alexametrics
28.9 C
Pontianak
Wednesday, May 25, 2022

Kejati Kalbar Dampingi PT Pelindo

PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalbar melakukan pendampingan hukum pengadaan tanah untuk relokasi pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing di Mempawah. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Masyhudi mengatakan, pendampingan hukum jaksa pengacara negara (JPN) Kejati Kalbar kepada PT Pelindo II (Persero) itu seluas kurang lebih sembilan hektare.

“Berlokasi di Desa Sungai Limau, Desa Sungai Kunyit Laut, Desa Sungai Bundung Laut dan Desa Sungai Duri II, Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah,” ujar Masyudi usai menerima paparan dari Wahyu Pradityo, Senior Vice President PT Pelindo II Pontianak, kemarin.

Menurut Masyhudi, pendampingan hukum oleh JPN diharapkan dapat memitigasi timbulnya risiko hukum dalam pelaksaan pengadaan tanah untuk pembangunan Pelabuhan Kijing Pontianak. “Ini merupakan proyek strategis nasional, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat mutu,” ujarnya.

Baca Juga :  Sujud, Menangis, dan Pingsan

Selain itu, lanjut Masyhudi, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Keberadaan Pelabuhan Kijing Pontianak diharapkan menjadi daya tarik bagi para investor maupun pelaku usaha untuk masuk dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kalimantan Barat. “Ini semua untuk mendukung dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (mrd)

PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalbar melakukan pendampingan hukum pengadaan tanah untuk relokasi pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing di Mempawah. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Masyhudi mengatakan, pendampingan hukum jaksa pengacara negara (JPN) Kejati Kalbar kepada PT Pelindo II (Persero) itu seluas kurang lebih sembilan hektare.

“Berlokasi di Desa Sungai Limau, Desa Sungai Kunyit Laut, Desa Sungai Bundung Laut dan Desa Sungai Duri II, Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah,” ujar Masyudi usai menerima paparan dari Wahyu Pradityo, Senior Vice President PT Pelindo II Pontianak, kemarin.

Menurut Masyhudi, pendampingan hukum oleh JPN diharapkan dapat memitigasi timbulnya risiko hukum dalam pelaksaan pengadaan tanah untuk pembangunan Pelabuhan Kijing Pontianak. “Ini merupakan proyek strategis nasional, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat mutu,” ujarnya.

Baca Juga :  Pandemi Corona, Pelindo II Cabang Pontianak Berikan CSR ke Pemkot Pontianak

Selain itu, lanjut Masyhudi, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Keberadaan Pelabuhan Kijing Pontianak diharapkan menjadi daya tarik bagi para investor maupun pelaku usaha untuk masuk dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kalimantan Barat. “Ini semua untuk mendukung dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (mrd)

Most Read

Artikel Terbaru

/