alexametrics
27.8 C
Pontianak
Wednesday, May 18, 2022

Mendes Bakal Kloning Pola Kebijakan Kelola Desa

PONTIANAK – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar memuji langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dalam mewujudkan desa mandiri. Terbukti dalam satu tahun Kalbar sudah memiliki 87 desa mandiri dan menyumbang 10 persen jumlah desa mandiri se-Indonesia.

Menteri di Kabinet Indonesia Maju itu menilai sinergitas sangat penting dalam membangun desa. Dari yang dipaparkan oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji menurutnya sinergitas di provinsi ini sudah dibangun dengan baik. Terutama antara pemerintah daerah, TNI dan Polri.

“Utamanya antara gubernur, pangdam dan kapolda bergerak bersama mengnyinergikan potensinya, mengoptimalkan yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya di Pontianak, Senin (4/11).

Ia lantas memuji hasil dari sinergitas tersebut. Saat ini Kalbar sudah berhasil menyumbang 10 persen dari total desa mandiri se-Indonesia. “Dari 800 desa mandiri, di Kalbar ada 80 lebih. Berarti kan luar biasa, Kalbar sudah menyumbang 10 persen,” katanya.

Apalagi di provinsi ini sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Yang di dalamnya sudah jelas dilakukan pembagian tanggung jawab untuk penyelesiaan masing-masing indikator sesuai indeks desa membangun (IDM).

Baca Juga :  Peradi Gelar Pendidikan Advokat

Hal itu lanjut dia bisa dicontoh di daerah lain. Namun tetap dengan mempertimbangkan budaya lokal di masing-masing daerah. Karena pembangunan desa menurutnya harus tetap betul-betul memperhatikan dan memepertimbangkan kearifan lokal.

“Pola kebijakan yang diambil pak gubernur di sini, nanti akan kami kloning, tentu dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Jadi misalnya di NTT tentu ada beberapa yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi budaya masyarakat di situ,” paparnya.

Untuk mempercepat prosesnya, pemerintah pusat juga dikatakan bakal mengnyinergikan semua program dari seluruh kementerian terkait di desa. Ia mengatakan hampir semua kementerian memiliki program di desa. “Kemendagri, Kemenkes, Kominfo, Kemensos, Kemendes, itu kalau ditotal, dihitung oleh Bu Menkeu itu mencapai Rp90 triliun,” imbuhnya.

Dari total anggaran yang sangat besar itu, agar efektif maka dibangun sinergitas. Supaya program yang dijalankan menjadi fokus atau tepat sasaran. “Fokus apa pertama SDM, semua nanti diarahkan ke SDM,” ucapnya.

Salah satunya adalah upaya pencegahan stanting. Dimana Wapres sebagai ketua tim percepatan penanggulangan kemiskinan, sudah menggelar rapat dengan seluruh kementerian terkait percepatan pengurangan stanting. “Otomatis di situ akan terjadi pengurangan jumlah kemiskinan,” tambahnya.

Baca Juga :  Masih Ada 200 Desa Belum Berlistrik di Kalimantan Barat

Ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah pusat mendorong atau mendukung pemerintah daerah menangani persoalan di desa. Seluruh anggaran yang ada di kementerian nantinya bakal dikoordinasikan lebih dulu dengan pimpinan di daerah atau gubernur masing-masing.

“Itu nanti kami sampaikan ke Pak Gub, pasti turunnya ke situ kan, nah nanti Pak Gub akan menindaklanjuti sampai ke bawah,” pungkasnya.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan keterlibatan TNI-Polri dalam menyelesaikan indikator desa mandiri sudah terbukti di Kalbar. Ada suatu percepatan yang luar biasa, dari awalnya hanya ada satu desa mandiri, kini menjadi 87 desa mandiri hanya dalam satu tahun.

“Saat ini dari 53 desa maju, sekarang sudah 188 desa (maju) dan itu modal bagi Kalbar untuk menjadikannya desa mandiri lagi, tinggal ditambah sedikit jadilah desa mandiri,” harapnya.

Ia menyambut baik penyelarasan program-program dari kementrian untuk desa. Karena pembangunan paling efektif menurutnya memang harus dari desa. Kalbar akan menjadi pelopor dan membuat model pembangunannya. “Kalau tanpa dari desa tidak akan ada capaian yang berarti,” pungkasnya.(bar)

 

PONTIANAK – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar memuji langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dalam mewujudkan desa mandiri. Terbukti dalam satu tahun Kalbar sudah memiliki 87 desa mandiri dan menyumbang 10 persen jumlah desa mandiri se-Indonesia.

Menteri di Kabinet Indonesia Maju itu menilai sinergitas sangat penting dalam membangun desa. Dari yang dipaparkan oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji menurutnya sinergitas di provinsi ini sudah dibangun dengan baik. Terutama antara pemerintah daerah, TNI dan Polri.

“Utamanya antara gubernur, pangdam dan kapolda bergerak bersama mengnyinergikan potensinya, mengoptimalkan yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya di Pontianak, Senin (4/11).

Ia lantas memuji hasil dari sinergitas tersebut. Saat ini Kalbar sudah berhasil menyumbang 10 persen dari total desa mandiri se-Indonesia. “Dari 800 desa mandiri, di Kalbar ada 80 lebih. Berarti kan luar biasa, Kalbar sudah menyumbang 10 persen,” katanya.

Apalagi di provinsi ini sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Yang di dalamnya sudah jelas dilakukan pembagian tanggung jawab untuk penyelesiaan masing-masing indikator sesuai indeks desa membangun (IDM).

Baca Juga :  Imran Kini Tak Sedih, Proses Belajar Mengajar Menyenangkan

Hal itu lanjut dia bisa dicontoh di daerah lain. Namun tetap dengan mempertimbangkan budaya lokal di masing-masing daerah. Karena pembangunan desa menurutnya harus tetap betul-betul memperhatikan dan memepertimbangkan kearifan lokal.

“Pola kebijakan yang diambil pak gubernur di sini, nanti akan kami kloning, tentu dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Jadi misalnya di NTT tentu ada beberapa yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi budaya masyarakat di situ,” paparnya.

Untuk mempercepat prosesnya, pemerintah pusat juga dikatakan bakal mengnyinergikan semua program dari seluruh kementerian terkait di desa. Ia mengatakan hampir semua kementerian memiliki program di desa. “Kemendagri, Kemenkes, Kominfo, Kemensos, Kemendes, itu kalau ditotal, dihitung oleh Bu Menkeu itu mencapai Rp90 triliun,” imbuhnya.

Dari total anggaran yang sangat besar itu, agar efektif maka dibangun sinergitas. Supaya program yang dijalankan menjadi fokus atau tepat sasaran. “Fokus apa pertama SDM, semua nanti diarahkan ke SDM,” ucapnya.

Salah satunya adalah upaya pencegahan stanting. Dimana Wapres sebagai ketua tim percepatan penanggulangan kemiskinan, sudah menggelar rapat dengan seluruh kementerian terkait percepatan pengurangan stanting. “Otomatis di situ akan terjadi pengurangan jumlah kemiskinan,” tambahnya.

Baca Juga :  Gali Potensi Desa

Ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah pusat mendorong atau mendukung pemerintah daerah menangani persoalan di desa. Seluruh anggaran yang ada di kementerian nantinya bakal dikoordinasikan lebih dulu dengan pimpinan di daerah atau gubernur masing-masing.

“Itu nanti kami sampaikan ke Pak Gub, pasti turunnya ke situ kan, nah nanti Pak Gub akan menindaklanjuti sampai ke bawah,” pungkasnya.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan keterlibatan TNI-Polri dalam menyelesaikan indikator desa mandiri sudah terbukti di Kalbar. Ada suatu percepatan yang luar biasa, dari awalnya hanya ada satu desa mandiri, kini menjadi 87 desa mandiri hanya dalam satu tahun.

“Saat ini dari 53 desa maju, sekarang sudah 188 desa (maju) dan itu modal bagi Kalbar untuk menjadikannya desa mandiri lagi, tinggal ditambah sedikit jadilah desa mandiri,” harapnya.

Ia menyambut baik penyelarasan program-program dari kementrian untuk desa. Karena pembangunan paling efektif menurutnya memang harus dari desa. Kalbar akan menjadi pelopor dan membuat model pembangunannya. “Kalau tanpa dari desa tidak akan ada capaian yang berarti,” pungkasnya.(bar)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/