alexametrics
31 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

Untan dan DJKN Jalin Kerja Sama Pengelolaan Piutang

PONTIANAK –  Universitas Tanjungpura (Untan) dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang piutang negara, Kamis (4/3). Perjanjian ini merupakan amanat dari Kementerian Keuangan sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang ditetapkan pada 21 Oktober 2020 lalu.

Ditetapkannya PMK tersebut, sebagai upaya dari DJKN untuk memperbaiki tata kelola piutang dari hulu ke hilir dengan memberikan kepercayaan tersebut dengan dituangkannya Pasal 81 ayat (1) huruf a yang berbunyi ‘Piutang Negara dengan kategori macet pada Kementerian Negara/Lembaga yang tidak dapat diserahkan kepengurusannya kepada PUPN meliputi Piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis’.

Baca Juga :  Gubernur Lantik 62 Dewan Hakim MTQ XXVIII Kalbar

“Dengan kerja sama ini, kita harapkan percepatan penagihan piutang, sehingga likuiditas Untan ini, cash-nya makin bertambah,” ungkap Kepala Kanwil DJKN Kalbar, Edward UP Nainggolan, usai penandatanganan kerja sama yang dilaksanakan di Gedung Rektorat Untan.

Dia menjelaskan, inti dari pasal ini adalah pembatasan piutang negara yang boleh diserahkan kepada PUPN oleh Kementerian/Lembaga yaitu piutang yang besarnya di atas delapan juta rupiah. Namun bagi Kementerian/Lembaga yang masih memerlukan dukungan dalam penyelesaian piutang di bawah delapan juta rupiah, masih dimungkinkan untuk difasilitasi oleh DJKN. Adapun penandatangan kerja sama yang berlaku sejak tenggal 4 Maret 2021 sampai 31 Desember 2021.

Selain itu, peraturan dimungkinkannya untuk kerjasama pihak Kementerian/Lembaga dengan DJKN sebagaimana dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama, diatur di dalam Pasai 23 PMK 161PMK.06/2020. Ruang lingkup yang disepakati untuk dilakukan yaitu mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan strategi penyelesaian piutang negara pada Untan baik administratif maupun teknis, melaksanakan penelitian bersama terkait dokumen piutang negara, penelitian lapangan bersama dalam rangka menyelesaikan piutang negara, dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada Badan Layanan Umum (BLU) Untan secara berkala.

Baca Juga :  Pemkot Gencarkan Program Kantin Sehat

Rektor Untan, Garuda Wiko menyambut baik kerja sama dengan DJKN Kalbar tersebut. Pihaknya merasa perlu bekerja sama dengan DJKN untuk melakukan tata kelola penagihan piutang secara optimal. Mengenai besaran piutang, nominalnya ada yang di bawah delapan juta rupiah, ada juga di atas angka tersebut.

“Tentu saja Untan didukung fasilitas negara, maka kewajiban penyetoran harus kita patuhi. Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan efektif dan tentu saja dapat terus bekerja sama dengan mitra kami, termasuk DJKN,” ungkap dia. (sti)

PONTIANAK –  Universitas Tanjungpura (Untan) dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang piutang negara, Kamis (4/3). Perjanjian ini merupakan amanat dari Kementerian Keuangan sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang ditetapkan pada 21 Oktober 2020 lalu.

Ditetapkannya PMK tersebut, sebagai upaya dari DJKN untuk memperbaiki tata kelola piutang dari hulu ke hilir dengan memberikan kepercayaan tersebut dengan dituangkannya Pasal 81 ayat (1) huruf a yang berbunyi ‘Piutang Negara dengan kategori macet pada Kementerian Negara/Lembaga yang tidak dapat diserahkan kepengurusannya kepada PUPN meliputi Piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis’.

Baca Juga :  Sylva Tolak Perambahan Arboretum

“Dengan kerja sama ini, kita harapkan percepatan penagihan piutang, sehingga likuiditas Untan ini, cash-nya makin bertambah,” ungkap Kepala Kanwil DJKN Kalbar, Edward UP Nainggolan, usai penandatanganan kerja sama yang dilaksanakan di Gedung Rektorat Untan.

Dia menjelaskan, inti dari pasal ini adalah pembatasan piutang negara yang boleh diserahkan kepada PUPN oleh Kementerian/Lembaga yaitu piutang yang besarnya di atas delapan juta rupiah. Namun bagi Kementerian/Lembaga yang masih memerlukan dukungan dalam penyelesaian piutang di bawah delapan juta rupiah, masih dimungkinkan untuk difasilitasi oleh DJKN. Adapun penandatangan kerja sama yang berlaku sejak tenggal 4 Maret 2021 sampai 31 Desember 2021.

Selain itu, peraturan dimungkinkannya untuk kerjasama pihak Kementerian/Lembaga dengan DJKN sebagaimana dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama, diatur di dalam Pasai 23 PMK 161PMK.06/2020. Ruang lingkup yang disepakati untuk dilakukan yaitu mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan strategi penyelesaian piutang negara pada Untan baik administratif maupun teknis, melaksanakan penelitian bersama terkait dokumen piutang negara, penelitian lapangan bersama dalam rangka menyelesaikan piutang negara, dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada Badan Layanan Umum (BLU) Untan secara berkala.

Baca Juga :  Wardah Gelar Bright Day Roadshow di Untan

Rektor Untan, Garuda Wiko menyambut baik kerja sama dengan DJKN Kalbar tersebut. Pihaknya merasa perlu bekerja sama dengan DJKN untuk melakukan tata kelola penagihan piutang secara optimal. Mengenai besaran piutang, nominalnya ada yang di bawah delapan juta rupiah, ada juga di atas angka tersebut.

“Tentu saja Untan didukung fasilitas negara, maka kewajiban penyetoran harus kita patuhi. Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan efektif dan tentu saja dapat terus bekerja sama dengan mitra kami, termasuk DJKN,” ungkap dia. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/