainnya, seperti kurikulum daring, aplikasi yang digunakan, kepastian wisuda dan pelayanan yang ramah sudah dirapatkan untuk dibahas teknis pelaksanaannya.

“Seperti wisuda, kalau dilaksanakan langsung tentu harus dengan protokol kesehatan Covid-19. Kalau online, teknisnya seperti apa juga akan dibahas,” pungkasnya. (adg)

PONTIANAK – Penerapan uang kuliah tunggal di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak jadi polemik. Sejumlah mahasiswa merasa potongan UKT masih mahal, menggelar demontrasi di depan gedung rektorat, menuntut pengurangan UKT dari sepuluh persen menjadi 15 persen.

Koordinator Aksi Mahasiswa, Rabuan mengatakan, ada beberapa tuntutan mahasiswa kepada lembaga terkiat UKT yang diterapkan. Yakni mengenai pengurangan sepuluh persen UKT harus dilakukan verifikasi meski mahasiswa telah menyerahkan persyaratan.

Rabuan menyatakan, seharusnya ketika mahasiswa telah menyerahkan berkas persyaratan untuk pengurangan nominal UKT, lembaga tidak perlu lagi melakukan penyeleksian.

“Kalau berkas sudah diajukan, jangan ada lagi mahasiswa yang tidak lolos. Mereka yang mengajukan berarti berharap adanya pengurangan,” kata Rabuan, Kamis (3/9).

Menurut dia, terhadap mahasiswa yang sudah mengajukan keringanan, maka wajib mendapatkan pengurangan tanpa terkecuali. “Pengurangan UKT hanya sepuluh persen. Kalau dipikir tentu tidak masuk akal. Karena satu semeseter ini kuliahnya online,” ucapnya.

Dia menyatakan, bahkan peruntukan UKT tidak ada transparansi (keterbukaan) dari lemabaga, untuk apa saja peruntukannya. ” Pada 2017 mungkin IAIN merupakan kampus termurah UKT-nya. Sejak 2018, UKT semakin mahal. Untuk UKT I, misalnya, dari Rp1 juta naik menjadi Rp2,4 juta,” ungkapnya.

Baca Juga :  Mahasiswa IAIN Magang jadi Wartawan

Smentara, dia menambahkan, jika dilihat dengan fasilitas yang ada sangat tidak masuk akal.  Yang jelas penerapan UKT tersebut berbanding terbalik dengan latar belakang orangtua a mahasiswa yang bekerja sebagai petani, nelayan dan buruh.

Kedua, lanjut Rabuan, mengenai subsidi kuota, sampai sekarang tidak ada kejelasan dari kampus kapan subsidi itu akan diberikan. Katanya bekerjasama dengan beberapa perusahaan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Rektor IAIN Pontianak, Misdah di hadapan mahasiswa, menyatakan, mengenai tuntutan pengurangan UKT lebih dari sepuluh persen, sudah tidak dapat lagi dilakukan. Hal itu karena berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan lainnya.

“Untuk verifikasi data bagi pengurangan UKT, saya sudah sampaikan kepada bidang kemahasiswaan. Bahwa mahasiswa cukup menyampaikan syarat yang tidak melanggar aturan. Dengan bukti orangtuanya bukan PNS, TNI, dan Polri, maka masuk sebagai mahasiswa yang mendapat pengurangan sepuluh persen,” tegas Misdah.

Baca Juga :  IAIN Pontianak Lelang Satu Paket Sepeda Motor Dinas

Misdah menerangkan, mengenai subsidi kuota, kampus akan memberikan subsidi kuota tersebut. Namun saat ini pihaknya masih menjajaki kerja sama dengan tiga perusahaan. Namun akan dipilih yang benar-benar memberi keuntungan mahasiswa dan kuota itu akan diberikan setiap bulan.

“Untuk transparansi penggunaan anggaran PBNP, kami akan sampaikan kepada mahasiswa selama tidak bertetangan dengan aturan. Rincian penggunaan keuangannya untuk apa saja akan disampaikan” ucapnya.

Misdah menyatakan, terkait tuntutan lainnya, seperti kurikulum daring, aplikasi yang digunakan, kepastian wisuda dan pelayanan yang ramah sudah dirapatkan untuk dibahas teknis pelaksanaannya.

“Seperti wisuda, kalau dilaksanakan langsung tentu harus dengan protokol kesehatan Covid-19. Kalau online, teknisnya seperti apa juga akan dibahas,” pungkasnya. (adg)

Most Read

Artikel Terbaru

/