alexametrics
26 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Usulkan Raperda Pemberdayaan Petani Kalbar.

Thomas: Upaya Lindungi Pertanian di Kalbar.

PONTIANAK–DPRD Provinsi Kalimantan Barat kembali mengusulkan inisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Petani. Usulan tersebut sudah disampaikan beberapa waktu lalu dan mendapatkan tanggapan menyeluruh. Hal tersebut dikatakan Thomas Aleksander, Ketua Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan.

“Raperda Pemberdayaan Petani adalah upaya kita melindungi, mengembangkan dan memberikan tempat tersendiri terhadap potensi pertanian dan pelaksananya yakni para petani di Kalimantan Barat,” katanya, Minggu(5/6) di Pontianak.

Menurut Thomas Raperda Pemberdayaan Petani pada tataran konsep dan perspektif memang sebagai upaya daerah melindungi pertanian di Kalbar. Dalam konsep lebih luas dan khusus lagi adalah supaya petani benar-benar dapat berdikari terhadap kinerja, usaha, dan hasil yang dihasilkan di sawah, ladang, kebun dan lain sebagainya. “Intinya kami ingin benar-benar dapat melindungi para petani,” ucap Ketua Bapemperda DPRD Kalbar ini.

Anggota DPRD Kalbar yang diprediksi bertarung di Pilkada Ketapang 2024 mendatang ini menambahkan bahwa Perda Pertanian ini nantinya setelah disahkan Legislatif-Eksekutif, tentunya akan menjadi harapan dan masa para petani di Kalbar. Sebagaimana diketahui para petani yang bercocok tanam selama ini, seolah-olah belum memperoleh perhatian khusus dan serius dari Pemerintah Daerah. Diharapkan lahirnya perda ini persoalan-persoalan menyangkut ketidakpastian terhadap masalah patani dapat teratasi dengan baik.

Baca Juga :  47 Ibu Hamil Wafat Dalam Keadaan Covid-19

Sebelumnya Perda yang mendukung pertanian di Kalbar yakni Perda Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal sudah memperoleh persetujuan antara DPRD dan Pemprov Kalbar. Perda tersebut sudah menjadi semacam angin segar untuk masyarakat peladang di Kalimantan Barat.

Perda ini sendiri lahir melalui proses panjang dan berbelit-belit. Latar belakangnya terkait persoalan menimpa banyak masyarakat peladang.

Salah satunya kearifan lokal membuka lahan dengan dibakar dan dijaga sudah menjadi bagian kehidupan warga secara turun temurun.

Kearifan lokal yang sering dipratekan adalah membuka lahan perladangan dengan cara dibakar. Sebagai anak peladang dia paham betul bagaimana orang tua, keluarga, dan peladang membuka lahan dengan membakar. Hal tersebut sudah berlaku sejak zaman dahulu.

“Sejak dahulu tidak ada masalah sama sekali dengan cara berladang seperti itu. Hanya belakangan tudingan kalau cara para peladang tersebut memicu bencana kabut asap.

Baca Juga :  Anggota DPRD Laporkan Hasil Reses

Sering kali para peladang disebut biang kerok bencana kabut asap di Kalbar. Sepenuhnya tidak benar. Faktanya tidak demikian,” katanya.

Dasar dari masalah tersebut, maka Perda Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal diinisiasi pemerintah.

“Intinya ketika masyarakat peladang berladang sesuai Perda, maka mereka harus dilindungi. Tidak boleh lagi tersandera dengan kasus hukum,” ujar Thomas.

Dalam perda tersebut mengamanatkan, para peladang diperbolehkan membuka lahan dengan cara dibakar, asal luasannya tidak lebih dari 2 hektar.

Selain itu, ketika melakukan pembakaran harus dijaga ketat. Selanjutnya dibuat semacam sekat bakar agar tidak meluas. Lebih penting melapor ke RT, Dusun, Desa atau Camat. “Minimal sampai ke Kepala Desa saja,” katanya.

Perusahaan di sekitar lokasi perlandangan juga berkewajiban membantu prosesnya. Misalnya menyiapkan pompa penyemprotan dan alat lain. Perda ini sendiri bakalan berjalan efektif dalam melindungi nasib para peladang di Kalbar.(den)

Thomas: Upaya Lindungi Pertanian di Kalbar.

PONTIANAK–DPRD Provinsi Kalimantan Barat kembali mengusulkan inisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Petani. Usulan tersebut sudah disampaikan beberapa waktu lalu dan mendapatkan tanggapan menyeluruh. Hal tersebut dikatakan Thomas Aleksander, Ketua Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan.

“Raperda Pemberdayaan Petani adalah upaya kita melindungi, mengembangkan dan memberikan tempat tersendiri terhadap potensi pertanian dan pelaksananya yakni para petani di Kalimantan Barat,” katanya, Minggu(5/6) di Pontianak.

Menurut Thomas Raperda Pemberdayaan Petani pada tataran konsep dan perspektif memang sebagai upaya daerah melindungi pertanian di Kalbar. Dalam konsep lebih luas dan khusus lagi adalah supaya petani benar-benar dapat berdikari terhadap kinerja, usaha, dan hasil yang dihasilkan di sawah, ladang, kebun dan lain sebagainya. “Intinya kami ingin benar-benar dapat melindungi para petani,” ucap Ketua Bapemperda DPRD Kalbar ini.

Anggota DPRD Kalbar yang diprediksi bertarung di Pilkada Ketapang 2024 mendatang ini menambahkan bahwa Perda Pertanian ini nantinya setelah disahkan Legislatif-Eksekutif, tentunya akan menjadi harapan dan masa para petani di Kalbar. Sebagaimana diketahui para petani yang bercocok tanam selama ini, seolah-olah belum memperoleh perhatian khusus dan serius dari Pemerintah Daerah. Diharapkan lahirnya perda ini persoalan-persoalan menyangkut ketidakpastian terhadap masalah patani dapat teratasi dengan baik.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kapuas Hulu Terima Penghargaan dari Seven Media

Sebelumnya Perda yang mendukung pertanian di Kalbar yakni Perda Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal sudah memperoleh persetujuan antara DPRD dan Pemprov Kalbar. Perda tersebut sudah menjadi semacam angin segar untuk masyarakat peladang di Kalimantan Barat.

Perda ini sendiri lahir melalui proses panjang dan berbelit-belit. Latar belakangnya terkait persoalan menimpa banyak masyarakat peladang.

Salah satunya kearifan lokal membuka lahan dengan dibakar dan dijaga sudah menjadi bagian kehidupan warga secara turun temurun.

Kearifan lokal yang sering dipratekan adalah membuka lahan perladangan dengan cara dibakar. Sebagai anak peladang dia paham betul bagaimana orang tua, keluarga, dan peladang membuka lahan dengan membakar. Hal tersebut sudah berlaku sejak zaman dahulu.

“Sejak dahulu tidak ada masalah sama sekali dengan cara berladang seperti itu. Hanya belakangan tudingan kalau cara para peladang tersebut memicu bencana kabut asap.

Baca Juga :  Banyak Diskusi tentang Pembangunan, Terkesan Saat Diimami Salat

Sering kali para peladang disebut biang kerok bencana kabut asap di Kalbar. Sepenuhnya tidak benar. Faktanya tidak demikian,” katanya.

Dasar dari masalah tersebut, maka Perda Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal diinisiasi pemerintah.

“Intinya ketika masyarakat peladang berladang sesuai Perda, maka mereka harus dilindungi. Tidak boleh lagi tersandera dengan kasus hukum,” ujar Thomas.

Dalam perda tersebut mengamanatkan, para peladang diperbolehkan membuka lahan dengan cara dibakar, asal luasannya tidak lebih dari 2 hektar.

Selain itu, ketika melakukan pembakaran harus dijaga ketat. Selanjutnya dibuat semacam sekat bakar agar tidak meluas. Lebih penting melapor ke RT, Dusun, Desa atau Camat. “Minimal sampai ke Kepala Desa saja,” katanya.

Perusahaan di sekitar lokasi perlandangan juga berkewajiban membantu prosesnya. Misalnya menyiapkan pompa penyemprotan dan alat lain. Perda ini sendiri bakalan berjalan efektif dalam melindungi nasib para peladang di Kalbar.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/